Setidaknya ada dua hal yang perlu dibenahi untuk mempercepat inklusi keuangan di Indonesia. Hal itu diutarakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai menerima kunjungan kehormatan Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Inklusi Keuangan/United Nations Secretary General’s Special Advocate (UNSGSA) for Financial Inclusion, Ratu Maxima dari Belanda, Selasa (13/2).
Kedua hal tersebut, lanjut Jokowi, penyederhanaan system dan penyederhanaan izin-izin yang ruwet. “Kalau dua hal itu belum bisa kita selesaikan, ya majunya akan tidak bisa secara sepesat yang kita inginkan,” katanya sebagaimana dikutip dari laman resmi setkab.
Ia berharap, seluruh masyarakat Indonesia bisa mengakses ke perbankan atau sektor keuangan secara sederhana dan cepat. “Semuanya, semua masyarakat harus bisa masuk ke banking system, bisa masuk ke sistem keuangan kita sehingga akses untuk permodalan, akses untuk mendapatkan keuangan dari sana bisa didapatkan. Terutama yang mikro, yang kecil-kecil itu,” ucapnya.
Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mengemukakan, pemerintah sudah menyiapkan untuk mengembangkan dengan cepat keuangan inklusi di Indonesia. Sejak 18 bulan yang lalu pemerintah sudah mengembangkan beberapa program, misalnya ada program PKH (Program Keluarga Harapan), dan itu pakai rekening yang menyasar 6 juta keluarga.
Kemudian ada yang namanya bantuan Non Tunai yang baru dikerjakan 1,2 juta, di samping juga ada yang namanya program KUR. “Itu semua sekarang pakai rekening, tidak lagi seperti dulu, dipakai rekening. Kemudian ada program bahkan BPJS pakai rekening. Sehingga kalau dikumpulkan kita mungkin selama 1,5 tahun terakhir ini sudah mendorong terciptanya beberapa puluh juta rekening,” terang Darmin.
Menurut Darmin, saat ini ada 6 juta PKH, ada Rastra walaupun baru 1,2 juta. Untuk itu, Menko Perekonomian menambahkan bahwa pemerintah menargetkan tahun ini 10 juta. “Jadi itu saja nanti sudah 16 juta, kemudian ada KUR 4 juta, sudah 20. Kemudian ada program untuk bantuan beasiswa dan sebagainya itu ada 18 juta, dan seterusnya. Sehingga tahun 2019 kita targetnya tingkat inclusiveness kita itu akan sama dengan negara-negara lain yang sudah selama ini sudah lebih maju dari kita, misalnya India dan beberapa negara yang lain,” paparnya.
Terpisah, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menjelaskan, program-program inklusi keuangan yang telah dijalankan OJK termasuk dua program inisiatif yang baru dikeluarkan yaitu KUR Klaster dan Bank Wakaf Mikro. “Kami menyambut baik tawaran Ratu Maxima untuk meningkatkan program inklusi keuangan di Indonesia agar berjalan lebih baik dan cepat,” katanya dalam siaran pers yang diterima Hukumonline.