Jumat, 09 Maret 2018
Perma Mengadili Perkara Perempuan Perlu Didukung Aturan Lain
Perma Pedoman Mengadili Perkara Perempuan ini dapat menginspirasi dan menjadi bahan masukan dalam revisi KUHP yang sedang dibahas di DPR.
Aida Mardatillah
0
Perma Mengadili Perkara Perempuan Perlu Didukung Aturan Lain
Seminar Perma Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang diselenggarakan MA bersama AIPJ dan MaPPI FHUI di Jakarta, Kamis (8/3). Foto: AID

Memperingati Hari Perempuan Internasional, Mahkamah Agung (MA) bersama Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI) menggelar seminar bertajuk “Membangun Sistem Peradilan yang Menjamin Hak Perempuan untuk Mendapatkan Akses Keadilan yang Setara Melalui Pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

 

Hakim Agung Desnayeti yang menjadi salah satu pembicara dalam acara ini, menuturkan tujuan diterbitkanya Perma No. 3 Tahun 2017 ini agar hakim menerapkan asas-asas yang harus dipedomani saat mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Seperti, asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, nondiskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

 

“Perma ini untuk memastikan terwujudnya pelaksanaan sistem peradilan yang menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan,” ujar Desnayeti dalam diskusi yang digelar di Hotel Aryaduta Jakarta, Kamis (8/3/2018).   

 

Ketua Kelompok Kerja Perempuan dan Anak MA ini menjelaskan Perma ini mengamanatkan agar hakim mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara yang mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan. “Perma ini memastikan agar hakim menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan,” tegasnya.

 

Ketua Komnas Perempuan Azriana Manalu menilai Perma No. 3 Tahun 2017 ini memberi perbaikan pada sistem hukum berbasis gender. Hanya saja, implementasi Perma ini tidak bisa berjalan dengan baik apabila tidak ada aturan lain. “Ini perlu diperkuat dengan aturan lain setingkat Undang-Undang yang berperspektif gender,” kata Azriana dalam kesempatan yang sama.

 

Ia mencontohkan KUHP saat ini tidak mengenal gender. Dalam KUHP melihat konteks kekerasan terhadap perempuan masih diartikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan, bukan kejahatan pada tubuh. “Kejahatan kesusilaan dalam KUHP, hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku hanya terbatas dari hasrat susila yang dilanggar, bukan mengutamakan kerugian seksual si korban,” ujarnya.

 

Karena itu, menurutnya, Perma ini dapat menginspirasi dan menjadi bahan masukan dalam revisi KUHP yang sedang dibahas di DPR. Meski begitu, dia melihat saat ini telah ada perubahan cara mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum di tingkat pengadilan. Namun, ia juga berharap perlu aturan lain ketika perempuan diproses di tahap penyelidikan dan penyidikan.

 

“Karena seringkali ditemukan, sebelum memasuki proses persidangan perempuan sebagai korban tidak terpenuhi hak-haknya dan didiskriminasi secara verbal,” ungkapnya.

 

Tak hanya itu, meski putusan hakim telah berbasis gender dan berpihak pada korban, namun pelaksanaan putusan hakim tersebut sulit sekali dijalankan. Karena itu, agar konsep aturan ini lebih mengakar, ia menyarankan agar MA menjadikan materi atau kurikulum berbasis gender dalam pendidikan hakim.

 

Berbasis moral dan kultur

Salah satu peserta diskusi, Ketua Kamar Pidana MA Artidjo Alkostar mendukung implementasi Perma ini butuh regulasi lain yang lebih memihak pada perempuan. Namun, UU atau aturan khusus yang dimaksud harus berbasis moral. Jika hak-hak perempuan masih dilanggar, maka perlu ada penguatan untuk mempidanakan pelaku atau suami dalam kasus KDRT, dan perceraian yang tidak melaksanakan putusan hakim.

 

“Untuk membuat aturan itu pun perlu pertimbangan kultur yang ada di masyarakat Indonesia dan harus memenuhi kajian filosofi yang mendalam. Sebab, di atas hukum ada hukum, yakni kepantasan, diatas kepantasan ada akal sehat, diatas akal sehat, ada akal semesta. Barulah kajian itu turun pada hipotesis yang dituangkan dalam pasal-pasal dalam UU,” jelasnya.

 

Sebelumnya, Wakil Ketua MA M. Syarifuddin dalam sambutannya membagi intisari Perma ini dalam tiga bagian. Pertama, pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum di persidangan. Kedua, hakim harus mempertimbangkan kesetaraan gender dan nondiskriminasi dengan mengidentifikasikan fakta persidangan.

 

Ketiga, mengidentifikasi adanya ketidaksetaraan status sosial antar pihak yang berperkara dan adanya relasi kuasa, victim blaming, stereotip negatif, diskriminasi, dampak fisik dan psikis, riwayat kekerasan dan ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan yang menyebabkan perempuan tidak berdaya.

 

Dia menerangkan ketika mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, hakim harus mempertimbangkan dan menafsirkan semua peraturan perundang-undangan yang tertulis ataupun tidak tertulis yang menjamin kesetaraan gender termasuk penerapan konvensi dan perjanjian internasional terkait kesetaraan gender. Hal penting juga penerapan prinsip keadilan restoratif.

 

Menurutnya, Perma No. 3 Tahun 2017 ini mengedepankan prinsip keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan atau memulihkan keadaan yang terganggu akibat adanya pelanggaran hukum dalam hal perempuan sebagai korban. Perma ini memberi arahan agar hakim bisa melihat tentang kerugian, dampak kasus, dan kebutuhan pemulihan yang mana hal-hal tersebut menjadi bahan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan.

 

“Hakim juga didorong untuk memberitahukan kepada perempuan korban mengenai haknya dalam hal penggabungan perkara sesuai Pasal 98 KUHAP atau permohonan restitusi sesuai dengan UU,” katanya (Baca Juga: Penting!!! Urgensi Terbitnya PERMA Pedoman Mengadili Perkara Perempuan)

 

Seperti diketahui, Perma No.3 Tahun 2017 bentuk komitmen MA dalam memberi perlindungan terhadap perempuan atas akses keadilan serta bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam sistem peradilan. Perma ini yang mulai berlaku sejak pada 4 Agustus 2017 ini merupakan tindak lanjut dari The Bangkok General Guidance for Judges in Applying a Gender Perspective yang merupakan kesepakatan para hakim se-Asia Tenggara dalam lokakarya di Bangkok pada 24-25 Juni 2016 lalu. Hal ini berkat kerja sama antara MA dan Family Court of Australia yang sudah terjalin selama 13 tahun.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.