Senin, 12 Pebruari 2018
Kolom
Tentang Aktualisasi Yurisprudensi Oleh: Imam Nasima*)
​​​​​​​Memang terbuka peluang bagi akademisi hukum untuk mengembangkan kajian-kajiannya, tetapi itu hanya akan terjadi jika terdapat dialog yang berkelanjutan dengan praktik peradilan.
RED
     0 
Tentang Aktualisasi Yurisprudensi Oleh: Imam Nasima*)
Imam Nasima. Foto Istimewa.

The object of a Report is, not to inform the public of all that passes in a Court of Justice, but to preserve a record of what is decided to be law; and the object of having this record is, to facilitate the study of the law itself.” [Tujuan dari suatu Laporan bukan untuk menginformasikan kepada publik tentang semua yang telah terjadi di Pengadilan, namun untuk memelihara suatu catatan tentang apa yang diputuskan sebagai hukum; dan tujuan memiliki catatan ini adalah untuk memfasilitasi pembelajaran hukum itu sendiri.] (Lord Lindley, Paper on Legal Reports, 1863)

 

Dalam sebuah artikel liputan Hukumonline mengenai salah satu diskusi pada IJRF (Indonesian Judicial Reform Forum) berjudul ‘Siapa Bilang Yurisprudensi Tak Penting Bagi Hakim Indonesia’, pesan yang barangkali akan ditangkap oleh pembaca adalah bahwa tidak ada permasalahan akan kepastian hukum dalam praktek hukum di Indonesia, karena yurisprudensi telah diakui sebagai ‘sumber hukum yang sangat penting bagi hakim’. Namun, disebutkan pula bahwa penanganan perkara juga harus dilihat kasus per kasus, karena setiap perkara pada dasarnya berbeda. Sehingga, pertanyaannya kemudian, apakah yurisprudensi itu dapat dianggap sebagai hukum yang berlaku?

 

Pada kenyataannya, terlepas dari adanya beberapa perkembangan positif yang telah terjadi di Mahkamah Agung, sebuah artikel yang juga dipublikasikan melalui Hukumonline telah menunjukkan permasalahan kepastian hukum yang masih terus dihadapi. Dalam kolomnya berjudul ‘Inkonsistensi Sikap MA Dalam Perkara Narkotika’, Arsil menunjukkan adanya ketidakpastian dalam penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika, dalam arti kapan suatu perbuatan harus dianggap sebagai tindakan menguasai/memiliki atau menyalahgunakan benda terlarang tersebut.

 

Bahwa ketidakpastian seperti itu berdampak pada adanya perbedaan perlakuan yang belum tentu didasarkan pada suatu kriteria yang adil, sepertinya tak sulit untuk dibayangkan, mengingat dampak dari penggunaan pasal tersebut, dalam hal ini, akan berakibat pula pada berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa.

 

Ini dapat kita lihat, misalnya, dalam artikel Eric Manurung di Hukumonline baru-baru ini. Dari sisi terdakwa, berikut keluarganya, tentu wajar timbul pertanyaan apakah mereka diperlakukan sama (adil) sebagaimana pihak-pihak lain yang menghadapi masalah yang sama. 

 

Di sini, menurut hemat penulis, sesungguhnya terdapat sebuah titik temu antara keadilan dan kepastian hukum. Nilai-nilai keadilan yang selama ini mungkin telah (atau belum) diterapkan oleh pengadilan dalam memutus perkara, ternyata tidak dapat dipastikan, sehingga melahirkan rasa tidak percaya pada lembaga peradilan. Jadi, justru untuk menjamin adanya perlakuan yang sama itu pulalah, dibutuhkan adanya suatu kriteria normatif yang dapat dijadikan patokan aktual bagi para pihak yang berurusan dengan pengadilan.

