Jumat, 02 Pebruari 2018
Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran IDI: Jika dr Bimanesh Salah, Kami Tak Ada Ampun!
Ketua MKEK IDI berharap KPK berkoordinasi terlebih dahulu dengan IDI sebelum mengumumkan penetapan tersangka dr Bimanesh ke media. Toh, tanpa gembar-gembor di masyarakat, IDI pun telah memeriksa dokter-dokter yang berkaitan dengan Setya Novanto.
Novrieza Rahmi
     0 
Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran IDI: Jika dr Bimanesh Salah, Kami Tak Ada Ampun!
Ketua MKEK IDI dr Prijo Sidipratomo. Foto: twitter.com

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa: ... Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan. Saya akan menjalankan tugas dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter... Saya akan menaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Indonesia". Demikian penggalan lafal sumpah profesi dokter.

 

Lafal sumpah dokter di atas merupakan penyempurnaan terakhir sejak Declaration of Geneva tahun 1948. Lafal sumpah tersebut adalah hasil Rakernas Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) tahun 1993 yang kemudian dikuatkan pada Mukernas Etika Kedokteran III tahun 2001 dan Muktamar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ke-28 tahun 2012.

 

Sama halnya dengan lafal sumpah, Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) juga telah mengalami pemutakhiran. Terakhir, IDI menerbitkan Kodeki 2012 untuk menyempurnakan KODEKI sebelumnya yang telah berumur satu dasawarsa. Merujuk ketentuan Pasal 3 KODEKI 2012, dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.

 

Penjelasan Pasal 3: Kemandirian Profesi

Cakupan Pasal:

(1) Setiap dokter memiliki moral dan tanggung jawab untuk mencegah keinginan pasien atau pihak manapun yang sengaja atau tidak sengaja bermaksud menyimpangi atau melanggar hukum dan/atau etika melalui praktek/pekerjaan kedokteran.

(15) Setiap dokter wajib mendukung program anti korupsi, kolusi, dan nepotisme daripemerintah, organisasi profesi atau pihak manapun juga.

 

Kemudian, Pasal 7 KODEKI 2012 menegaskan, seorang dokter wajib hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya.

 

Penjelasan Pasal 7: Keterangan dan Pendapat yang Valid

Cakupan Pasal:

(1) Dalam memberikan surat keterangan medis/ahli atau ekspertis dan pendapat ahli apapun bentuk dan tujuannya, dokter wajib mendasarkan isinya pada fakta medis yang diyakininya benar sesuai dengan pertanggungjawaban profesinya sebagai dokter.

(2) Surat keterangan dokter dan/atau pendapat/keterangan ahli wajib dibuat dengan penuh kejujuran, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian berdasarkan sumpah jabatan, sesuai ketentuan perundang-undangan dan sedapat mungkin bebas dari konflik kepentingan.

 

Untaian sumpah dan kode etik profesi dokter ini mungkin relevan jika dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi beberapa bulan belakangan. Tentu, masih segar dalam ingatan, "drama" penangkapan dan penahanan mantan Ketua DPR Setya Novanto. Peristiwa kecelakaan Novanto yang berujung di Rumah Sakit (RS) Medika Permata Hijau itu berbuntut panjang.

 

Dua orang dari latar belakang profesi berbeda ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka. Bukan tersangka untuk kasus kecelakaannya, melainkan kasus menghalang-halangi atau merintangi penyidikan (obstruction of justice)kasus korupsi KTP elektronik (e-KTP) yang sedang dilakukan KPK terhadap Novanto.

 

(Baca Juga: Alasan Independensi, Tiga Dokter Tolak Bersaksi untuk Bimanesh)

 

KPK menetapkan mantan pengacara Novanto, Fredrich Yunadi dan dr Bimanesh Sutarjo, dokter spesialis penyakit dalam RS Medika Permata Hijau yang menangani Novanto sebagai tersangka. Keduanya diduga bekerja sama memasukan Novanto ke rumah sakit untuk dirawat inap dengan memanipulasi data-data medis demi menghindari pemeriksaan KPK.

 

Meski Novanto diakui mengalami kecelakaan, mantan Ketua Fraksi Partai Golkar ini tidak dibawa ke Instalasi Gawat Darurat (IGD), melainkan langsung dimasukan ke ruang inap VIP RS Medika Permata Hijau. KPK menduga, sebelum Novanto menjalani perawatan di RS Medika Permata Hijau, Fredrich telah datang terlebih dahulu untuk berkoordinasi dengan pihak RS.

