Selasa, 13 Pebruari 2018
Kolom
Putusan MK & Rekriminalisasi Delik Penghinaan Jabatan Oleh: Reza Fikri Febriansyah*)
​​​​​​​Upaya untuk melakukan suatu rekriminalisasi terhadap delik penghinaan terhadap siapapun, termasuk Presiden dan/atau Wakil Presiden, harus dilakukan dalam koridor bahwa delik tersebut harus diatur dalam kualifikasi delik aduan (klacht delict).
RED
0
Putusan MK & Rekriminalisasi Delik Penghinaan Jabatan Oleh: Reza Fikri Febriansyah*)
Reza Fikri Febriansyah. Foto: dokumen pribadi

Dalam rapat Tim Perumus (Timus) RUU KUHP antara Pemerintah dan Komisi III DPR ( 5 Februari 2018) yang disepakati bersifat terbuka tercetus suatu kesepakatan bahwa perlu dilakukan rekriminalisasi delik penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden yang sebelumnya tercantum dalam Pasal 134, Pasal 136bis, dan Pasal 137 KUHP.

 

Padahal, norma-norma dalam pasal tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945 (inkonstitusional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006.

 

Melawan Lupa

Hampir dua belas tahun yang silam, tepatnya 4 Desember 2006, melalui Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006, MK telah memutuskan bahwa Pasal 134, Pasal 136bis, dan Pasal 137 KUHP inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal-pasal a quo sejatinya memuat kriminalisasi dan penalisasi terhadap delik penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden/Wakil Presiden. Putusan a quo boleh dikatakan sebagai salah satu landmark decision sekaligus bersifat kontroversial sebab terdapat 4 hakim konstitusi yang menyatakan perbedaan pendapat (dissenting opinion).

 

Khusus terhadap Pasal 134 KUHP, dalam Putusan a quo setidaknya terdapat beberapa pertimbangan hukum (ratio decidendi) MK yang signifkan, antara lain:

 

1). Pasal 134 KUHP secara historis dianggap sebagai salah satu simbol kolonialisme karena konkordan dengan Pasal 111 Wetboek van Strafrecht Nederland yang mengatur kriminalisasi dan penalisasi delik “dengan sengaja menghina martabat Kepala Negara (Raja/Ratu)” atau yang diistilahkan sebagai opzettelijke beleediging den Koning of der Koningin. Dalam penerapannya di Hindia Belanda, pemerintah kolonial Hindia-Belanda pun kemudian menerapkan ancaman pidana yang lebih berat (pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 300,-) daripada penerapannya di negeri Belanda sendiri (pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 300 gulden) dengan alasan guna memelihara ketertiban umum (rechtsorde);

 

2). Pasal a quo dianggap oleh MK tidak relevan lagi diatur dalam negara Republik Indonesia, sebab dalam suatu negara republik, kepentingan negara tidak dapat dikaitkan dengan kepentingan pribadi Presiden (dan Wakil Presiden) mengingat Presiden/Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui sistem Pemilu yang demokratis, sedangkan Raja/Ratu dalam sistem pemerintahan kerajaan/kekaisaran/kesultanan (kingdom) diangkat secara turun-temurun berdasarkan garis keturunan (erfopvolging);

 

3). Perlu diingat ketentuan Pasal V Oendang-Oendang No.1/1946 sebagai toets steen dan raison d’etre pasal-pasal KUHP yang menyatakan bahwa: “…Peraturan Hukum Pidana yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan , atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruhnya atau sebagian sementara tidak berlaku”;

 

4). Pasal 134 KUHP (dan juga Pasal Pasal 136bis, dan Pasal 137 KUHP) bisa menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) dan pada suatu saat juga dapat menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi sehingga dianggap MK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUDNRI Tahun 1945;

 

5). Keberadaan Pasal 134 KUHP (dan juga Pasal Pasal 136bis, dan Pasal 137 KUHP) juga akan dapat menjadi ganjalan dan/atau hambatan bagi kemungkinan untuk mengklarifikasi apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUDNRI Tahun 1945 karena upaya-upaya untuk melakukan klarifikasi tersebut dapat ditafsirkan sebagai penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden.

 

Beberapa pertimbangan hukum (ratio decidendi) MK ini banyak mengutip pendapat ahli yang didengar keterangannya oleh MK dalam persidangan a quo, antara lain Mardjono Reksodiputro (mantan Ketua Tim Penyusun RUU KUHP) dan J.E. Sahetapy.

