Kamis, 01 Maret 2018
Laptah MA 2017:
Tahun 2017, Kontribusi MA terhadap Negara Capai Rp18 Triliun
Presiden Jokowi memberi penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya atas beberapa capaian MA tahun 2017 tersebut dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Aida Mardatillah
0
Tahun 2017, Kontribusi MA terhadap Negara Capai Rp18 Triliun
Ketua MA M. Hatta Ali saat menyampaikan Laporan Tahunan MA Tahun 2017 di Gedung Jakarta Convention Center, Kamis (1/3). Foto: RES

Sebagai bentuk akuntabilitas, Mahkamah Agung (MA) menggelar sidang pleno istimewa penyampaian Laporan Tahunan (Laptah) Tahun 2017. Seperti tahun sebelumnya, lembaga peradilan tertinggi ini melaporkan kinerjanya sepanjang tahun 2017. Mulai penyelesaian perkara, pengawasan aparatur peradilan, administrasi perkara, laporan keuangan, kebijakan MA, hingga kontribusi keuangan negara dalam proses peradilan termasuk upaya meningkatkan integritas hakim, kepercayaan publik, kemandirian badan peradilan.

 

Ada satu hal menarik, selama tahun 2017, MA telah memberi kontribusi bagi keuangan negara dari proses peradilan yang jumlahnya cukup besar yakni sebesar Rp18,255 triliun. Jumlah uang sebesar itu diperoleh dari pengembalian kerugian negara, pidana denda, uang pengganti dalam perkara korupsi, lalu lintas, kehutanan, perikanan, pencucian uang termasuk biaya perkara yang disetor kepada negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

 

“Selama tahun 2017, MA telah memberi kontribusi terhadap keuangan negara sebesar Rp 18.255.338.828.118 atau sebesar 18 triliunan. Ini mengalami kenaikan 4 kali lipat dibandingkan jumlah denda dan uang pengganti tahun 2016 yakni sebesar Rp 4.482.040.633.945 atau 4 triliunan,” tutur Ketua MA M. Hatta Ali saat menyampaikan Laporan Tahunan MA Tahun 2017 dengan tema “Meningkatkan Integritas dan Kualitas Pelayanan Publik dalam Kemandirian Badan Peradilan” di Gedung Jakarta Convention Center, Kamis (1/3/2018).

 

Sidang pleno istimewa ini juga dihadiri sejumlah pejabat negara diantaranya Presiden Jokowi, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, MA Malaysia, MA Arab Saudi, Jepang, Australia, para hakim agung, para ketua pengadilan tingkat pertama dan banding. (Baca Juga: Begini Cara MA Mengatasi Tiga Hambatan Peradilan)

 

Hatta menerangkan denda dan uang pengganti tersebut banyak diperoleh dari perkara pidana dan pidana militer. Selain kontribusi bagi keuangan negara, kenaikan jumlah uang pengganti dari putusan yang dijatuhkan merupakan bukti keseriusan MA dalam memberantas tindak pidana yang mengakibatkan kerugian terhadap negara. “Ini sebagai upaya MA dalam memulihkan kerugian negara,” ujar Hatta.   

 

Sekretaris MA, Achmad Setyo Pudjoharsoyo mengatakan kenaikan kontribusi bagi keuangan negara ini disebabkan dalam dua tahun terakhir produktivitas putusan MA mengalami peningkatan cukup signifikan dan penyelesaian lebih cepat. Sehingga, biaya perkara pun mengalami kenaikan.

 

“Setelah dikalkulasi uang denda hasil perkara tindak pidana korupsi, kehutanan, narkoba dan kasus lainnya sehingga ketika dijumlahkan hasilnya seperti itu. Itu kenyataan, kami juga tidak menyangka tahun 2017 bisa mencapai sebesar itu,” kata Pudjo di sela-sela Laptah MA Tahun 2017 ini.

 

Di sisi lain, MA terus meningkatkan kemandirian badan peradilan sebagai salah satu prinsip utama negara hukum untuk mencapai tegaknya hukum dan keadilan. Sebab, badan peradilan tidak hanya dituntut menyelenggarakan peradilan sesuai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, tetapi, memberikan pelayanan yang berkualitas.

 

“Ini dapat terlaksana jika dijalankan oleh hakim dan aparatur peradilan yang berkompeten dan berintegritas,” ujar Hatta Ali.

 

Tunggakan perkara terendah

Dalam kesempatan ini, MA menyampaikan beban penyelesaian perkara sebanyak 16.474 perkara atau 92,23 persen selama tahun 2017 dari total 17.862 perkara. Sehingga, ada tunggakan sisa perkara sebanyak 1.388 perkara. Pencapaian penyelesaian perkara tahun 2017 ini lebih tinggi dibanding tahun 2016 yang hanya 87,31 persen.

 

Karena itu, sisa perkara tahun 2017 terendah sepanjang sejarah MA yakni sebanyak 1.388 perkara. Jumlah itu lebih rendah dibandingkan sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 2.357 perkara.  “Ini pun tunggakan perkara terendah. Ini kerja keras dan kerja cerdas dari seluruh aparatur MA dan badan peradilan di bawahnya,” lanjut Hatta.

