Minggu, 11 February 2018
7 Catatan Aliansi Tolak Pengesahan RKUHP
Jika RKUHP tetap disahkan dengan materi yang sekarang, maka rezim pemerintahan bisa dianggap membangkang pada konstitusi lantaran membungkam kebebasan berekspresi dan memberangus demokrasi.
RED
0
7 Catatan Aliansi Tolak Pengesahan RKUHP

Kritikan terhadap materi RKUHP yang rencananya akan dibahas dan disahkan oleh DPR dan pemerintah pada 14 Februari mendatang terus bergulir. Aliansi Nasional Reformasi KUHP menyatakan jika RKUHP dengan materi yang sekarang tetap disahkan, maka bisa dianggap membangkang pada konstitusi karena membungkam kebebasan berekspresi serta memberangus demokrasi.

 

Atas dasar itu, Aliansi menilai terdapat 7 catatan sebagai alasan kuat untuk menolak pengesahan RKUHP. “Ketujuh alasan ini adalah gambaran apakah Pemerintah dan DPR serius dalam melakukan dekolonialisasi di Indonesia. Presiden Joko Widodo harus berhati-hati karena apabila RKUHP saat ini disahkan oleh DPR, Pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat dianggap sebagai rezim yang membangkang pada Konstitusi, membungkam kebebasan berekspresi dan memberangus demokrasi,” tulis Aliansi dalam siaran persnya yang diterima Hukumonline, Minggu (11/2).

 

Selain itu, pengesahan RKUHP dengan materi yang ada juga bisa dianggap mengingkari Nawacita karena gagal memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Materi RKUHP juga tak mewujudkan reformasi penegakan hukum, tidak tercapainya kesejahteraan masyarakat, dan tidak akan terjadi revolusi mental sebagaimana salah satu tujuan utama Presiden Joko Widodo.

 

Catatan pertama, RKUHP berperspektif pemenjaraan dan sangat represif membuka ruang kriminalisasimelebihi KUHP produk kolonial (over-criminalization). RKUHP menghambat proses reformasi peradilan karena memuat sejumlah kriminalisasi baru dan ancaman pidana yang sangat tinggi yang dapat menjaring lebih banyak orang ke dalam proses peradilan dan menuntut penambahan anggaran infrastruktur peradilan.

 

“RKUHP memuat 1251 perbuatan pidana, 1198 di antaranya diancam dengan pidana penjara. Kebijakan ini akan semakin membebani permasalahan lembaga pemasyarakatan yang kekurangan kapasitas (overcrowd),” tulis Aliansi.

 

Kedua, RKUHP belum berpihak pada kelompok rentan, terutama anak dan perempuan. Menurut Aliansi, dengan sulitnya akses pada pencatatan perkawinan, pengaturan pasal perzinahan dan samen leven tanpa pertimbangan yang matang berpotensi membahayakan 40 hingga 50 juta masyarakat adat dan 55% pasangan menikah di rumah tangga miskin yang selama ini kesulitan memiliki dokumen perkawinan resmi.

 

Bahkan, kriminalisasi hubungan privat di luar ikatan perkawinan berpotensi meningkatkan angka kawin yang sudah dialami 25% anak perempuan di Indonesia. Selain itu, RKUHP juga memidana mereka yang menggelandang, berpotensi memidana anak, masyarakat miskin tanpa dokumen resmi dan korban kekerasan seksual.

 

Ketiga, RKUHP mengancam program pembangunan pemerintah, khususnya program kesehatan, pendidikan, ketahanan keluarga, dan kesejahteraan masyarakat. Larangan penyebaran informasi tentang kontrasepsi dalam RKUHP berpotensi menghambat program kesehatan dan akses terhadap layanan HIV karena layanan kesehatan reproduksi dan HIV akan semakin sulit menjangkau anak, remaja, dan populasi yang rentan yang takut diancam pidana.

