Selasa, 13 Pebruari 2018
Anggap UU Ormas Konstitusional, Begini Argumentasi Pemerintah
Karena itu, pemerintah meminta MK menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.
Aida Mardatillah
0
Anggap UU Ormas Konstitusional, Begini Argumentasi Pemerintah
Sidang Pleno MK. Foto: RES

Pemerintah menilai uji materi beberapa pasal dalam UU No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang dimohokan beberapa ormas Islam tidak bertentangan UUD 1945 (kontitusional). Justru pemerintah menganggap UU Ormas ini memberi kepastian hukum bagi masyarakat untuk membentuk ormas berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan kegiatan untuk tujuan pembangunan Indonesia.

 

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Agus Haryadi, Staf Bidang Hubungan Antar Lembaga Kemenkumham saat membacakan keterangan pemerintah dalam pengujian UU Ormas di Gedung MK Jakarta, Selasa (13/2/2018). Baca Juga: Hapus Peran Pengadilan, UU Penetapan Perppu Ormas Dipersoalkan

 

Sebelumnya, sejumlah ormas Islam yakni Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Yayasan Forum Silaturrahim Antar Pengajian Indonesia, Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia, Perkumpulan Hidayatullah, Munarman. Mereka menguji Pasal 1 angka 6 s.d. 21, Pasal 59 ayat (4) huruf c, Penjelasan Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas.

 

Misalnya, Pemohon mendalilkan Pasal 1 angka 6 mengancam hak konstitusionalnya untuk berkumpul, berserikat, dan berpendapat. Serta, menghilangkan peran pengadilan dalam proses penjatuhan sanksi terhadap ormas. Kata lain, secara subjektif pemerintah dapat melakukan pencabutan status badan hukum pemohon.

 

Selain itu, frasa “atau paham lain” pada Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c, menurut Pemohon mengakibatkan makna bertentangan dengan Pancasila menjadi sangat luas. Sebab aktivitas Pemohon di bidang dakwah Islam dapat mengancam hak konstitusionalnya. dan dapat menyasar ormas manapun.

 

Pemohon menilai Pasal 62 ayat (3) memberi kewenangan kepada pemerintah untuk mencabut surat keterangan terdaftar atau mencabut status badan hukum dari ormas sangat berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon dalam hal kemerdekaan berkumpul. Selain itu, Pasal 80A dan Pasal 82A ayat (1) dan (2) tidak dirumuskan secara jelas.  

 

Tak hanya itu, Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) menurut Pemohon tidak dapat dicampur menjadi subjek hukum (pengurus ormas) yang berbeda-beda. Karena itu, Pemohon meminta kepada Mahkamah semua pasal yang duji dibatalkan termasuk frasa “atau paham lain” dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c karena bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

 

Agus Haryadi menuturkan pencabutan ormas yang diatur Pasal 61 ayat (1) dilakukan secara bertahap yakni peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Sedangkan Pasal 61 ayat (3), ormas yang membangkang dan menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

 

“Maka, langsung bisa dijatuhkan sanksi administrasi berupa pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri Dalam Negeri,” kata Agus.

 

Dia menilai ada pembedaan sanksi menunjukkan penyebaran ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila sangat berbahaya. “Karena itu, sangat mendesak untuk segera diberantas, sehingga jenis sanksi dan penerapan bersifat luar biasa yakni (langsun) pembubaran ormas tanpa peringatan,” jelasnya.

 

Menurutnya, UU Ormas tidak menghalangi ormas yang akan dibubarkan untuk menempuh jalur pengadilan. Misalnya, ormas yang dibubarkan bisa mengajukan gugatan ke PTUN. “Sehingga, due process of law tetap dijamin dalam rangka mempertahankan negara dari ormas tertentu yang tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD Tahun 1945,” lanjutnya.

 

Ia juga mengatakan frasa “atau paham lain” merupakan pengaturan yang sifatnya antisipatif. Hal ini dikarenakan sebagai perwujudan langkah preventif sebagai hasil pembelajaran pemerintah dalam melihat dan membaca fenomena masa lalu dan perkembangan masa kini.

 

“Dapat dipahami bahwa frasa ‘atau paham lain’ tidak ditujukan sebagai alat pemerintah untuk secara serampangan menjerat ormas. Aturan ini ditujukan untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan pada bangsa dan negara terhadap ideologi yang mengancam keamanan negara,” kata dia.

 

Pemerintah membantah apabila UU Ormas ini menghalangi kebebasan berkumpul. Justru, bagi pemerintah UU Ormas ini memberi kepastian hukum bagi masyarakat untuk membentuk ormas berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan kegiatan dengan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara Indonesia.

 

Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4), bagi pemerintah seharusnya Pemohon dapat memahami tugas dan tanggung jawab pengurus ormas. Sebab, Pasal 28 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2013 menyebut kepengurusan ormas setiap tingkatan, bertugas, bertanggung jawab atas pengelolaan ormas.

 

“Jadi, ormas melakukan kegiatan yang dilarang dalam Pasal 59 ayat (3) dan (4) berarti pengurus dan atau anggotanyalah yang melakukan kegiatan dilarang itu. Karena itu, pengurus dan atau anggota ormaslah yang bertanggung jawab untuk itu dan dapat dipidana sesuai Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2). Ormas itu dapat diberi sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan dan atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum,” terangnya.

 

Mengenai frasa “secara tidak langsung melanggar ketentuan” sebagai unsur pembentuk delik. Ia berpendapat yang dimaksud dengan sengaja ialah adanya niat atau kesengajaan dalam berbagai bentuk, baik kesengajaan dengan kemungkinan, kesengajaan dengan maksud atau tujuan, dan kesengajaan dengan kepastian.

 

Untuk itu, kata dia, kesengajaan telah nyata dilakukan, dari adanya persiapan perbuatan sudah dapat dipidana dan sebagai perluasan adanya percobaan pembantuan atau permufakatan jahat. Dan yang dimaksud dengan secara langsung atau tidak langsung ialah pernyataan pikiran dan atau kegiatan ormas yang sejak didaftarkan secara sah sebagai badan hukum telah memiliki niat jahat atau mens rea atau itikat tidak baik.

 

“Meski terkandung pernyataan tertulis sebagai ormas yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945, namun kegiatannya tidak memiliki atau perbuatannya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945,” katanya.

 

Dalam sidang ini, Hakim Konstitusi Suhartoyo mempertanyakan penjatuhan sanksi dalam Pasal 62 harus memakai tahapan-tahapan yang dikehendaki Pasal 61. “Nah, ini saya minta penegasan dari pemerintah bahwa penjatuhan sanksinya itu seperti apa? Lalu, apakah tergantung sanksi yang diberikan diantara tiga pilihan tadi yakni peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan pencabutan status badan hukum?”

 

Misalnya peringatan tertulis, seperti dimaksud Pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya satu kali dalam jangka waktu tujuh hari kerja. Artinya, ada tahapan seperti itu sejak tanggal diterbitkan peringatan, kemudian meningkat pada tahapan selanjutnya yang akhirnya dikenai sanksi pencabutan status badan hukum. “Nanti dijelaskan kembali,” saran Suhartoyo.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.