Rabu, 14 Pebruari 2018
KPK Siap Laksanakan Empat Rekomendasi Pansus Angket KPK
Meski tidak seluruhnya sependapat dengan hasil temuan dan rekomendasi Pansus, KPK menghormati hasil kerja Pansus Angket dalam konteks hubungan kelembagaan.
Rofiq Hidayat
0
KPK Siap Laksanakan Empat Rekomendasi Pansus Angket KPK
Suasana sidang paripurna DPR. Foto: RES

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melayangkan surat atas respon rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK. Isinya, lembaga antirasuah itu bakal melaksanakan rekomendasi pansus angket meskipun tidak seluruhnya sependapat. Pernyataan ini disampaikan Ketua Pansus Angket KPK, Agun Gunandjar Sudarsa saat membacakan surat KPK tertanggal 13 Februari 2018 dalam laporan akhir Pansus Angket KPK di rapat paripurna DPR, Rabu (14/2/2018).

 

Surat yang ditandangani Agus Rahardjo sebagai Ketua KPK menyebutkan, terhadap hasil rekomendasi Pansus Angket KPK, KPK tetap akan menjalankan rekomendasi tersebut. Hanya saja, rekomendasi yang bakal dilaksanakan KPK sepanjang demi perbaikan lembaga dan peningkatan kualitas pemberantasan korupsi di tanah air.

 

“Meskipun KPK tidak sepenuhnya menerima/setuju dengan laporan pansus tersebut. KPK akan melaksanakan rekomendasi yang relevan untuk diimplementasikan demi penguatan kelembagaan dalam pemberantasan korupsi. Ke depan, kami akan melaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban ke publik,” ujar Agun saat membacakan surat KPK. Baca Juga: Mengintip Bocoran Rekomendasi Pansus Angket KPK

 

Dalam laporan pansus, terdapat empat rekomendasi. Pertama, aspek kelembagaan dalam upaya menyempurnakan struktur kelembagaan KPK yang mencerminkan kewenangan KPK seperti diatur Pasal 6 UU  No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Yakni, kewenangan melakukan koordinasi, supervisi, melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

 

Pada bagian ini, KPK diminta meningkatkan kerja sama dengan lembaga lain. Seperti, BPK, Komnas HAM, PPATK, dan perbankan dalam menjalankan kewenangannya agar pemberantasan korupsi dapat berjalan maksimal dan optimal. Selain itu, diusulkan perlu lembaga Dewan Pengawas yang independen berisikan unsur internal KPK dan eksternal dari tokoh-tokoh berintegritas demi terwujudnya check and balance sebagai keharusan.

 

Kedua, aspek kewenangan, KPK memperkuat tugas supervisi terhadap kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan perkara dan membangun jaringan yang kuat terhadap kedua lembaga. Dan, menempatkan posisi kepolisian dan kejaksaan setara. Diharapkan, suasana kondusif dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi dapat terwujud dan secara efektif dan efisien.

 

Tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan KPK diminta agar benar-benar  memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM); mengacu ke KUHAP; dan mengedepankan asas praduga tak bersalah agar tidak menimbulkan implikasi terhadap pihak-pihak tidak terkait dalam kasus korupsi.  Seperti, anak dan istri, sertaanggota keluarga lain. Fungsi pencegahan dan monitoring, KPK mesti membangun sistem yang dapat menimbulkan budaya malu bagi pelaku korupsi, sehingga bisa menekan/meminimalisir terjadi penyalahgunaan keuangan negara.

 

Ketiga, aspek anggaran, KPK mesti meningkatkan dan memperbaiki tata kelola anggaran sesuai dengan rekomendasi BPK. DPR pun bakal mendorong (meningkatkan) anggaran keuangan KPK agar dapat mengoptimalkan fungsi pencegahan seperti pendidikan, sosialisasi dan kampanye anti korupsi. “Sehingga memberi pemahaman kepada masyarakat sesuai harapan berkurangnya korupsi,” ujar anggota Komisi III DPR itu.

 

Keempat, aspek tata kelola sumber daya manusia (SDM). Agun melanjutkan KPK mesti memperbaiki tata kelola SDM dengan memperhatikan berbagai peraturan perundangan di bidang kepegawaian dan SDM. KPK pun diminta terus transparan dan terukur dalam proses pengangkatan, mutasi, rotasi hingga pemberhentian pegawainya dengan mengacu UU yang mengatur aparatur sipil negara, kejaksaan dan kepolisian.