 

RKUHP juga menghambat program pendidikan 12 tahun karena pernikahan akan semakin dirasa sebagai pilihan rasional untuk menghindari pemenjaraan akibat perilaku seks di luar nikah. Selain itu, RKUHP menghambat program-program kesejahteraan sebagai dampak ikutan dari terlantarnya puluhan juta anak yang lahir dari pasangan yang dianggap “tidak sah”. Bahkan materi RKUHP juga masih menuntut pemidanaan bagi pecandu dan pengguna narkotika, hal ini akan menghancurkan program Presiden Joko Widodo dalam upaya penyelamatan para pecandu dan pengguna narkotika.

 

Baca:

 

Keempat, materi RKUHP mengancam kebebasan berekspresi dan memberangus proses berdemokrasi. Mulai dari kembalinya pasal penghinaan presiden, yang merupakan salah satu monumen penjajah kolonial. Pasal ini merupakan bukti RKUHP bertentangan dengan konstitusi. Hal lain adanya pasal-pasal pidana yang dapat menjerat seseorang yang mengkritik pejabat, lembaga negara dan pemerintahan yang sah serta larangan mengkritik pengadilan.

 

Kelima, RKUHP memuat banyak pasal karet dan tak jelas yang mendorong praktik kriminalisasi, termasuk intervensi terhadap ruang privat warga. RKUHP akan memberikan kewenangan pada aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk melakukan kriminalisasi terhadap pelanggaran hukum yang hidup dalam masyarakat tanpa indikator dan batasan yang jelas dan ketat.

 

“RKUHP juga memiliki banyak pasal-pasal multitafsir dan tak jelas seperti pidana penghinaan, penghinaan presiden dan lembaga negara, kriminalisasi hubungan privat, dan lain sebagainya yang pada dasarnya dapat memenjarakan siapa saja,” tulis Aliansi.

 

Keenam, RKUHP mengancam eksistensi lembaga independen. DPR dan Pemerintah sama sekali tidak mengindahkan masukan dari beberapa lembaga independen negara seperti KPK, BNN, dan Komnas HAM yang telah menyatakan sikap untuk menolak masuknya beberapa tindak pidana ke dalam RKUHP seperti Korupsi, narkotika dan pelanggaran berat HAM. Aliansi menilai, hadirnya tindak pidana yang memiliki kekhususan pendekatan ini dalam RKUHP jelas mengancam eksistensi dan efektifitas kerja lembaga terkait.

 

Ketujuh, berdasarkan enam poin permasalahan di atas, maka terlihat bahwa RKUHP dibahas tanpa melibatkan sektor kesehatan masyarakat, sosial, perencanaan pembangunan, pemasyarakatan, dan sektor-sektor terkait lainnya. Misalnya RKUHP sama sekali tidak melibatkan perspektif pemasyarakatn untuk melihat kesiapan negara dalam menanggulangi beban pemidanaan yang begitu besar, atau sektor kesehatan yang tidak pernah diajak duduk bersama terkait masalah dampak kesehatan publik akibat sejumlah kriminalisasi dalam RKUHP.

 

Atas dasar itu, Aliansi meminta Presiden Joko Widodo dan DPR untuk menghentikan usaha mengesahkan RKUHP yang masih memuat banyak permasalahan dan masih mengandung rasa penjajah kolonial. Selain itu, pemerintah juga diharapkan untuk menarik RKUHP dan membahas ulang dengan berbasis pada data dan pendekatan lintas disiplin ilmu, dengan pelibatan bersama seluruh pihak, lembaga terkait, dan masyarakat sipil.

 

“Kami menolak RKUHP dijadikan sebagai alat dagangan politik,” tulis Aliansi yang terdiri dari ICJR, Elsam, YLBHI, ICW, PSHK, LeIP, AJI Indonesia, KontraS, LBH Pers, Imparsial, HuMA, LBH Jakarta, PSHK, Arus Pelangi, HRWG, Demos, SEJUK, LBH APIK, LBH Masyarakat, KRHN, MAPPI FH UI, ILR, ILRC, ICEL, Desantara, WALHI, TURC, Jatam, YPHA, CDS, ECPAT, Rumah Cemara, PKNI, PUSKAPA Universitas Indonesia, PBHI ini.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.