Senin, 05 Maret 2018
Kolom
Penafsiran Konstitusi: Originalism dan Ketidaktahuan yang Disengaja Oleh: M. Ilham Hermawan*)
​​​​​​​Seorang hakim harus mampu membenamkan dirinya pada catatan sejarah yang menceritakan kepadanya tentang maksud-maksud pertama kali terbentuknya konstitusi.
RED
0
Penafsiran Konstitusi: Originalism dan Ketidaktahuan yang Disengaja Oleh: M. Ilham Hermawan*)
M. Ilham Hermawan. Foto: Istimewa

Pada awalnya, tulisan penafsiran konstitusi saya hadirkan untuk menjawab atas perdebatan yang terjadi atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 tulisan yang dimuat pada tanggal 28 Desember 2017 di Hukumonline bertajuk “keyakinan atas penafsiran konstitusi”.

 

Terpaparkan di dalam tulisan tersebut bahwa terdapat dua aliran besar dalam penafsiran konstitusi. Aliran yang menjadi keyakinan hakim atas nalar yang dibangun dalam pemaknaan materi muatan konstitusi. Dua aliran yang dinamai originalism dan non-originalism. Secara singkat apa yang menjadi cara bernalar aliran tersebut, telah dideskripsikan dalam tulisan tersebut.

 

Apa yang telah diurai dalam tulisan tersebut atas sosok kedua aliran dalam penafsiran konstitusi tentunya tidak memberikan kedalaman yang utuh. Karena sedari awal, tulisan tersebut diperuntukkan untuk menyuguhkan hal-hal yang bersifat dangkal. Tapi kedangkalan bukan hal yang tidak penting. Dalam mencari kedalaman, menurut Martin Heidegger, harus dimulai dengan yang dangkal-dangkal dengan tatapan yang cermat dan dalam, maka kedalaman akan muncul dari hal-hal yang bersifat permukaan. Kita tidak mampu naik ke atas secara spekulatif, tanpa terlebih dahulu melihat hal-hal yang dangkal secara transparan.

 

Bertitik tolak dari argumentasi Heidegger, tulisan ini menyuguhkan kembali atas penafsiran konstitusi. Tapi, berbeda dengan arah tulisan sebelumnya, tulisan ini memfokuskan pada satu pers satu aliran yang ada. Di awali dengan originalism, dan kemudian akan di tindak lanjuti dengan aliran non-originalism pada tulisan berikutnya.

 

Dan, kemudian akan ditutup dengan tulisan memberikan jawaban atas pernyataan saya Membangun keputusan dengan cara dialogis menjadi konsep yang tepat dan harus hadir di Mahkamah Konstitusi yang kemudian akan saya sebut dengan Hermeneutik Konstitusional, sebagai tulisan penutup atas tema penafsiran konstitusi.

 

Titik tolak pemahaman asli originalism

Dalam bentangan aplikasi sejarah, istilah “originalism” menurut Lawrence B. Solum diperkenalkan pertama kali dalam sebuah artikel Paul Brest pada tahun 1981. Akan tetapi jika ditelisik penggunaan frasa ini secara ilmiah telah meluas pada tahun 1930-an. Frasa atau ungkapan-ungkapan lain seperti “original meaning,” “original understanding,” dan “original intention” juga muncul pada kisaran tahun yang sama.

 

Ungkapan “original meaning” hadir dalam konteks konstitusional dalam sebuah artikel di Yale Law Journal pada tahun 1938 yang kemudian disusul dengan hadirnya ungkapan terkait “original intentions” pada tahun yang sama. Sedangkan, “original understanding” hadir untuk pertama kalinya di database Westlaw pada tahun 1949 melalui artikel terkenal Charles Fairman.

 

Awalan titik tolak bagi originalist berkeyakinan setiap makna konstitusi diderivasikan dari pemahaman asli (original understanding). Pemahaman asli dari naskah konstitusi pada generasi perumus konstitusi memiliki hak istimewa, keberlakuannya mengalahkan setiap pemahaman yang berbeda dari teks pada generasi berikutnya. Artinya apabila timbul perbedaan antara pemahaman asli dengan suatu pemahaman lainnya, maka pemahaman asli adalah pemahaman yang mengikat secara hukum. originalism mencita-citakan untuk menanamkan adanya kepastian makna.

 

Tapi apa yang menjadi titik tolak” yang mengikat bagi originalist? Terdapat dua klaim dasar yang menjadi awalan pemahaman mereka. Hal yang mengikat adalah “teks konstitusi”? atau yang mengikat adalah niat penyusunnya dari konstitusi? Beberapa ahli lebih melihat kepada teks konstitusi dan beberapa lainnya melihat kepada niat atau keyakinan penyusunannya.

 

Adapula yang menilai bahwa keduanya sama-sama mengikat. Terdapat pertanyaan turunan atas pertanyaan tersebut, yakni bagi mereka yang berkeyakinan bahwa makna “teks konstitusi” yang mengikat. Pertanyaannya yakni atas jawaban apakah makna gramatikal “tekstual” yang mengikat? atau makna kata-kata yang dipahami dalam konteks sejarahnya?

 

Maka, jika dipetakan terhadap pertanyaan tersebut terlihat, terdapat 3 (tiga) titik tolak pemahaman “originalism” yakni: pertama, mengacu kepada teks konstitusi secara gramatikal. Kedua, makna aslinya lebih pada tujuan “obyektif” kata-kata konstitusi dalam konteks sejarah the words (in Historical Context). Pada tahap ketiga keadaan mental “subyektif “biasanya digambarkan sebagai “niat perumus”.