 

Dalam Putusan a quo, MK juga menitipkan pesan konstitusional yang tegas kepada Pembentuk Undang-Undang bahwa “…oleh karena itu, delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut hukum seharusnya diberlakukan Pasal 310-321 KUHP manakala penghinaan (beleediging) ditujukan dalam kualitas pribadinya dan Pasal 207 KUHP dalam hal penghinaan ditujukan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai pejabat (als ambtsdrager) sehingga konsekuensi hukumnya adalah Presiden dan/atau Wakil Presiden harus mengajukan suatu pengaduan (klacht) sebagaimana halnya penghinaan terhadap penguasa atau badan publik (gestelde macht of openbaar lichaam).

 

Hal ini kemudian diingatkan pula oleh Jimly Asshiddiqie (Ketua MK pertama) yang menyatakan bahwa “…kalau yang namanya institusi presiden tidak punya perasaan, maka lembaga presiden itu tidak bisa merasa dihina. maka siapa yang merasa dihina? itu pribadi. ya sama dengan pribadi yang lain, kalau merasa dihina dia mengadu ke polisi. Maka penghinaan kepada siapa saja itu delik aduan” (mahkamahkonstitusi.go.id, 6/8/2015).

 

Berdasarkan Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006 ini terlihat jelas bahwa MK sebagai the sole interpreter and the guardian of the constitution berpendapat bahwa prinsip kebebasan berekspresi (freedom of expression) secara proporsional haruslah diutamakan dan memang lebih tinggi nilai hukumnya ketimbang upaya sakralisasi jabatan publik, tidak terkecuali jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

 

Argumentasi bahwa dalam KUHP masih terdapat kriminalisasi dan penalisasi terhadap delik penghinaan terhadap kepala negara sahabat juga tidaklah compatible dan comparable jika dikaitkan dengan urgensi dihidupkannya kembali Pasal Penghinaan Presiden.

 

Sebab, menurut Penulis, kepentingan hukum yang ingin dilindungi dari kedua norma tersebut jelas berbeda, dimana delik penghinaan terhadap kepala negara sahabat sejatinya bertujuan untuk melindungi hubungan baik antara Indonesia dengan negara sahabat yang nantinya dapat berpengaruh signifikan bagi stabilitas hubungan bilateral, regional, dan multilateral.

 

Sedangkan kriminalisasi dan penalisasi penghinaan presiden jelas sangat rentan dimaknai sebagai upaya sakralisasi jabatan presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana yang secara historis diakui berasal dari Pasal 111 WvS yang memang bertujuan semata-mata untuk menjaga martabat (lesse majeste) Raja/Ratu Belanda.

 

Alasan lainnya meskipun spekulatif adalah mungkin hanya karena soal penghinaan terhadap kepala negara sahabat hingga kini belum penah ada yang mengajukan constitutional review kepada MK sehingga eksistensi pasal tersebut masih menjadi ius constitutum dalam hukum pidana Indonesia.

 

Tidak Hanya Presiden dan/atau Wakil Presiden

Begitu pula dalam Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008, MK secara tegas menyatakan bahwa “…keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai “genus delict” yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut di depan pengadilan”.

 

Bahkan dalam Putusan MK No. 31/PUU-XIII/2015 (terkait soal penghinaan terhadap pejabat publik, in casu: walikota dan anggota DPRD kota), MK semakin menegaskan suatu kewajiban konstitusional untuk menjunjung tinggi prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 dengan menyatakan bahwa Pasal 319 KUHP sepanjang frasa “kecuali berdasarkan Pasal 316” inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

 

Dalam Putusan MK No. 31/PUU-XIII/2015, MK mencantumkan setidaknya beberapa pertimbangan hukum (ratio decidendi) yang signifikan, antara lain:

1). Bahwa dalam konteks penghinaan, tidak ada batas mutlak dan tegas antara wilayah hukum publik (pidana) dengan wilayah hukum privat (perdata);

 

2). Jika soal penghinaan (terhadap pejabat publik) diatur sebagai delik biasa (gewone delict) maka hal tersebut tidak mengindahkan lagi ada atau tidak adanya pertimbangan pribadi (kepentingan privat) korban penghinaan sehingga dapat berpotensi mengabaikan potensi adanya pemberian maaf dari korban penghinaan terhadap pelaku penghinaan;

 

3). Pengaturan delik penghinaan terhadap pejabat publik dalam kualifikasi sebagai delik biasa (gewone delict) dianggap oleh MK sebagai kehendak negara untuk memberikan previlige bagi pejabat/pegawai negara atau kepada individu yang pada saat dihina sedang menjabat sebagai aparat pemerintah sehingga hal ini dinilai oleh MK sebagai suatu upaya menunjukkan posisi dominan negara di hadapan warganegara dan/atau penduduk;

 

4). Saat ini telah terjadi pergeseran paradigmatik ke arah negara hukum yang demokratis dimana persamaan derajat dan kedudukan warganegara di hadapan hukum (equality before the law) menjadai salah satu tujuan yang harus dicapai;

 