 

Informasi yang diperoleh KPK, salah satu dokter di RS Medika Permata Hijau mendapatkan telepon dari seorang yang diduga pengacara Novanto bahwa Novanto akan dirawat di RS tersebut sekitar pukul 21.00 WIB dan meminta kamar perawatan VIP yang rencananya akan dipesan satu lantai. Padahal, saat itu, belum diketahui Novanto akan dirawat karena sakit apa.

 

Selain itu, penyidik KPK juga mendapatkan kendala ketika melakukan pengecekan informasi peristiwa kecelakaan yang berlanjut pada perawatan medis di RS Medika Permata Hijau. Akibat perbuatan yang diduga dilakukan Fredrich bersama-sama dr Bimanesh, keduanya disangkakan melanggar Pasal 21 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Terkait tudingan pemesanan ruang perawatan satu lantai, dr Bimanesh sebenarnya sudah membantah dalam keterangan persnya pasca kecelakaan Novanto. Menurutnya, RS Medika Permata Hijau tidak dapat dipesan laiknya rumah makan. Apalagi, RS Medika Permata Hijau adalah rumah sakit yang melayani pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

 

Sebagaimana diketahui, Novanto memang beberapa kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik, baik sebagai saksi maupun tersangka dengan berbagai alasan. Bahkan, menjelang jadwal pemeriksaannya, Novanto pernah tiba-tiba masuk RS MRCCC Siloam Semanggi dan akhirnya dirujuk ke RS Premier Jatinegara.

 

Penetapan dr Bimanesh mendapat tanggapan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Organisasi tempat dr Bimanesh bernaung ini menyayangkan sikap KPK yang tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan IDI. Padahal, menurut IDI, selama ini, IDI telah membantu KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

 

(Baca Juga: KPK Tahan Dokter RS Medika Bimanesh Sutarjo)

 

Di era kepemimpinan Abraham Samad, tepatnya 11 Juni 2012, KPK dan IDI menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU). Kerja sama antara KPK dan IDI tak lain terkait dengan penilaian medis dan second opinion terhadap saksi, tersangka, terdakwa yang perkaranya ditangani KPK.

 

Kala itu, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, penandatangan MoU dilakukan untuk menghindari atau mengantisipasi penyimpangan dalam proses penilaian medis dan second opinion. Sebab, tersangka, terdakwa, maupun saksi kerap menggunakan "modus" sakit untuk menghindari pemeriksaan di penyidikan atau persidangan.

 

Jadi, tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini IDI telah membantu KPK, termasuk saat memberikan second opinion atas kondisi kesehatan Novanto. Dengan kerja sama tersebut, IDI sebenarnya berharap KPK mengkomunikasikan kepada IDI sebelum mengumumkan penetapan tersangka dr Bimanesh di media.

 

Berikut petikan wawancara hukumonline dengan Ketua MKEK IDI dr Prijo Sidipratomo beberapa waktu lalu:

 

Sepengalaman anda sebagai pengurus IDI, apa baru pertama kali ada dokter yang menjadi tersangka kasus menghalang-halangi penyidikan?

Pertama, saya sebagai ketua MKEK, saya belum tahu apa dr Bimanesh itu melakukan apa yang disebut KPK obstruction of justice. Kita mesti memeriksa dia dulu, itu satu. Selain memeriksa dia, saya juga harus memeriksa dokter KPK. Kan sebagai saksi dokter KPK di situ, karena saya mendengar bahwa dokter KPK juga di situ. Saya juga harus mendengar Direktur rumah sakitnya (Media Permata Hijau), saya harus mendengar juga dokter jaga IGD (Instalasi Gawat Darurat). Semua yang terlibat di situ harus saya dengar.

 

Obstruction of justice ini kan persepsi dr KPK. Ya kan? Nah, kita mau melihat apakah secara sumpah dokter, kode etik kedokteran, dr Bimanesh melakukan pelanggaran atau tidak. Kita masih dalam proses, belum selesai. Jadi, tolong bantu juga, jangan menyudutkan IDI dengan kalimat obstruction of justice.

 

Saya minta dengan hormat, tolong ini. Saya punya perjanjian dulu, saya yang bikin perjanjian, saya Pengurus Besar IDI dan KPK. Jadi, mari kita menghormati. Saya lagi lakukan pemeriksaan, biarkan saya berproses dulu. Nanti, saya akan ambil kesimpulan. Kalau memang dr Bimanesh itu berbuat kesalahan, kita tidak ada ampun kok.

 

Saya dulu bikin perjanjian itu dengan KPK, dengan satu tujuan, kita memberantas korupsi di Indonesia. Jadi, tidak ada kita kompromi dengan korupsi. Harus dipahami semua pihak bahwa IDI berdiri di depan untuk juga memberantas korupsi. Kalau memang ada anggotanya yang kita lihat melanggar kode etik kedokteran, apalagi terindikasi dengan hal-hal yang berkaitan dengan penindakan korupsi, kita tidak segan-segan melakukan tindakan keras.