 

Bagi para pengemban profesi hukum, pengetahuan aktual mengenai apa yang berlaku dan tidak berlaku, tentu akan merefleksikan pula profesionalitas mereka. Terkait hal ini pula, barangkali kita patut mengapresiasi adanya perkembangan positif yang tengah berlangsung di Mahkamah Agung sebagaimana disampaikan pada forum IJRF yang lalu. Saat ini, pendapat-pendapat terkini Mahkamah Agung telah dipublikasikan secara berkala dalam bentuk ‘Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar’, di samping putusan-putusan penting yang dipublikasikan dalam Laporan Tahunan setiap tahunnya.

 

Publikasi kedua hal tersebut di atas, pada dasarnya melahirkan suatu ruang baru untuk merekam pendapat hukum dalam putusan-putusan hakim terkini. Artinya, pendapat atau putusan itu semestinya dapat diharapkan menjadi patokan untuk penanganan perkara serupa di kemudian hari.

 

Bukan hanya karena itu dapat disebut sebagai ‘putusan hakim terdahulu’ atau yurisprudensi yang pernah diputus, tetapi publikasi berkala oleh lembaga peradilan tertinggi itu sendiri dapat menunjukkan adanya kesinambungan (kontinuitas) yang kiranya dapat menumbuhkan kepercayaan para pencari keadilan. Karena, dasar pertimbangan hakim dalam suatu perkara tertentu, mungkin dapat diprediksikan dari catatan tersebut.

 

Sebagian mungkin mengasumsikan bahwa apa yang sering disebut sebagai kepastian hukum atau konsistensi ini merupakan suatu bentuk legisme – bahwa suatu hal pasti akan selalu diputus seperti yang tertulis itu. Padahal, bukan itu maksudnya, karena konsistensi ini lebih ditujukan sebagai konsistensi untuk menjaga adanya (dan berkembangnya) suatu penalaran tertentu. Sehingga, kalaupun di kemudian hari hakim berpendapat berbeda, harus ditunjukkan pula alasan yang memadai untuk menyimpang dari pendapat yang sebelum-sebelumnya telah dipublikasikan.

 

Sehubungan dengan publikasi ‘Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar’ dan putusan-putusan penting tadi, karena alasan di atas, penulis meyakini bahwa publikasi kaidah-kaidah dalam putusan-putusan Mahkamah Agung secara berkelanjutan dapat berdampak positif pada kepercayaan pencari keadilan. Itu akan terjadi, sekali lagi, sepanjang putusan-putusan Mahkamah Agung juga menunjukkan adanya kesinambungan pendapat yang mungkin dapat diikuti secara berkala oleh para pencari keadilan dan pengemban profesi hukum.  

 

Tentu tak adil untuk menggeneralisasi, tetapi kolom Arsil dan Eric Manurung yang disebutkan di muka sedikit banyak telah menggambarkan permasalahan aktual dari kondisi yang dihadapi saat ini. Perlu ada usaha untuk memproyeksikan suatu norma umum dari beberapa kasus sejenis, serta mempertahankan garis pemikiran tersebut.

 

Selain itu, hal lain yang juga perlu dicermati terkait hal ini, pertimbangan yang diberikan dalam sebuah putusan juga seharusnya mencukupi. Mencukupi dalam arti lengkap dan menjawab semua permasalahan yang diajukan oleh pemohon kasasi. Kalaupun memang terdapat hal-hal yang dapat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan, itu pun bukan berarti tak ada kriteria tertentu untuk hal-hal tersebut.  

 

Sebagai gambaran tambahan, penulis mencoba menampilkan satu kasus perdata yang terpilih sebagai salah satu putusan penting dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2016 (hlm. 302, dst.), serta telah menarik perhatian dunia usaha. Kasus ini kiranya juga dapat menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam memproyeksikan suatu norma umum atau ‘kaidah hukum’.

