Senin, 26 Pebruari 2018
Aturan Baru Kemenkumham, Paralegal Kini Jangkau Ranah Litigasi
Aturan baru ini tidak hanya berlaku bagi paralegal dengan latar belakang hukum, paralegal non-hukum juga diperbolehkan menangani kasus litigasi.
CR-25
0
Aturan Baru Kemenkumham, Paralegal Kini Jangkau Ranah Litigasi

Sebagai jawaban atas persebaran bantuan hukum yang tidak merata antara kota-kota besar dengan daerah terpencil (remote area) serta sebagai upaya untuk memenuhi bantuan hukum untuk masyarakat miskin, paralegal baik yang berlatar belakang hukum maupun non-hukum kini diperkuat eksistensinya untuk menjangkau bantuan hukum. Bukan hanya untuk perkara non-litigasi, namun juga mulai memasuki ranah litigasi. 

 

Ketentuan ini diatur melalui aturan terbaru yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), yakni Pasal 11 Permenkumham No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum. Pada pasal a quo disebutkan bahwa paralegal dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi setelah terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan Paralegal tingkat dasar.

 

Pasal 11

Paralegal dapat memberikan Bantuan Hukum secara litigasi dan nonlitigasi setelah terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan Paralegal tingkat dasar.

 

Menanggapi aturan tersebut, Direktur Eksekutif LBH Jakarta, Al-Ghifari Aqsa, dalam pesan singkat kepada hukumonline (26/2) mengatakan bahwa kewenangan litigasi tersebut seharusnya dibuat spesifik seperti apa, karena pendampingan di kepolisian pun merupakan litigasi.

 

Untuk urusan litigasi di luar persidangan memang dapat melibatkan paralegal, namun berbeda halnya dengan pendampingan dalam persidangan, mengingat orang yang sudah lulus ujian advokat tapi belum disumpah saja tidak bisa beracara di persidangan. “Di samping itu, risiko semakin rendahnya kualitas bantuan hukum menjadi taruhan,” ujarnya.

 

Selain itu, Al-Ghifari tidak menampik jika terdapat kekurangan advokat di wilayah tertentu, dalam waktu tertentu dan kriteria tertentu. Menurutnya, memang bisa saja ada pengenyampingan agar paralegal dapat mendampingi di persidangan, namun tetap harus ada payung hukum aturan dari Mahkamah Agung (MA).  

 

“Sebaliknya jika dimaknai bahwa seluruh paralegal dapat beracara di persidangan, maka itu melampaui kewenangan paralegal yang selama ini diatur dalam internal organisasi bantuan hukum (OBH),” jelasnya.

 

Mantan Direktur LBH Mawar Saron, John Izaac Minotty Pattiwael, mengakui bahwa persebaran LBH dan advokat sangat tidak seimbang, semuanya menumpuk di ibu kota provinsi. “Saat saya bertugas di Jailolo, Maluku Utara, hanya ada 1 LBH di seluruh satu kabupaten,” kata John yang saat ini meniti karier sebagai advokat.

 

(Baca Juga: Meski Serapannya Tinggi, Anggaran Bantuan Hukum Turun Drastis)

 

Sementara itu, Kepala Bidang Bantuan dan Pelayanan Hukum BPHN, C. Kristomo, menyadari bahwa salah satu tantangan bagi paralegal adalah soal standar. Untuk itulah pada Pasal 4 Permenkumhan No. 1 Tahun 2018 diatur persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat direkrut menjadi paralegal.

 

Adapun persyaratan tersebut seperti harus merupakan warga negara Indonesia, berusia paling rendah 18 tahun, memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat dan memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

 

Kristomo juga menjelaskan bahwa latar belakang dikeluarkannya Permenkumham ini adalah mengingat sebaran LBH) yang sangat tidak merata, peran pengacara juga tidak merata, sehingga pada akhirnya paralegal menjadi tumpuan dan garda terdepan agar masyarakat dapat langsung merasakan akses keadilan.

 

“Ketika tidak ada pengacara, tidak ada LBH, di situ hanya ada paralegal maka paralegal di sini bisa melakukan pendampingan, tetapi tetap harus di bawah supervisi advokat,” kata Kristomo kepada hukumonline, Jumat (23/2).

 

(Baca juga: Di Balik Sentilan Wapres tentang Dana Bantuan Hukum)

 

Ketua Umum DPN Peradi kubu Luhut MP Pangaribuan turut menanggapi. Menurut Luhut, sekalipun paralegal diberi kewenangan untuk litigasi, pada akhirnya saat persidangan harus dilakukan oleh advokat. Sebagaimana pernyataan Al-Ghifari, Luhut juga menjelaskan bahwa litigasi bukan berarti harus ke pengadilan, tapi litigasi bisa dalam bentuk pendampingan advokat.

 

“Seperti untuk menunjukkan di mana panitera, di mana ruang sidang, melaporkan polisi atau penyidik yang melanggar kewajibannya ke Propam, itu tidak harus dilakukan oleh pihak yang berkualifikasi sebagai advokat, melainkan dapat dilakukan oleh paralegal,” ujarnya kepada hukumonline.

 

Perlu diingat, kata Luhut, bahwa pengadilan di Indonesia tidak ada kewajiban untuk didampingi oleh advokat, baik di kepolisian maupun ke pengadilan. Jadi menurut Luhut, jika untuk mengantarkan agar yang berwajib melakukan tugasnya, maka hal itu sah-sah saja dilakukan oleh paralegal.

 

“Dulu saat saya di YLBHI itu bahkan ada kriminolog, aktivis juga ada, tapi bukan berarti paralegal tersebut melakukan tugas persis seperti pekerjaan yang dilakukan oleh advokat,” kata Luhut.

 

Antisipasi Potensi Perbedaan Kode Etik Paralegal

Problem lain yang menarik dalam aturan Permenkumham No. 1 Tahun 2018 terdapat pada ketentuan Pasal 15 yang mewajibkan kepada masing-masing pemberi bantuan hukum (PBH) untuk membuat kode etik pelayanan Bantuan Hukum Paralegal. Kode etik tersebut kemudian dilaporkan kepada BPHN.

 

(Baca Juga: Inilah Poin-Poin Kontrak Bantuan Hukum 2015)

 

Banyaknya PBH tentu mengakibatkan tingginya potensi perbedaan standar kode etik paralegal yang dibentuk oleh masing-masing PBH tersebut. Saat ditanya soal antisipasi perbedaan kode etik tersebut, Kepala Pusat Bantuan dan Pelayanan Hukum BPHN, C Kristomo, menjelaskan bahwa masing-masing PBH mempunyai visinya masing-masing.

 

Pasal 15

  1. Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat kode etik pelayanan Bantuan Hukum Paralegal.
  2. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada BPHN.
  3. Dalam melaksanakan Pemberian Bantuan Hukum, Paralegal harus tunduk dan patuh terhadap:
    1. kode etik pelayanan Bantuan Hukum Paralegal yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum tempat Paralegal tersebut terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
    2. Standar Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Namun, John Izaac justru menyayangkan jika tugas pembentukan kode etik tersebut diserahkan kepada masing-masing PBH secara terpisah. Menurutnya, mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dalam suatu profesi dipertaruhkan dalam pembentukan suatu kode etik.

 

“Karena ini adalah turunan dari Undang-Undang Bantuan Hukum, seharusnya kemenkumham memanggil perwakilan LBH untuk kemudian menyusun kode etik yang sama untuk paralegal,” tandasnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.