 

Bagaimana perkembangan pemeriksaan etik dr Bimanesh?

Saya belum bisa membuat kesimpulan apakah dr Bimanesh melakukan pelanggaran etik atau bukan. Masih proses berjalan.

 

Saya, dokter KPK nih. Dokter KPK, saya panggil (untuk sidang pemeriksaan etik dr Bimanesh) tidak mau datang dia. Sudah kita panggil. Bahkan, dokter KPK-nya bilang harus minta izin sama pimpinan KPK. Dokter KPK tuh anggota IDI. Jadi, sebagai anggota IDI dia harus patuh dengan IDI, dia harus datang.

 

Jadi, saya minta dokter KPK mematuhi kode etik dokter juga, gitu.

 

Berarti sepengetahuan anda, dugaan dokter yang menghalang-halangi penyidikan ini baru pertama kali?

Tuduhan yang seperti ini baru pertama kali. Sepatutnya, menurut saya, KPK koordinasi lah dengan IDI. Selama ini kita kan juga bantu KPK kok. KPK bicara dong dengan IDI, baik-baik. Seperti dulu kita membuat perjanjian antara IDi dengan KPK. Saya kira jangan di-blow up dulu ke mass media seperti ini. Bicara dulu baik-baik dengan IDI. Kalau ada anggotanya yang terindikasi (melakukan pelanggaran), kita tidak segan-segan. Dan, memang ini, dokter yang berkaitan dengan Setya Novanto, sebelum ada isu pun sudah kita periksa semua.

 

Termasuk dokter RS Premier Jatinegara?

Iya, kasus Premier kita periksa. Kasus di RS Premier, tanpa kita gembar-gembor di masyarakat, kita lakukan pemeriksaan. Kemudian, juga kasus di (RS Medika) Permata Hijau, itu periksa. Tetapi, memang yang di Permata Hijau ini masih dalam perjalanan. Begitu juga yang Premier, kita juga masih dalam perjalanan.

 

Yang Premier belum ada putusan?

Belum. Kita minta kepada profesinya untuk menilai dokter itu (apakah) berbuat sesuatu yang tidak benar atau tidak. Kan kalau sangat spesifik (keilmuannya), kita minta profesi.

 

Okelah pemeriksaan etik dr Bimanes masih dalam proses. Namun, idelnya apabila seorang dokter diajak bekerja sama untuk memanipulasi rekam medis, bagaimana seharusnya sikap dokter tersebut?

Dokter itu secara sumpahnya, ya dia harus menolong pasien, sesuai dengan sumpah dokternya. Jangankan masalah korupsi, masalah dalam perang saja, kalau ada musuh tertembak, musuh itu ada di depan dokter Indonesia, tapi musuh itu musuh negara Republik Indonesia, kita mesti tolong. Bukan kita mesti tembak dia sekaligus biar mati, tidak begitu caranya.

 

Jadi, saya harus melihat dulu, itu proses etika yang tidak bisa langsung disamakan dengan proses hukum. Kalau memang dalam proses etika itu kita melihat dia ada memanipulasi dan sebagainya, tentu kita akan hukum. Tidak boleh yang seperti itu. Tapi, kalau ada yang seperti itu, lebih baik laporkan saja kepada MKEK, kita akan melakukan evaluasi dan verifikasi, betul nggak laporan masyarakat itu.

 

Dulu, waktu saya bikin kerja sama dengan (Pimpinan KPK Jilid III) Abraham Samad, Pak Abraham tuh mengeluh kepada saya karena banyak dokter yang membuat surat untuk berobat ke Singapura. Jadi, saya bikin perjanjian sama Pak Abraham Samad, semua surat-surat yang (pasiennya) mau dikirim ke Singapura, kita verifikasi ke penyidik.

 

Kalau IDI bilang ini tidak perlu, ya tidak perlu. Kalau ada dispute antara dokter pribadi itu dengan IDI, maka yang dimenangkan harus IDI, karena IDI itu yang mengampu keilmuan. Maka, saat itu tidak ada lagi dokter yang kirim-kirim pasien ke Singapura, terutama yang terindikasi sebaga koruptor. Jadi, itu prosesnya model begitu kita tuh.

 

Laiknya advokat, apakah seorang dokter ketika menjalankan tugas profesinya tidak bisa dituntut secara pidana maupun perdata?

