Senin, 19 Pebruari 2018
Ditunggu!! Buku Panduan Pro Bono untuk Advokat
Banyak faktor penyebab bantuan hukum pro bono tak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Buku panduan akan mempermudah advokat dan pencari keadilan.
Muhammad Yasin
0
Ditunggu!! Buku Panduan Pro Bono untuk Advokat
Peserta konsultasi penyusunan Panduan Pro Bono di Jakarta (09/2). Foto: DPN Peradi pimpinan Luhut MP Pangaribuan.

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pimpinan Luhut MP Pangaribuan sedang menyusun sebuah buku Panduan Pro Bono. Proses penyusunan Panduan ini melibatkan banyak pihak, seperti advokat lintas organisasi, lembaga bantuan hukum, firma hukum yang telah melaksanakan pro bono, akademisi, pengelola pos bantuan hukum di pengadilan, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

 

Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro bono adalah kwajiban yang melekat pada diri setiap advokat di Indonesia. Pasal 22 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan ‘advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu’. Untuk memenuhi amanat Undang-Undang telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Bahkan Perhimpunan Advokat Indonesia sudah menerbitkan Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Setiap advokat dianjurkan memberikan bantuan huku pro bono 50 jam setahun.

 

Bantuan Hukum Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. Bantuan hukum pro bono dapat dilakukan atas dasar permintaan dari pencari keadilan tidak mampu, atau inisiatif sepihak pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat.

 

(Baca juga: Kontribusi untuk Almamater, Iluni FH UI Teken MoU Bantuan Hukum Pro Bono)

 

Namun hampir lima belas tahun sejak UU Advokat lahir, evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma alias pro bono tak pernah dilakukan secara menyeluruh dan dipublikasikan. Bahkan tidak ada panduan sama sekali, baik bagi advokat maupun bagi pencari keadilan. Alhasil, bukan saja tak jelas hasil penilaiannya, tetapi juga parameter memberikan bantuan hukum pro bono berkembang dalam praktik.

 

Dasar Hukum Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma

UU No. 18 Tahun 2003

Pasal 22

(1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu;

(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

PP No. 83 Tahun 2008

Pasal 2

Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan.

Pasal 3

(1) Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi tindakan hukum untuk kepentingan pencari keadilan di setiap tingkat proses peradilan;

(2) Bantuan Hukum Cuma-Cuma berlaku juga terhadap pemberian jasa hukum di luar pengadilan.

Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2010

Pasal 2

(1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu;

(2) Bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan oleh advokat wajib diperlakukan setara dengan bantuan hukum yang dilakukan dengan pembayaran honorarium.

 

Hasil riset LBH Jakarta tahun 2005, 2008, 2010 dan 2012 konsisten menemukan fakta bahwa sekitar 80 persen pencari keadilan yang mengikuti proses dalam sistem peradilan pidana tidak mendapatkan pendampingan hukum. Penyebab tidak berjalannya pro bono banyak: bisa jadi karena advokat kesulitan bertemu klien yang membutuhkan probono; minimnya jumlah advokat di wilayah tertentu; rendahnya kultur pro bono di kalangan advokat; dan bisa juga karena tidak adanya panduan yang jelas.

 

Luhut MP Pangaribuan mengatakan gerakan untuk memberikan layanan pro bono bukanlah hal baru di Indonesia, banyak upaya yang dilakukan, termasuk advokat berdedikasi seperti Adnan Buyung Nasution, Nursyahbani Katjasungkana dan lain-lain. Namun partisipasi advokat masih tergolong rendah dibanding jumlah pencari keadilan yang membutuhkan bantuan hukum. Luhut juga mengingatkan bahwa pro bono berbeda dari bantuan hukum. Bantuan hukum (legal aid) berangkat dari kewajiban negara, sedangkan probono adalah jasa hukum yang berangkat dari kewajiban luhur advokat sebagai officium nobile untuk membantu masyarakat miskin.

 

Ketua Divisi Bantuan Hukum DPN Peradi pimpinan Luhut, Saor Siagian, menegaskan pentingnya menjadikan program bantuan hukum pro bono sebagai gerakan bersama seluruh advokat. Gerakan bersama itu perlu diperkuat lagi, antara lain dengan membuat panduan yang lebih praktis.

 

(Baca juga: BEKRAF Gandeng Firma Hukum dan INI Dukung Ekonomi Kreatif)

 

Sejak Konperensi Pro Bono kelima di Bali, 2016 lalu, telah dibentuk semacam task force gerakan pro bono yang terdiri dari orang-orang beragam latar belakang, advokat, akademisi dan lembaga bantuan hukum. Konperensi juga berkomitmen untuk membuat Panduan Pro Bono yang bisa dipakai seluruh advokat. “Panduan ini seyogianya bisa dipakai seluruh advokat,” ujar Luhut dalam Konsultasi Penyusunan Panduan Pro Bono di Jakarta, 9 Februari lalu.

 

Kesepakatan Bali juga dipertegas lagi dalam Konperensi Pro Bono keenam di Kuala Lumpur, Malaysia, tahun lalu. Para peserta konperensi sepakat ada langkah dan komitmen bersama untuk mengarusutamakan praktik pro bono. Dalam konteks inilah Panduan Pro Bono disusun dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

 

(Baca juga: Paradigma Bantuan Hukum Sekarang Harus Banting Setir)

 

Dalam Konsultasi Penyusunan Panduan Pro Bono yang berlangsung di Jakarta, 9 Februari lalu, para peserta umumnya menyambut baik penyusunan buku panduan. Panduan itu bisa mempermudah advokat menjalankan kewajibannya sekaligus membuka ruang penyusunan sistem probono nasional. Sejumlah peserta memberikan masukan penting berkaitan dengan materi apa saja yang perlu diserap ke dalam buku panduan.

 

Salah satunya mengenai konsekuensi dari kewajiban pro bono. Meskipun UU Advokat dan PP No. 83 Tahun 2008 menggunakan kata ‘wajib’, tidak ada konsekuensi yuridis selama ini jika advokat tidak melakukan kewajiban itu. Advokat Patra M. Zen mengajak para peserta memikirkan apakah akan ada konsekuensi jika pro bono benar-benar akan dievaluasi dan diawasi pelaksanaannya. Konsekuensi itu bisa saja berupa reward. “Misalnya, yang jadi pengurus pusat organisasi advokat adalah yang sudah menjalankan pro bono,” usulnya dalam diskusi forum konsultasi tersebut.

 

Rapat konsultasi yang diselenggarakan Peradi pimpinan Luhut MP Pangaribuan mengundang para pengurus Peradi pimpinan Fauzie Yusuf Hasibuan dan pimpinan Juniver Girsang karena panduan ini dimaksudkan untuk digunakan bersama demi kepentingan pencari keadilan. Rapat konsultasi itu merupakan bagian dari serangkaian acara menjelang Konperensi Pro Bono berikutnya di Hong Kong, kemungkinan Oktober mendatang.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.