Rabu, 21 Pebruari 2018
Bupati Kukar Didakwa Terima Uang ‘Haram’ Hampir Rp500 Miliar
Rita didakwa dengan pasal berlapis.
Aji Prasetyo
0
Bupati Kukar Didakwa Terima Uang ‘Haram’ Hampir Rp500 Miliar
Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (tengah) mengenakan rompi tahanan usai diperiksa di gedung KPK Jakarta beberapa waktu lalu. Foto: RES

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif Rita Widyasari didakwa melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi bersama-sama dengan Khairuddin dengan nilai lebih dari Rp469 miliar. Tak hanya itu, dalam dakwaan kedua, Rita juga dianggap menerima uang suap yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai penyelenggara negara sebesar Rp6 miliar.

 

Penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto menjelaskan bagaimana cara Rita melakukan tindak pidana tersebut. Selain itu, dalam surat dakwaan juga terungkap hubungan Khairudin yang menjadi Terdakwa II dengan Rita selaku Terdakwa I.

 

Menurut Fitroh, pada tahun 2010 Rita mencalonkan diri sebagai Bupati Kutai Kartanegara untuk periode 2010-2015, dimana Khairudin yang saat itu merupakan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi salah satu anggota Tim Pemenangan yang dikenal dengan sebutan Tim 11 bersama Andi Sabrin, Junaidi, Zarkowi, Abrianto, Dedy Sudarya, Rusdiansyah, Akhmad Rizani, Abdul Rasyid, Erwinsyah, dan Fajri Tridalaksana.

 

Setelah Rita dilantik sebagai Bupati Kutai Kartanegara, ia menugaskan Khairudin sebagai staf khusus untuk membantu tugasnya sebagai kepala daerah. Karena itu, ia mengundurkan diri sebagai anggota DPRD. Sayangnya, tidak semua tugas yang diberikan Rita berkaitan dengan tugas dan kewenangannya sebagai bupati, ia juga meminta Khairudin mengkondisikan penerimaan uang terkait perizinan dan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

 

"Menindaklanjuti permintaan Terdakwa I, Terdakwa II menyampaikan kepada para Kepala Dinas Kabupaten Kutai Kartanegara agar meminta uang kepada para pemohon perizinan dan para rekanan pelaksana proyek pada Dinas-dinas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang selanjutnya uang akan diambil oleh Andi Sabrin, Junaidi, Ibrahim dan Suroto. Baca Juga: Uang Rp436 Miliar Jadi Bukti KPK Jerat TPPU Eks Bupati Kukar

 

Sebagai realisasinya dalam rentang waktu bulan Juni 2010 sampai dengan Agustus 2017 di beberapa lokasi secara bertahap. Pertama bertempat di rumah Jalan Mulawarman Nomor 24 Tenggarong, di rumah Jalan Melati Nomor 22 Tenggarong, di Hotel Le Grandeur Balikpapan Jalan Jenderal Sudirman Kota Balikpapan, di Kantor Pemasaran Royal World Plaza Tenggarong, di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tenggarong Jalan K.H. Akhmad Muksin Nomor 36 Tenggarong.

Daftar Penerimaan Uang untuk Rita

Nomor

Proyek

Jumlah

1.

Dari para pemohon terkait penerbitan SKKL & Izin Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Ibrahim dan Suroto yang sebelumnya dikumpulkan oleh Aji Sayid Muhammad Ali selaku Kepala Sub Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Bidang Pengendalian Dampak Kegiatan Ekonomi pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Rp2,53 miliar

2.

Secara bertahap sejak tahun 2014 sampai dengan 2017 dari 27 pemohon terkait penerbitan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Ibrahim dan Suroto yang sebelumnya dikumpulkan oleh Aji Sayid Muhammad Ali.

Rp220 juta

3.

Secara bertahap dari Ichsan Suaidi selaku Direktur Utama PT Citra Gading Asritama terkait Proyek Pembangunan RSUD Parikesit, Proyek Pembangunan Jalan Tabang tahap III Baru Kabupaten Kutai Kartanegara, Proyek Pembangunan SMA Negeri Unggulan 3 Tenggarong, Proyek Lanjutan Semenisasi Kota Bangun-Liang Ilir, Proyek Kembang Janggut Kelekat Kabupaten Tenggarong, Proyek Irigasi Jonggon Kutai Kartanegara dan Proyek Pembangunan Royal World Plaza Tenggarong

Rp49,548,440 miliar

4.

pada tahun 2011 dari rekanan pelaksana proyek-proyek pada Dinas PU PemKab Kutai Kartanegara kurang lebih sebanyak 867 proyek melalui Andi Sabrin

Rp286,284 miliar

5.

Sejak tahun 2010 sampai dengan 2016 dari rekanan pelaksana proyek-proyek pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Rp7,061 miliar

6.

Sejak tahun 2012 sampai dengan 2016 dari rekanan pelaksana proyek-proyek pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Rp25,457 miliar

7.

pada tahun 2016 dari rekanan pelaksana proyek-proyek pada RSUD Dayaku Raja Kota Bangun

Rp3,294 miliar

8.