Kalau sesuai dengan tujuan, sesuai dengan pekerjaan sumpah dokternya ya tidak bisa dong dipidana. Ini saya kasih contoh. Misalnya, negara meminta hukuman kastrasi atau kebiri kepada pemerkosa (anak). Ya negara boleh bikin perintah itu, tetapi dokter tidak akan melaksanakan. Kenapa? Karena sumpah dokter tidak menyakiti pasien atau menyakiti human being, manusia. Justru dia harus memelihara kehidupan.

 

Jadi, kastrasi kita tolak waktu itu. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan sumpah dokter. Bukan kita mau membela dokter, nggak. Sumpahnya ya harus kita bela, tetapi kalau tidak sesuai sumpahnya, ya kita keluarkan dari anggota (IDI).

 

Tapi, kalau (pelanggaran itu) dilakukan di luar sumpah jabatannya?

Pasti kena.

 

Kalau ada seorang dokter yang memanipulasi rekam medis, bagaimana?

Kalau memang iya, terbukti (bisa kena) Kita kan ada tingkat kesalahannya. Dari mulai ringan, sedang, sampai berat. Kalau berat ya kita berhentikan dari anggota IDI.

 

Apakah sanksi pemberhentian otomatis mencabut izin praktik?

(Sanksi pemberhentian) Paling berat. Kalau dia sudah tidak jadi anggota IDI, tidak bisa praktik dia. Tidak bisa jadi dokter dia. Tidak punya izin lagi.

 

Secara teknis, bagaimana proses sidang etik kedokteran di IDI hingga pencabutan izin praktik?

Bila majelis etik digelar, diambil keputusan seperti itu (pemberhentian dan pencabutan izin praktik), kemudian dikukuhkan di muktamar. Di muktamar itu dia akan dibela oleh pembelanya, ada tim pembelanya kita siapkan dari dokter juga. Standard Operating Procedure (SOP) nya seperti itu.

 

(Jumlah majelis dalam sidang pemeriksaan etik) Biasanya ganjil. Majelis etik, kita biasanya membentuk tim majelis. Jadi, saya (Ketua MKEK IDI) membuat SK (Surat Keputusan) untuk menentukan siapa ketua majelisnya, siapa anggota-anggota majelisnya. Biasanya itu orang yang ilmunya hampir sama (dengan yang disidangkan). "Fair play" ada di sana. Tidak mungkin (majelis etik) orang yang beda keilmuan, bidang karena tidak paham. Jadi, orang yang sama, yang mendekati, atau keilmuannya mendekati.

 

Setelah itu, putusan majelis etik dikukuhkan di muktamar? Dan, siapa yang mengeksekusi putusan?

Iya. Jadi, oleh PB IDI dieksekusi, orang ini dicoret sudah, keluar dari keanggotaan.

 

Apa dalam proses etik kedokteran, seorang dokter yang berstatus tersangka secara pidana otomatis izin praktiknya dicabut?

Kalau tersangkanya itu tidak ada urusannya dengan etika, tidak terkait dengan kode etik dokter, ya tidak. Itu kalau beda urusannya sama kode etik dokter. Tapi, kalau (kasus pidananya) ada urusannya sama kode etik dokter, iya (dicabut).

 

Misalnya, dia membunuh orang, bunuh orang itu kan tidak ada urusannya sama kode etik kedokteran. Kode etik kedokteran itu kan menghubungkan dokter dengan pasiennya, dokter dengan dokter. Bukan dokter dengan proses-proses di luar itu. Etik itu hubungan dokter dengan pasien, dokter dengan dokter.

 

Jadi, kalau tidak ada hubungan dengan etika kedokteran, belum tentu izin praktiknya dicabut?

Iya. Kalau dia nyolong, merampok, itu kan tidak ada urusannya dengan etik kedokteran dia.

 

Lantas, dokter itu masih bisa berpraktik setelah menjalani hukuman pidananya?

Iya, karena dia tidak berada dlm konteks itu. Kita hanya bisa menghukum dalam konteks sumpahnya dia sebagai dokter.

 

Adakah imbauan Ketua MKEK IDI untuk dokter-dokter lain di luar sana agar menghindari ajakan yang melanggar hukum?

Kalau kita sih bilangnya, dokter itu hanya menangani apa yang diindikasikan saja. Melakukan yang sesuai dengan indikasi (medis). Kalau dia sakit ya berarti memang ada indikasi dia sakit. Tapi, kalau tidak ada indikasi sakit, ya tidak usah. Kalau ada hal-hal yang di luar indikasi, tidak usah lah. Misalnya, ada yg minta dibikinkan surat sakit padahal orangnya tidak sakit, ya tidak sudah. Ngapain kita urusin yang kayak begitu? Tapi, kalau memang dia sakit, kita harus urusin. Harus objektif.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.