 

Dalam perkara Inter IKEA System BV vs. PT Ratania Khatulistiwa (Putusan MA No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015) tersebut, kaidah hukum yang diangkat sepertinya sederhana, yaitu merek yang tidak digunakan oleh pemiliknya selama tiga tahun berturut-turut dapat dihapus dari Daftar Umum Merek. Penggugat/Termohon Kasasi (PT Ratania Khatulistiwa) menuntut dinyatakan sahnya pendaftaran merek “ikea” pada Ditjen HKI, serta menuntut penghapusan merek “IKEA” yang terdaftar atas nama Tergugat/Pemohon Kasasi (Inter IKEA System BV).

 

Sepertinya sebuah permasalahan hukum sederhana, karena pada kenyataannya perkara tersebut mengandung dua permasalahan hukum berbeda, yaitu penghapusan dan sekaligus pendaftaran merek terkait. Untuk penghapusan merek diatur dalam Pasal 61 UU No. 15/2001 tentang Merek (lama), sementara untuk pendaftaran merek diatur dalam Pasal 4, 5, dan 6 UU No. 15/2001 tentang Merek (lama).

 

Meskipun undang-undang sendiri sebenarnya telah mengatur kedua permasalahan tersebut secara terpisah, dalam praktiknya hakim berpendapat lain. Pendeknya, Pengadilan Niaga mengabulkan kedua jenis gugatan tersebut, sehingga Tergugat mengajukan permohonan kasasi.

 

Dalam permohonan kasasinya yang cukup panjang, kuasa hukum Tergugat pada intinya beralasan bahwa Penggugat seharusnya tidak berkepentingan dan tidak beriktikad baik, karena hanya bermaksud meniru ketenaran merek pihak lain. Selanjutnya, pihak Tergugat juga mempertanyakan kredibilitas hasil survei yang digunakan sebagai dasar untuk menyatakan tidak digunakannya merek terdaftar terkait. Kemudian, Tergugat mempertanyakan pula kewenangan Pengadilan Niaga yang tak hanya mengabulkan gugatan penghapusan, namun juga menyatakan sahnya pendaftaran yang seharusnya menjadi kewenangan Ditjen HKI.

 

Sehubungan dengan permohonan kasasi tersebut, mayoritas majelis hakim kasasi dalam putusannya hanya berpendapat sebagai berikut:

“Bahwa telah benar bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka merek yang tidak digunakan oleh pemiliknya selama 3 (tiga) tahun berturut turut dapat dihapus dari Daftar Umum Merek, hal mana telah terbukti adanya dalam perkara a quo yaitu bahwa sesuai hasil pemeriksaan terbukti bahwa merek dagang IKEA untuk kelas barang/jasa 21 dan 20 terdaftar atas nama Tergugat masing-masing Nomor IDM000092006 dan Nomor IDM000277901 telah tidak digunakan oleh Tergugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak merek dagang tersebut terdaftar pada Turut Tergugat, karena itu putusan Judex Facti dalam perkara a quo sudah tepat sehingga layak untuk dipertahankan;”

 

Sementara, salah satu hakim majelis yang berpendapat berbeda menyatakan:

“Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat dapat membuktikan dalilnya bahwa Merek IKEA Tergugat telah terdaftar secara sah dan merupakan merek terkenal yang harus dilindungi dan tidak terdapat alasan-alasan untuk dihapus, secara kasat mata toko-toko milik Tergugat yang menjual produk-produknya tersebar dan di Indonesia toko resmi IKEA a quo yang cukup besar berada di Jalan alam Sutera Tangerang/Banten, sehingga dengan demikian Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek tidak dapat di terapkan;”

 

Kedua pendapat tersebut sama-sama didasarkan pada Pasal 61 ayat (2) huruf a UU No. 15/2001 tentang Merek (lama), meskipun dengan kesimpulan yang berbeda. Kaidah hukum yang kemudian ditetapkan dalam laporan tahunan memang menggali lebih dalam dengan tambahan ‘[tidak digunakannya merek terkait] didasarkan pada hasil market survei – tanpa perlu mempertimbangkan kredibilitas lembaga survei-nya’, meskipun pendapat tersebut tak disebutkan dalam putusan.