Sejak tahun 2012 sampai dengan 2013 dari rekanan pelaksana proyek-proyek pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Rp967 juta

9.

Secara bertahap sejak tahun 2014 sampai dengan 2016 dari rekanan pelaksana proyek-proyek pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Rp343 juta

10.

Pada tahun 2017 dari rekanan pelaksana proyek-proyek pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Junaidi.

Rp303 juta

11.

Sejak tahun 2013 sampai dengan 2016 dari rekanan pelaksana proyek-proyek pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Junaidi.

Rp7,165 miliar

12.

Sejak tahun 2012 sampai dengan 2016 dari rekanan pelaksana proyek-proyek pada Dinas Pendidikan

Rp67,393 miliar

13.

menerima uang atas penjualan perusahaan PT Gerak Kesatuan Bersama yang diberikan ijin pertambangan seluas dua ribu Ha

Rp18,9 miliar

Total

Rp469,465,44 miliar

 

Atas perbuatannya itu, Rita dan Khairudin diancam pidana sesuai Pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

 

Terima lagi Rp6 miliar

Seperti dijelaskan diatas, selain gratifikasi Rita juga didakwa menerima hadiah atau janji yang bertentangan dengan jabatannya sebesar Rp6 miliar dari Hery Susanto Gun alias Abun selaku Direktur Utama PT Sawit Golden Prima. Uang tersebut diberikan sebagai imbalan terkait Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Kupang Baru Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara kepada perusahaan itu.

 

Penuntut umum KPK lainnya, Dame Maria Silaban menerangkan Rita telah mengenal Abun sebelum menjabat sebagai bupati. Sebab, pria tersebut merupakan teman baik dari Syaukani HM, ayah dari Rita. Pada pertengahan tahun 2009 Hery Susanto Gun alias Abun merupakan Direktur Utama PT Sawit Golden Prima telah mengajukan Izin Lokasi untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Kupang Baru Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara.

 

Namun terdapat kendala diantaranya adanya overlaping (tumpang tindih) atas permohonan izin lokasi karena pada lokasi tersebut sudah pernah diterbitkan Pertimbangan Teknis Pertanahan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama PT Gunung Surya dan PT Mangulai Prima Energi untuk usaha Perkebunan Kelapa Sawit. Selain itu sebagian dari lokasi yang diajukan tersebut telah dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Kartika Kapuas Sari, sehingga sampai bulan Mei 2010 izin Lokasi tersebut tidak terbit.

 

Sesaat setelah dilantik sebagai bupati pada tanggal 30 Juni 2010, Rita dihubungi oleh Hanny Kristianto yang meminta segera menandatangani Izin Lokasi PT Sawit Golden Prima yang telah disampaikan sebelumnya. Lalu ia menghubungi Ismed Ade Baramuli selaku Kepala Bagian Administrasi Pertanahan pada Setdakab Kutai Kartanegara menanyakan proses Izin Lokasi yang diajukan oleh PT Sawit Golden Prima.

 

"Kemudian dijawab oleh Ismed Ade Baramuli bahwa izin lokasi PT Sawit Golden Prima sedang dalam proses. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan Ismed Ade Baramuli untuk segera menyiapkan draf Surat Keputusan Izin Lokasi dimaksud," ujar Jaksa Dame Maria.

 

Atas perintah Rita, Ismed Ade Baramuli kemudian menyiapkan Surat Keputusan Izin Lokasi yang isinya memberikan izin lokasi kepada PT Sawit Golden Prima di Desa Kupang Baru Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 16 ribu Ha. Surat tersebut berikut Stempel Bupati Kutai Kartanegara kemudian dibawa Ismed Ade Baramuli bersama Hery Susanto Gun Alias Abun dan Timotheus Mangintung ke rumah Rita di Jalan Melati Nomor 22 Tenggarong untuk ditandatangani.

 

Padahal, belum ada paraf dari pejabat terkait serta Surat Keputusan tersebut yang memberikan izin lokasi seluas 16 ribu Ha bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 32 Tahun 2000 tentang Izin Lokasi yang menyatakan maksimal luas lahan perkebunan untuk satu perusahaan adalah 15 ribu Ha.

 

Setelah ditandatangani, Surat dimaksud kemudian distempel oleh Ismed Ade Baramuli dan diserahkan kepada Hery Susanto Gun Alias Abun meskipun belum diberi nomor dan tanggal. Karenanya, pada tanggal 08 Juli 2017 Hery Susanto Gun alias Abun datang ke Kantor Bagian Administrasi Pertanahan meminta nomor dan tanggal Surat tersebut, kemudian diberi Nomor : 590/525.29/0007/A.Ptn tertanggal 8 Juli 2010.

 

"Sebagai kompensasi atas Izin Lokasi yang telah diterbitkan, Terdakwa menerima uang dari Hery Susanto Gun Alias Abun seluruhnya sebesar Rp6 miliar melalui rekening Bank Mandiri KCP Tenggarong Nomor : 1480004605674 atas nama Terdakwa," jelas Jaksa Dame Maria.

 

Atas perbuatannya itu Rita diancam pidana menurut Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.