 

Penamaan yang pertama sering disebut dengan textualism, yang kedua disebut dengan original meaning (objective intent) dan yang ketiga sering disebut dengan original intent  (subjective intent).Kenneth R. Thomas mempertegas bahwa pertama, textualism, menafsirkan konstitusi berdasarkan makna gramatikal teks konstitusi secara ketat.

 

Kedua, original meaning (objective intent) penafsiran konstitusi tidak berdasarkan maksud subjektif dari perancang Konstitusi, akan tetapi fokus pada mencari makna “objektif” tujuan dari istilah teks konstitusi yang digunakan. Analisis konstitusional diarahkan pada “makna asli dari teks, bukan terhadap makna menurut perumusnya”. Ketiga original intent menafsirkan bahwa konstitusi harus diterapkan berdasarkan maksud subjektif dari penulis Konstitusi melalui pernyataan-pernyataan dan tulisan-tulisan dalam perumusan.

 

Kritik terhadap originalism

Arah berpikir originalism yang yang memberhalakan makna asli bukan tanpa kritik. Terdapat dua lontaran kritik yakni Pertama, jarak antara teks konstitusi dirumuskan dengan waktu saat ini, yang disebut dengan kritik atas “rentan waktu”. Bagi beberapa negara yang memiliki rentan waktu yang sangat lebar ini menjadi permasalahan serius dalam memberlakukan konstitusi. Bentangan jarak antara saat konstitusi dirumuskan dengan waktu saat ini bukan hanya hitungan tahun tapi puluhan tahun bahkan ratusan tahun menjadi permasalahan yang serius. Tarance Ball secara kritis berkeyakinan bahwa rentan waktu akan membentuk ketidaktahuan yang disengaja.

 

Untuk dapat memahami teks dan niat pengarang seorang hakim harus mampu mengidentifikasikan gambaran suasana yang melandasi bahasa yang digunakan untuk menuangkan maksud perumus. Bahasa sebagai median transformasi ide, wacana dan maksud perumus konstitusi. Bahasa bukan dipahami bahasa si penuturnya tetapi juga keyakinan yang menjadi latar belakang kondisi pada saat itu. Menurut Ball tugas ini sangat sulit dilakukan, secara ekstrim dinyatakan tugas ini seringkali terbukti luar bisa sulit untuk bisa dilaksanakan. Akhirnya para hakim tidak menggali suatu nilai akan terapi menerima wacana teoritis masa lalu yang telah usang bahkan mungkin tidak valid dan sah. Suatu ketidaktahuan yang diterima begitu saja ini yang disebut dengan willful ignorance.

 

Kedua, niat bukanlah niat perumus tunggal. Untuk menghadirkan maksud perumus akan dihadapkan dengan niat sekelompok orang. Frank B Cross, menegaskan bagaimana seseorang dapat menetapkan niat koheren untuk kelompok individu yang bertindak dengan berbagai tujuan dan harapan, dimana untuk mencapai keputusan tersebut ditempuh melalui proses tawar menawar atau terjadinya kompromi politik.

 

Jadi sebenarnya tidak ada makna tunggal di antara para perumus. Hal ini sangat mungkin karena satu kata bisa memiliki arti yang berbeda untuk orang yang berbeda. Selain itu dalam kenyataan, sangat dimungkinkan suatu makna lahir dari perdebatan yang cukup panjang atar mereka yang merumuskan. Dalam perdebatan, perbedaan wacana bisa saja terjadi, sehingga sumber penarikan makna menjadi banyak dan beragam.

 

Bagaimana wajah kita?

Cara bagaimana mengekstrak makna semantik Konstitusi, ala originalism juga tumbuh dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Bahkan dapat dikatakan tumbuh subur, karena telah menjadi kecenderungan umum. Hampir sebagian besar, ketika Mahkamah dihadapkan pada pertanyaan konstitusional, makna konstitusional ditarik dari makna aslinya.

 

Hal ini memang menjadi penting, karena terbentuknya teks yuridik menurut Arief Sidharta itu terjadi dalam kerangka cakrawala pandang pembentuk hukum berkenaan dengan kenyataan kemasyarakatan yang dipandang memerlukan pengaturan hukum. Artinya makna awal tidak bisa ditinggalkan dalam memahami aturan hukum.

 

Bahkan Hans-Georg Gadamer secara tegas menyatakan seseorang yang berusaha untuk memahami makna hukum pertama kali harus memahami makna orisinalnya. Jadi ahli hukum harus berfikir berdasarkan sejarah hukum, walaupun menurut Gadamer pemahaman historis hanya semata-mata berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan, tapi tetap memiliki peran yang penting. Oleh karena itu, seorang hakim harus mampu membenamkan dirinya pada catatan sejarah yang menceritakan kepadanya tentang maksud-maksud pertama kali terbentuknya konstitusi.

 

Maka pemahaman asli harus diperoleh secara “baik”, tidak dapat hanya bergantung pada satu cara pandang atau pendekatan saja. Sayangnya dalam menafsirkan secara originalist, Mahkamah terlihat lebih cenderung menggunakan makna original intent. Padahal masih terdapat teori yang lain seperti original meaning yakni yang melihat berdasarkan makna tujuan dari istilah teks konstitusi yang digunakan. Bahkan perkembangan gagasan saat ini analisis konstitusional harus mampu diarahkan kepada kenyataan subjektif (perumusnya) dan juga memahami secara objektif (tujuan yang hendak dicapai). Kedua makna ini baik subjektif dan objektif, coba dialogkan.

 

*)M. Ilham Hermawan adalah Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Direktur dan Peneliti pada Kolegium Jurist Institute.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.