Selasa, 13 Pebruari 2018
Memberi ATM ke Penerima Suap, Modus Baru Kelabui Penegak Hukum
Para penegak hukum akan dipaksa harus mengikuti modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku.
M. Agus Yozami
1
Memberi ATM ke Penerima Suap, Modus Baru Kelabui Penegak Hukum
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. Foto: RES

Beragam cara dilakukan para pelaku korupsi agar sepak terjangnya tidak ‘tercium’ oleh apparat penegak hukum. Salah satu modus baru adalah penggunaan kartu anjungan tunai mandiri (ATM) sebagai pemberian suap. Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan seperti dilansir Antara, Senin (13/2).

 

"ATM ini memang sekarang menjadi model baru karena mereka bisa lebih nyaman tidak perlu bawa-bawa uang Rp1 miliar mungkin harus bawa dua koper dan mudah dideteksi oleh penegak hukum," kata Basaria di sela-sela konferensi pers penetapan tersangka Bupati Ngada Marianus Sae dan Direktur PT Sinar 99 Permai (S99P), Wilhelmus Iwan Ulumbu, sebagai tersangka kasus suap proyek pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur.

 

Menurut dia, modus yang digunakan yaitu dengan memberikan kartu ATM kepada penerima suap di mana penerima tinggal mengambil uang dari kartu ATM itu. "ATM diberikan, tinggal mengambil yang bersangkutan. Jadi, memang setiap modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana korupsi pasti akan berkembang. Ini diharapkan memang otomatis juga para penegak hukum akan dipaksa harus mengikuti modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku," tuturnya.

 

Dalam kasus yang menjerat Bupati Ngada, tersangka pemberi suap Wilhelmus membukakan rekening atas namanya sejak 2011 dan memberikan ATM bank tersebut kepada Marianus pada 2015. Total uang yang ditransfer maupun diserahkan secara tunai oleh Wilhelmus kepada Marianus sekitar Rp4,1 miliar.

 

(Baca Juga: Uang Suap Bupati Ngada Diduga untuk Biaya Pilkada)

 

Pemberian dilakukan pada November 2017 Rp1,5 miliar secara tunai di Jakarta, Desember 2017 terdapat transfer Rp2 miliar dalam rekening Wilhelmus, 16 Januari 2018 diberikan tunai di rumah Bupati Rp400 juta, 6 Februari 2018 diberikan tunai di rumah Bupati Rp200 juta.

 

Seperti diketahui, KPK kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Ngada, Provinsi NTT Marianus Sae, Minggu (11/2). Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan penangkapan ini dilakukan setelah KPK mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan penerimaan hadiah atau janji kepada yang bersangkutan.

 

(Baca Juga: Dirjen Perhubungan Laut Tersangka Suap Proyek Pelabuhan Tanjung Mas)

 

Penggunaan kartu ATM sebagai modus pemberian korupsi juga pernah dilakukan dalam kasus mantan Dirjen Perhubungan Laut, Antonius Tonny Budiono. Komisaris PT Adhiguna Keruktama Adi Putra Kurniawan yang merupakan pihak pemberi menuturkan proses pembuatan dan penggunaan kartu ATM yang diatasnamakan Joko Prabowo, yang merupakan gabungan nama Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

 

"Kalau nama Joko Prabowo diambil pada saat pemilihan pemilu. Dulu ada calonnya Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Jadi nama saya buat Joko Prabowo," kata Adi Putra saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta beberapa waktu lalu.

 

Adi Putra Kurniawan didakwa menyuap Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono sebesar Rp2,3 miliar untuk urusan pelaksanaan pekerjaan pengerukan pelabuhan dan Surat Izin Kerja Keruk (SIKK). Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Adi Putra Kurniawan membuka beberapa rekening di Bank Mandiri menggunakan KTP palsu dengan nama Yongkie Goldwing dan Joko Prabowo.

 

Selama 2015-2016 dia membuat 21 rekening di bank Mandiri cabang Pekalongan dengan nama Joko Prabowo supaya bisa memberikan kartu-kartu ATM tersebut kepada orang lain yang meliputi anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM), wartawan, preman di proyek lapangan, teman perempuan dan beberapa pejabat di Kementerian Perhubungan. (ANT)

 

Luar Biasa dan sangat Dasyat
 - Melkisedek Lema
15.02.18 21:41
Modus Baru ini sebaiknya terus ditingkatkan Pengawasannya.
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.