Selasa, 06 Pebruari 2018
Permendagri Wajib Izin Riset Dinilai Potensi Langgar Konstitusi
Permendagri ini hanya memperbarui aturan yang lama yang tujuannya lebih mempermudah proses perolehan SKP, tidak seperti Permendagri sebelumnya yang berbelit-belit.
Aida Mardatillah
0
Permendagri Wajib Izin Riset Dinilai Potensi Langgar Konstitusi
Mendagri Tjahjo Kumolo. Foto: RES

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian yang diteken Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada 11 Januari 2018 dan diundangkan 17 Januari 2018 ini menuai kritik dari sejumlah lembaga yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan penelitian. Beleid ini menggantikan aturan sebelumnya yakni Permendagri No. 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri No. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

 

Sebab, siapapun baik perorangan warga negara Indonesia maupun yang tergabung dalam lembaga pendidikan, badan usaha, ormas yang hendak melakukan penelitian (riset) wajib mengantongi Surat Keterangan Penelitian (SKP) dari Kemendagri atau kepala daerah, kecuali penelitian dalam rangka tugas akhir pendidikan atau dilakukan instansi pemerintah yang sumber dananya berasal dari APBN dan atau APBD.    

 

Seperti dijelaskan Pasal 2 Permendagri itu, tujuan diterbitkannya SKP ini selain tertib administrasi juga dalam rangka “kewaspadaan dampak negatif” yang timbul dari proses penelitian. Namun, dampak negatif ini tidak dijelaskan dalam Permendagri ini. Di Pasal 11, apakah riset tersebut berdampak negatif atau tidak berada di tangan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum atau Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri.

 

Jika riset dinilai "menimbulkan dampak negatif", tim penilai (verifikasi) akan memberi rekomendasi penolakan penerbitan SKP yang diajukan pemohon tanpa proses keberatan. Di Pasal 15, dijelaskan selain menimbulkan dampak negatif, SKP bisa tidak diterbitkan karena peneliti tidak mematuhi norma atau adat istiadat, dan kegiatannya meresahkan masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan NKRI.

 

Padahal, dalam Permendagri No. 7 Tahun 2014, penolakan pengajuan rekomendasi penelitian hanya lebih bersifat administratif, misalnya tidak lengkap persyaratan dan tidak mengisi proposal penelitian dengan lengkap. Belum lagi, dalam Pasal 6, proses/prosedur pengajuan permohonan SKP dinilai cukup panjang. Misalnya, jika penelitian lingkup nasional atau lebih dari dua provinsi, izin di tangan Mendagri melalui Unit Layanan Administrasi.

 

Jika lingkup riset provinsi, yang berwenang menerbitkan SKP adalah gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) provinsi. Sedangkan, jika lingkup riset kabupaten/kota, izin berada di Bupati/Wali Kota melalui Dinas PTSP. Bahkan, pengajuan permohonan SKP bagi peneliti perseorangan harus berurusan dengan lurah/kepala desa setempat.

 

Diminta tanggapan Peneliti Senior Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar menilai Permendagri terkait wajib pengajuan SKP ini berpotensi melanggar konstitusi terkait hak warga negara mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan; memperoleh manfaat dari ilmu pengetahunan; mengembangkan diri dan memperoleh informasi.

 

“Jelas Permendagri itu potensi melanggar konstitusi karena membatasi hak warga negara apabila ada dampak negatif dari hasil penelitian yang tidak akan dikeluarkan atau dicabut izin penelitiannya. Itu subjektif sekali,” kata Wahyudi kepada Hukumonline di Jakarta, Selasa (6/2/2018).

 

Dia menegaskan secara spesifik Permendagri tersebut melanggar Pasal 28, 28C ayat (1), Pasal 28F UUD Tahun 1945. Pasal 28C ayat (1) UUD Tahun 1945 menyebutkan “Setiap orang berhak mengembangkan diri, memperoleh pendidikan, memperoleh manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.”

 

“Mengapa melanggar Pasal 28C ayat (1)? Karena, peneilitian bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan dan akademik,” dalihnya.

 

Sementara Pasal 28 F berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, mengembangkan diri serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

 

“Permendagri itu juga bertentangan dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik dan UU Hak Asasi Manusia yang telah menjamin hak-hak masyarakat memperoleh informasi dan hak-hak yang melekat lainnya,” tegasnya.

 

Selain itu, Permendagri ini semakin memperumit proses birokrasi karena prosesnya semakin panjang. Padahal prakteknya, kata Wahyudi, selama ini tidak konsisten dalam penerbitan izin SKP. Ada beberapa daerah yang mengharuskan memiliki SKP terlebih dahulu atau sebaliknya. “Seperti di Padang saat ingin mencari data tidak diperbolehkan jika belum mempunyai SKP. Beda lagi di Surakarta yang membolehkan tanpa adanya SKP.”

