Kamis, 25 January 2018
Ada Benih Perdamaian di Sidang Gugatan Keabsahan Peradi
Karena kedua belah pihak membuka peluang berdamai saat proses mediasi.
Aji Prasetyo
0
Ada Benih Perdamaian di Sidang Gugatan Keabsahan Peradi
Majelis sidang gugatan Peradi kubu Fauzie vs Luhut : Dari kiri ke kanan : Diah Siti Basariah (hakim anggota), H. Sunarso (hakim ketua), Duta Baskara (hakim anggota). Foto: AJI

Sidang gugatan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) kubu Fauzie Hasibuan melawan Peradi kubu Luhut Pangaribuan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mengagendakan pemeriksaan surat kuasa dari pihak Tergugat. Majelis hakim melihat dan memeriksa satu per satu identitas dan surat kuasa dari para kuasa hukum Peradi versi Luhut.

 

Setidaknya, ada 66 orang advokat yang terdaftar menjadi kuasa hukum Peradi Luhut ini. Mereka diantaranya Haris Azhar, Alvon Kurnia Palma, Sambas Sinaga, Hotma Timbul Hutapea, Imelda Napitupulu, Lolly Christie Hutabarat dan sejumlah nama advokat lain. Setelah melakukan pemeriksaan, majelis hakim pun menyatakan jika proses persidangan akan masuk dalam tahap mediasi.

 

"Karena ini sudah lengkap, sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, majelis punya kewajiban mengupayakan perdamaian, akan ditunjuk hakim mediator. Apa bersedia ditunjuk hakim mediator, atau menunjuk mediator sendiri?" tanya Ketua Majelis Hakim H. Sunarso di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2018). Selain Sunarso, pengadil dalam perkara ini adalah Diah Siti Basariah, dan Duta Baskara selaku hakim anggota. Baca Juga: Pengadilan Sudah Tetapkan Hakim yang Tangani Gugatan DPN Peradi

 

Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentuan Mediasi di Pengadilan

Pasal 3

(1) Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.

(2) Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator.

(3) Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi, sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan.

(4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses Mediasi.

(5) Ketua Pengadilan menunjuk Mediator Hakim yang bukan Hakim Pemeriksa Perkara yang memutus.

(6) Proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

(7) Ketua Pengadilan menyampaikan laporan hasil Mediasi berikut berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

(8) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung menjatuhkan putusan.

 

Kedua belah pun sepakat jika mereka menyerahkan penunjukan mediator melalui majelis hakim. "Majelis memutuskan Saifudin Zuhri sebagai Hakim Mediator," kata Ketua Majelis Hakim Sunarso. Ia melanjutkan penyelesaian mediasi tersebut maksimal 30 hari. Jika memang nanti ditemukan kesepakatan untuk berdamai, maka nantinya perdamaian itu akan diputus majelis yang menangani pokok perkara.

 

"Jika tidak tercapai, maka akan dilanjutkan sesuai prosedur aturan yang berlaku. Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 itu maksimal 30 hari, nanti kalau deadlock mau gimana, ya itu nanti dari hakim mediator," ujar Hakim Sunarso. Baca Juga: Jalankan Rekomendasi Rakernas, DPN Peradi Kubu Fauzie Gugat Peradi Lain ke Pengadilan

 

Usai sidang, Ketua Tim Hukum DPN Peradi versi Fauzie selaku Penggugat, Sapriyanto Refa mengakui ada peluang cukup besar untuk menjalin perdamaian diantara kedua belah pihak. Asalkan dalam proses mediasi nanti ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk memilih jalan damai.

 

Refa juga melihat upaya perdamaian itu sendiri telah terlihat seusai persidangan. "Kalau saya lihat kuasa hukum dari (Peradi) Luhut ini kan teman saya semua, bukan teman baru, ini teman sudah lama. Mereka coba mendekati saya, ada keinginan (perdamaian) di luar proses peradilan," tutur Refa kepada Hukumonline.

 

Dari pantauan Hukumonline, suasana seusai persidangan memang cukup cair. Kedua belah pihak saling bersalaman dan melakukan percakapan cukup hangat satu sama lain. Tidak terlihat sama sekali aroma permusuhan meskipun mereka berada di kubu yang berbeda.

 

Suasana usai sidang gugatan Peradi kubu Fauzie, pemeriksaan identitas dan surat kuasa para Tergugat (Peradi kubu Luhut), di PN Jakarta Pusat, Kamis (25/1). Foto: AJI

 

Refa pun mengakui hal ini. "Kami ini, kalau kita lihat tadi kan setelah sidang cair karena kita bersaudara di bawah satu naungan namanya Peradi. Karena ini ada kepentingan-kepentingan sesaat, akhirnya kita terbelah. Kalau dilihat keinginan untuk selesaikan secara damai ada, dari pembicaraan tidak resmi antara saya dan teman-teman dari Tim Luhut," akunya.

 

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Peradi kubu Fauzie ini melanjutkan jika nanti dalam proses mediasi ada kesepakatan untuk berdamai, pihaknya tidak bisa serta merta langsung mengambil keputusan. Alasannya, ia harus melaporkan dulu kepada penggugat prinsipal dalam hal ini ketua umum dan sekjen Peradi.

 

Setelah itu, akan diadakan rapat harian yang nantinya menentukan arah dari kebijakan organisasi. Refa sendiri yakin baik ketua umum maupun sekjen akan mengambil keputusan terbaik. Apalagi mereka bukanlah orang-orang baru di dunia organisasi advokat.

 

Tidak hanya Penggugat, pihak Tergugat (Luhut Pangaribuan) I dan Tergugat II (Sugeng Teguh Santoso) juga membuka peluang cukup besar terjadinya perdamaian. Hal itu dikatakan salah satu tim kuasa hukum Tergugat Haris Azhar kepada Hukumonline.

 

"Sebenarnya kalau berdamai mungkin banget ya, tiga pimpinan Peradi yang ada pernah ketemu di acara tertentu, di level bawah kita juga berkolaborasi. Di kantor saya ada Peradi Fauzie, kalau saya Peradi WH (Wahid Hasyim, kantor Peradi versi Luhut), namanya kolega lama. Kalau dilihat dari personnya sudah sejak lama, sementara Peradi pecah baru dua tahun terakhir," ujar Haris.

 

Haris sendiri masih enggan mengungkap jawaban apa yang nantinya akan disampaikan atas gugatan tersebut. Saat ini, pihaknya masih akan berkonsentrasi untuk melakukan mediasi dengan pihak Penggugat. Apalagi kemungkinan untuk berdamai dalam perkara ini juga cukup besar. Ia pun menanggapi bagaimana cairnya suasanya setelah persidangan tadi. "Ya pada dasarnya kan semua teman," katanya.

 

Seperti diketahui, inti dari gugatan Peradi kubu Fauzie mempersoalkan keabsahan Peradi. Sebab, sejak 2015 Peradi terpecah menjadi tiga kubu yakni kubu Fauzie Yusuf Hasibuan, Luhut MP Pangaribuan, dan Juniver Girsang. Dalam petitum gugatan Peradi ini berisi delapan hal antara lain menghukum kedua tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp6.000 membayar biaya perkara secara tanggung renteng, dan melarang keduanya melakukan tindakan-tindakan apapun dengan menggunakan nama Peradi.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.