 

Ia menjelaskan penurunan ini tidak lepas dari sejumlah kebijakan yang diterbitkan MA. Seperti, beberapa SK KMA tentang sistem kamar MA; SK KMA No. 192 Tahun 2016 tentang Kinerja Utama Penanganan Perkara; SK KMA No. 214 tahun 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di MA; sistem baca berkas serentak dan koreksi bersama; PERMA No. 9 Tahun 2017 tentang Format (Template) dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan MA.

 

Selain itu, tahun 2017, pengadilan tingkat pertama pada empat lingkungan peradilan (di luar perkara cepat dan lalu lintas serta permohonan perkara perdata), Hatta menyebut berhasil diselesaikan sebanyak 554.271 perkara. Dari jumlah tersebut yang diajukan upaya hukum banding hanya sebanyak 16.667 perkara atau sebesar 3,01 persen. Artinya, sebesar 96,99 persen para pihak yang berperkara di pengadilan tingkat pertama merasa puas dengan putusan pengadilan.

 

Di tingkat banding, lanjutnya, perkara yang diputus sebanyak 16.339, dengan upaya hukum kasasi sebanyak 9.862 perkara atau sebesar 60,36 persen. Artinya, 39.64 persen para pihak yang berperkara menerima putusan pengadilan tingkat banding. Sedangkan, tingkat kasasi, dari perkara kasasi yang diputus sebanyak 12.319 perkara, yang diajukan peninjauan kembali hanya 1.448 atau 11,75 persen. Artinya, sebesar 88,25 persen atas putusan kasasi yang dijatuhkan tidak diajukan peninjauan kembali.

 

Hatta juga melaporkan bahwa MA telah melaksanakan rekrutmen Calon Hakim Tahun 2017 dan berhasil menjaring 1.591 putra-putri terbaik untuk menjadi hakim di masa mendatang. Proses yang dilalui dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab, pelaksanaannya oleh  Panitia Seleksi Nasional terdiri dari KemenPAN-RB, Badan Kepegawaian Negara, BPKP, BPPT, dan Lembaga Sandi Negara. Serta, diawasi langsung oleh Tim Pengawas (Quality Assurance). Baca Juga: Ini 11 Putusan MA Berstatus Landmark Decisions Tahun 2016

 

Di bidang pengawasan, upaya mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa terus dilakukan. Namun, hal ini harus didukung sumber daya aparatur peradilan yang profesional dan berintegritas. Hatta mengatakan MA melakukan tiga upaya sistematis. Pertama, membangun sistem pengawasan secara terpadu melalui penerbitan berbagai regulasi. Kedua, melakukan pembinaan aparatur peradilan secara kontinyu, intensif dan berkesinambungan. Ketiga, melakukan pembersihan oknum peradilan secara total dan menyeluruh.

 

Terakhir, MA menerbitkan Maklumat No. 1 Tahun 2017 yang isinya menegaskan akan memberhentikan Pimpinan MA atau Pimpinan Badan Peradilan di bawahnya secara berjenjang dari jabatannya selaku atasan langsung apabila ditemukan bukti bahwa proses pengawasan dan pembinaan tidak dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan,” jelasnya.

 

“Bagi aparatur yang tetap nekat melakukan penyimpangan dan pelanggaran disiplin akan ditindak secara tegas,” ujarnya mengingatkan.

 

Mendukung upaya pembersihan badan peradilan, MA juga telah melatih beberapa orang secara khusus untuk diterjunkan ke pengadilan-pengadilan sebagai agen penyamaran (mistery shopper), agar dapat memantau secara langsung perilaku aparatur peradilan di lapangan.

 

Apresiasi

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi memberi penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya atas beberapa capaian MA tahun 2017 tersebut dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Seperti, kecepatan memutus perkara meningkat tajam, tingkat kepuasan berperkara, akuntanbilitas meningkat. “Capaian ini berkontribusi besar bagi percepatan pembangunan nasional,” kata Presiden.

 

“Sekali lagi saya mengapresiasi atas kerja Ketua MA dan seluruh jajaran MA dalam mengelola manajemen perkara, pengelolaan anggaran, dan seleksi calon hakim di lingkungan MA,” ujarnya.

 

Menurut dia, badan peradilan adalah pilar utama menuju negara maju yang adil bagi rakyat dan akan membawa kekuatan Indonesia menuju kemajuan berkeadilan bagi rakyat. “Kerja keras ini bisa membuat Indonesia maju dengan memberi sistem dan proses hukum yang kredibel dan dipercaya, profesional, transparan yang memberikan rasa keadilan masyarakat,” tegasnya.

 

Secara khusus, dia berpesan pimpinan MA bisa membimbing para calon hakim agung dan calon hakim tingkat pertama menjadi hakim yang jujur, berintegritas, bermartabat, mendapatkan kepercayaan rakyat dan kepercayaan dunia internasional. Sebab, lembaga peradilan harus mewujudkan peradilan yang bersih, bermartabat, memberikan hukuman berat bagi pelaku kejahatan yang merusak Indonesia.

 

“Proses seleksi yang transparan diharapkan mampu meningkatkan kualitas hukum Indonesia semakin tegak dan mendapatkan kepercayaan internasional untuk investasi di Indonesia semakin kuat.”  

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.