Senin, 12 Pebruari 2018
KPK-Polri Sepakat Bentuk Satgas Politik Uang
Rofiq Hidayat
0

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI (Polri) sepakat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Politik Uang (money politic). Satgas tersebut nantinya menangani peredaran politik uang yang bakal terjadi dalam pesta demokrasi lokal yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 di 171 daerah.

 

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan kerja sama penanganan politik uang menghadapi penyelenggaraan Pilkada di sejumlah daerah agar berintegritas, berkualitas, dan akuntabel. Nantinya, kesepakatan ini akan dituangkan dalam memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman.

 

Baginya, sistem pilkada yang mendorong maraknya terjadi praktik politik uang mesti dievaluasi termasuk sistem pemilu yang berlaku saat ini. Belum lagi, ketika terpilih menjadi pejabat publik yang membutuhkan biaya besar. Padahal, ketika duduk di kursi pejabat publik tak sepadan penghasilan yang diperoleh dengan biaya yang sudah dikeluarkan ketika mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.

 

“Ketika menjabat gajinya tidak seberapa tinggi, kemana lagi larinya?” ujarnya usai rapat dengan Komisi III di Gedung DPR, Senin (12/2/2018).

 

Dia mengimbau agar kepala daerah incumbent yang maju kembali dalam Pilkada untuk tidak menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk membiayai kampanyenya.

 

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan Satgas nantinya bakal mengawasi jalannya penyelenggaran pilkada di sejumlah daerah. Dia berharap Satgas dapat bekerja maksimal dalam melakukan tugasnya. Namun, soal teknisnya seperti apa, bakal dijabarkan dalam aturan teknis nantinya. Yang pasti, KPK pun kini masih menyusun draf kerja sama dengan Polri.

 

“Kita masih membuat peraturan kerja samanya. Rencananya minggu-minggu ini, dan kita akan terapkan pada 2018 ini,” ujarnya.

 

Dalam penegakan hukum, kerja sama yang dijalin biasanya hanya dengan Polri dan KPK. Seperti saat ini, Satgas Politik Uang, KPK bakal bersinergi dengan Polri. Sementara dengan Kejaksaan sebagai penuntut umum belum mau berkomentar. Sementara dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kata Saut sudah mulai digagas karena belum lama ini Bawaslu sudah ke KPK. “Bawaslu memberi informasi akan keterbatasan kewenangannya,” ujar Saut.

 

Karena itu, KPK hanya fokus bekerja sama dengan Polri dalam penanganan tindak pidana money politik di Pilkada serentak 2018. Bawaslu nantinya tetap bekerja sesuai dengan kewenangannya. Sementara terkait dengan tindak pidana suap dalam Pilkada menjadi tugas Satgas Politik Uang.

 

Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengatakan pembentukan Satgas Money Politikmestinya tak perlu dibuat. Sebab, UU mengatur larangan melakukan politik uang. Arteria berpandangan KPK mestinya cukup mencermati dengan melakukan supervisi terhadap Polri dalam mengawasi praktik politik uang di Pilkada Serentak 2018.

 

Menurutnya, tugas Satgas Politik Uang yang mengawasi 171 daerah yang menggelar pelaksanaan Pilkada akan melelahkan karena tak sebanding dengan personil yang ada. “Terhadap satu daerah yang menggelar pilkada membutuhkan personil yang cukup banyak agar praktik politik uang dapat diminimalisir. Sebaliknya, KPK mestinya cukup memberi panduan agar calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada dapat melakukan aktivitas politiknya berbiaya murah.”

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.