 

Begitu pula kaidah hukum berikutnya, bahwa ‘pengetahuan hakim di luar persidangan tidak diakui sebagai fakta hukum’. Kedua kaidah ini sepertinya dimaksudkan untuk menyanggah pendapat berbeda salah satu hakim majelis tadi, meskipun tak disebutkan dalam putusan itu sendiri.

 

Namun, pertanyaannya, apakah terdapat ‘kebaruan’ dalam kaidah hukum tersebut? Bagaimanapun, tak ada rujukan ke kaidah-kaidah hukum yang sebenarnya telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung sendiri, seperti bagaimana pembuktian tidak digunakannya merek dalam waktu 3 tahun itu (lihat SEMA Nomor 7 Tahun 2012, hlm. 11-13).

 

Tetapi yang lebih mengundang pertanyaan, tak jelas pula mengapa pertanyaan pemohon kasasi mengenai dinyatakan sahnya pendaftaran merek sama sekali tidak dibahas. Padahal, perkara ini akhirnya menarik perhatian dunia usaha (yang barangkali menyebabkan putusan itu dijadikan sebagai putusan penting), justru terkait pendaftaran merek terkenal sebagaimana dipertanyakan oleh Pemohon Kasasi.

 

Pada akhirnya, dampak putusan itu sendiri terbatas. Bukan hanya dalam perkara itu sendiri khususnya, tetapi juga bagi kebijakan hukum nasional secara umum. Bagi mereka yang mungkin mengikuti, akan mendapati pula bagaimana isu kepastian hukum mengenai perlindungan merek terkenal ditegaskan lagi oleh pembuat kebijakan di Indonesia beberapa waktu terakhir ini (lihat salah satu poin perubahan dalam UU No. 20/2016 dan Permenkumham No. 67/2016).

 

Ini pula yang barangkali membuat Mahkamah Agung mengadakan seminar untuk mendiskusikan isu tersebut dengan pihak-pihak di luar peradilan akhir tahun lalu, serta bukan kebetulan jika Ketua Kamar Perdata dan hakim yang berpendapat berbeda dalam putusan IKEA tadi turut hadir.  

 

Menurut hemat penulis, inilah tantangan nyata sehubungan dengan permasalahan yurisprudensi tadi, meskipun inisiatif dari Mahkamah Agung untuk mempublikasikan pendapat-pendapatnya mengenai isu-isu hukum tertentu, sekaligus penyelenggaraan rapat pleno secara berkala, memang telah membuka ruang diskursus yang menjanjikan. Pendeknya, bukan sekadar tersedia atau tidaknya pendapat-pendapat dalam putusan terdahulu, namun bagaimana aktualisasi dari pendapat-pendapat itu sendiri.

 

Betul pendapat Muhammad Yasin, bahwa terbuka peluang bagi akademisi hukum untuk mengembangkan kajian-kajiannya, tetapi itu hanya akan terjadi jika terdapat dialog yang berkelanjutan dengan praktik peradilan. Seminar-seminar yang diadakan oleh Mahkamah Agung barangkali dapat dilihat sebagai salah satu bentuk dialog seperti itu, meskipun tetap perlu ada dokumen tertulis yang bukan hanya dapat merekam prosesnya, namun juga apa-apa yang secara aktual disepakati untuk dianggap berlaku di pengadilan.

 

Oleh karena itu, selain ‘Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar’ dan putusan-putusan penting dalam laporan tahunan yang berkembang mengikuti dinamika internal peradilan, dokumen penjelasan hukum (restatement) yang antara lain pernah difasilitasi oleh PSHK/NLRP, PSHK, LeIP/Puslitbang MA/VVI/CILC dapat digunakan sebagai sarana dokumentasi dari dialog berkelanjutan para praktisi dan akademisi hukum di Indonesia.

 

*)Imam Nasima adalah Pemerhati hukum Indonesia.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.