 

Dampak lain, lanjutnya, Permendagri penerbitan izin SKP yang baru ini belum diaturnya mekanisme keberatan bagi peneliti/lembaga penelitian apabila pemerintah menolak atau mencabut izin SKP. “Apakah lembaga penelitian harus diam saja jika permohonan SKP ditolak atau dapat menggugat atas keputusan penolakan atau pencabutan SKP tersebut ke PTUN?”

 

Ancaman kegiatan ilmiah

Senada, Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Ronald Rofiandri menilai jika Pemendagri ini dirancang atas dasar kecurigaan dan penertiban semata tentu menjadi ancaman bagi kegiatan ilmiah dan akses memperoleh informasi. “Kita akan mundur ke zaman orde baru karena ingin memperoleh data dan informasi dipersulit. Ini tidak sesuai yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi mengenai penerapan deregulasi,” kata Ronald.  

 

Menurutnya, problem Permendagri No. 3 Tahun 2018 ini terkait pengaturan batasan waktu surat keterangan penelitian (SKP) berpotensi menghambat proses penelitian. “Adanya batasan waktu itu mempersulit peneliti saat mengumpulkan data dalam waktu tertentu, Pada akhirnya mempengaruhi kualitas data yang diperoleh. Ini tentu menghambat,” ujarnya.

 

Selain itu, Permendagri ini terdapat penilaian subjektif pemerintah seperti termuat dalam Pasal 11 angka (1) sampai (5) apabila suatu penelitian dinilai berdampak negatif, sehingga permohonan penerbitan SKP ditolak. “Bisa saja pemerintah menyatakan penelitian tersebut memiliki unsur negatif, tetapi menurut lembaga penelitinya merupakan hal positif untuk indonesia karena ruang lingkup dampak negatif tidak dijelaskan,” ujarnya.

 

Dia juga mengkritik aturan pengecualian penelitian yang biayanya tidak berasal dari APBD dan APBN. “Kan bisa saja penelitian tidak bersumber dari APBD dan APBN justru memberi manfaat bagi Indonesia, seperti rencana pembangunan, memperbarui data kemiskinan suatu wilayah atas inisiatif masyarakat atau lembaga swasta lain. Apakah ini harus dibatasi? Menurut saya, sekali lagi permendagri ini akan menghambat program penelitian,” tegasnya.

 

Terpisah, Kepala Biro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto mengatakan Permendagri ini hanya memperbarui aturan yang lama yang tujuannya lebih mempermudah proses perolehan SKP, tidak seperti Permendagri sebelumnya berbelit-belit. “Permendagri ini tidak seperti yang dikatakan sebagian orang disebut ‘menakutkan’. Apa sudah ada kejadian Permendagri yang baru ini menghambat penelitian. Ya silakan saja melakukan penelitian,” kata Widodo.

 

Ia membantah Permendagri ini dianggap menghambat proses penelitian lantaran subjektif pemerintah dapat menolak permohonan SKP apabila dianggap berdampak negatif. Baginya, penilaian dampak negatif terhadap proses atau hasil penelitian bukan semata subjektivitas pemerintah, tetapi memiliki koridor tertentu. Yakni penelitian tidak dianggap melanggar dasar negara Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan keutuhan NKRI.

 

“Aturan ini pun tidak melanggar UU Kebebasan Informasi Publik. Kan tujuanya untuk mempermudah proses perizinan,” katanya.

 

Berpotensi diuji ke MA

Wahyudi memperkirakan Permendagri ini bisa jadi berpotensi diuji materi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, pihaknya saat ini masih akan mengkaji lebih lanjut dengan lembaga penelitian yang lain. “Apakah Permendagri ini berpotensi melanggar hak konsitusional atau tidak, masih kita kaji. Apabila ke depannya terjadi kerugian konsitusional, maka akan kita judicial review,” kata dia.

 

Ronald pun masih ingin mendalami Permendagri ini. “Kita masih mendalami termasuk akan melihat dulu potensi dampak dari Permendagri dan dikaitkan dengan kebijakan deregulasi peraturan,” ujarnya.

 

Sementara Widodo mempersilakan siapapun yang ingin melakukan uji materi. “Negara ini kan berdasarkan hukum, ya silakan saja kalau ada masyarakat mau melakukan uji materi Permendagri itu,” katanya.

 

Seperti diketahui, ada tiga tahapan yang mesti dilalui peneliti, baik individu atau kelompok sebelum mendapatkan SKP sesuai Pasal 7. Pertama, mengajukan permohonan tertulis sesuai ruang lingkup penelitian. Kedua, verifikasi dokumen dan keputusan apakah SKP keluar atau tidak. Ketiga, penandatanganan SKP oleh pemerintah berdasarkan tingkatan nasional, provinsi, kota/kab yang termuat dalam Pasal 6.

 

Selain surat permohonan tertulis, sesuai Pasal 12 pengajuan juga harus disertai dokumen proposal penelitian, surat pernyataan untuk taat dan tidak melanggar aturan, dan identitas peneliti. Setelah semua dokumen rampung dan semua ketentuan terpenuhi. Maka otoritas terkait wajib menerbitkan SKP paling lama lima hari kerja.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.