5). Pergeseran posisi pegawai negeri atau pejabat negara dari posisi “tuan” pada era kolonialisme menjadi “abdi” atau “pelayan” masyarakat pada era kemerdekaan Indonesia, seharusnya turut menggeser pula keistimewaan posisi/kedudukan hukum masing-masing pihak sehingga pembedaan antara masyarakat umum dengan pegawai negeri atau pejabat negara dalam hal melakukan atau tidak perlu melakukan pengaduan atas penghinaan yang dialaminya, termasuk ancaman pidananya, tidak relevan lagi karena bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mencapai kedudukan manusia yang sederajat dan berkeadilan sebagaimana yang dituangkan dalam UUDNRI Tahun 1945, baik dalam pembukaan maupun pasal-pasalnya.

 

Satu hal yang juga perlu menjadi catatan adalah bahwa baik dalam Putusan MK No. 31/PUU-XIII/2015 maupun Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008, MK memutus perkara tersebut secara bulat tanpa adanya pendapat berbeda (dissenting opinion).

 

Kepatuhan Berkonstitusi

Dengan telah adanya beberapa Putusan MK terkait soal penghinaan dan hukum pidana maka sejatinya telah terdapat suatu pergeseran politik hukum pidana (criminal law policy) terkait soal penghinaan. Politik hukum pidana (criminal law policy) secara konseptual dimaknai sebagai suatu upaya untuk mewujudukan penguatan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang (BPHN, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, 1980).

 

Dalam konteks kekinian, upaya untuk mewujudukan penguatan peraturan perundang-undangan pidana tidak lagi hanya merupakan domain atau bahkan monopoli dari pembentuk Undang-Undang. Pelaku kekuasaan kehakiman (baik MA, terlebih lagi MK) juga diberikan tugas dan bahkan kewajiban oleh konstitusi untuk menjaga agar hukum (termasuk hukum pidana) harus senantiasa dikuatkan agar tidak bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.

 

Upaya rekriminalisasi melalui putusan pengadilan sejatinya juga bukanlah hal yang tabu atau bahkan diharamkan bagi hakim. Sebab melalui judicial activism, hakim (khususnya hakim konstitusi) memang dibebankan suatu kewajiban untuk menjaga, meluruskan, dan menyelaraskan hukum pidana dengan dinamika kehidupan masyarakat.

 

Bahkan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) beranggapan bahwa memang ada kemungkinan arti satu kata atau pengertian yang dirangkumkan dalam perundang-undangan akan mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu sehingga perbuatan yang dulu tidak tercakup, sekarang justru masuk ke dalam rumusan delik tertentu sehingga metode interpretasi harus dapat dilakukan oleh hakim guna menyelaraskan perkaitan antara masa lalu dengan masa kini (die Verbindungen von Gestern zu Heute herzustellen) [Jan Remmelik: 2003, hlm. 56].

 

Dengan demikian, dalam konteks penghinaan dan hukum pidana, sistem hukum Indonesia, khususnya melalui beberapa Putusan MK yang secara konstitusional bersifat final dan mengikat, telah menegaskan bahwa soal penghinaan (beleediging) terhadap siapapun, tanpa terkecuali, hanya dapat dilakukan berdasarkan suatu pengaduan (klacht) dari korban.

 

Oleh karena itu, upaya untuk melakukan suatu rekriminalisasi terhadap delik penghinaan terhadap siapapun, termasuk Presiden dan/atau Wakil Presiden, harus dilakukan dalam koridor bahwa delik tersebut harus diatur dalam kualifikasi delik aduan (klacht delict) dan bukan sekadar mengurangi besaran ancaman pidana (strafmaat) nya dan/atau mengatur adanya alasan penghapus pidana dalam hal perbuatan tersebut dilakukan jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

 

Dalam hal ini perlu diingat pula pendapat Herbert L. Packer (1968: p. 366 & p.5) bahwa penggunaan hukum pidana sejatinya merupakan ‘pedang bermata dua’ yang pada satu sisi dapat digunakan untuk menjamin rasa keadilan, namun pada sisi lain dapat pula menyebabkan terjadinya kezaliman (The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener) dan hakikat penggunaan hukum pidana pada akhirnya merupakan suatu paradigma tentang upaya melakukan kontrol atas penggunaan kekuasaan dalam kehidupan masyarakat (“…in the end, this is an argument about the uses of power. The criminal sanction is the paradigm case of the controlled use of power within a society. It raises legal issue that are to important to be left to the lawyers, philosophical issues that are too important to be left to the philosophers, and bevahioral science issues that are too important to be left to the behavioral scientist”  (garis bawah dari Penulis).

 

*)Reza Fikri Febriansyah, S.H., M.H. merupakan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum FHUI, Direktur III Kolegium Jurists Institute(Pendapat Pribadi).

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.