 

“Karena pegawai (KPK) mencapai 1.500 orang, dikelola dalam satu unit dan berpusat di satu tempat yang memerlukan penanganan intensif. Peningkatan (jumlah pegawai, red) kalau tidak dilakukan dengan tata kelola yang baik akan menimbulkan konflik yang bisa mengganggu kinerja pegawai KPK itu sendiri,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, politisi Partai Golkar itu mengatakan berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan Pansus Angket KPK, maka diputuskan agar KPK melakukan perbaikan di berbagai sektor sesuai rekomendasi pansus tersebut. “Dalam lima tahun ke depan, KPK mesti mampu meningkatkan indeks persepsi korupsi (IPK) dengan menetapkan arah kebijakan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi yang sejalan dengan program pemerintah.”

 

Dalam rapat parpurna, Ketua DPR Bambang Soesatyo selaku pimpinan rapat meminta persetujuan dari anggota dewan yang hadir. ”Apakah laporan Pansus Angket KPK ini dapat disetujui?,” ujarnya Bambang. Sejumlah anggota dewan yang hadir pun memberikan persetujuan secara serentak.

 

Anggota Komisi I DPR, Jazuli Juwaini mengaku tak ambil bagian dalam pengambilan keputusan laporan Pansus Angket KPK. Sebab, Fraksi PKS tak mengirimkan anggotanya dalam Pansus Angket KPK. Sebab, sedari awal pihaknya bersama Fraksi Demokrat tidak menyetujui pembentukan Pansus Angket KPK. “Demi menjaga konsistensi dan komitmen tidak menyetujui pembentukan pansus hingga pembahasan. Karena itu, PKS tidak akan memberikan pendapat,” ujar ketua Fraksi PKS itu.

 

Anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat Erma Suryani Rani pun senada. Dia mengatakan partainya tidak mengambil bagian dalam Pansus Angket KPK sebagai bentuk konsistensi. Namun, KPK melalui suratnya sudah berkomitmen bakal melaksanakan rekomendasi. “Kalau melihat surat KPK, kami sudah memahami dan sudah punya komitmen melaksanakan rekomendasi,” katanya.

 

Menghormati pengawasan DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons surat Ketua DPR terkait rekomendasi Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang tugas dan kewenangan KPK.

 

"Setelah menerima surat dari Ketua DPR tanggal 9 Februari 2018 lalu, kami membahas secara internal dan memutuskan untuk mengirimkan surat balasan tertanggal 13 Februari 2018 serta melampirkan 13 halaman uraian tentang pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta.  

 

Secara umum, kata dia, dalam surat tersebut pihaknya menyampaikan beberapa hal. Intinya, KPK menghormati fungsi pengawasan DPR dan juga putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas pengujian UU MD3. "Meski KPK berbeda pendapat dan tidak setuju dengan sejumlah temuan dan rekomendasi Pansus. Namun dalam konteks hubungan kelembagaan kami hargai sejumlah poin di laporan tersebut," kata Febri.

 

Kemudian, kata dia, KPK memandang perlu menjelaskan sejumlah informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban KPK ke publik sesuai Pasal 20 Undang-Undang KPK. "Karena itu, dilampirkan uraian tentang empat hal, yaitu aspek kelembagaan, kewenangan KPK, pengelolaan SDM, dan keuangan. Informasi ini perlu disampaikan ke publik agar masyarakat menerima informasi secara berimbang dan proporsional," tuturnya.

 

KPK juga mengingatkan tanggung jawab pemberantasan korupsi, termasuk tentang Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia bukan semata tanggung jawab KPK, tetapi termasuk DPR dan pemerintah serta pemangku kepentingan lain. "Jadi, ketika bicara tentang pemberantasan korupsi, haruslah dilihat sebagai kerja bersama," kata dia.

 

Selanjutnya, KPK mengajak DPR untuk melakukan hal-hal yang lebih substansial dan berdampak luas bagi kebaikan masyarakat serta mencegah pelemahan terhadap KPK. "Dalam pemberantasan korupsi, masih ada tugas pembentukan dan revisi Undang-Undang Tipikor, perampasan aset, pengawasan administrasi pemerintahan, dan pembatasan transaksi tunai yang perlu diperhatikan," ujarnya.

 

KPK menegaskan sangat terbuka dengan evaluasi dan pengawasan. “Hal yang sama juga kami harap menjadi perhatian DPR, mengingat dari tiga aktor (pelaku korupsi) terbanyak yang diproses KPK adalah dari swasta 184 orang, eselon I-III 175 orang, dan anggota DPR/DPRD 144 orang," ungkap Febri.

 

Selain itu, survei-survei persepsi korupsi perlu diperhatikan karena masyarakat masih melihat sejumlah sektor dipersepsikan korupsi. Semua hal di atas, diharapkan menjadi perhatian bersama agar benar-benar bisa berkontribusi bagi rakyat Indonesia.

 

"13 halaman lampiran surat yang disampaikan ke DPR tersebut menguraikan lebih lanjut data-data objektif agar DPR dan publik mendapatkan informasi berimbang dan lebih lengkap. Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, kami sampaikan," katanya. (ANT)

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.