Sabtu, 10 Maret 2018
POJK Notaris Pasar Modal Pertahankan Pungutan Notaris, INI Bersikeras Minta Revisi
Dianggap masih tidak cukup adil bagi notaris yang ingin meluaskan praktik di pasar modal.
Normand Edwin Elnizar
0
POJK Notaris Pasar Modal Pertahankan Pungutan Notaris, INI Bersikeras Minta Revisi
Kepala Bagian Pengembangan Kebijakan Lembaga Dan Profesi Penunjang Pasar Modal Serta Perusahaan Pemeringkat Efek OJK, M. Mukhtar, sedang menjelaskan POJK No.67 Tahun 2017. Foto: NEE

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan revisi atas ketentuan Peraturan Nomor VIII.D.1 dalam lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-37/PM/1996 tentang Pendaftaran Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal. Hal paling signifikan yang diubah adalah pembatasan masa berlaku Surat Tanda Terdaftar (STTD) dan kewajiban peningkatan keahlian di bidang pasar modal. Namun sosialisasi peraturan baru tersebut justru dihujani tanggapan keberatan para notaris dan meminta OJK merevisinya kembali.

 

Ketentuan baru dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.67/POJK.04/2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal (POJK Notaris Pasar Modal) rupanya tak benar-benar menarik bagi para anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang hadir dalam acara sosialisasi POJK No.67 Tahun 2017, di Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta Kamis (8/3). Alih-alih menanggapi POJK ini secara utuh, lebih banyak usulan agar POJK yang diundangkan 22 Desember 2017 silam itu langsung direvisi dalam hal pungutan tahunan yang dipertahankan.

 

Ketua Pengurus Pusat INI (PP INI), Yualita Widyadhari, menanggapi perwakilan OJK saat sesi tanya jawab bahwa isu terpenting soal pungutan tahunan bagi para notaris yang terdaftar di Pasar Modal justru tidak mendapatkan perhatian. Apalagi lahan pekerjaan selama ini di pasar modal tidak cukup merata didapatkan notaris meskipun sudah memiliki STTD dan rutin membayar pungutan tahunan.

 

Notaris yang akrab disapa Lita ini mengatakan pihaknya kecewa bahwa POJK Notaris Pasar Modal ini tidak mangakomodasi usulan PP INI atas berbagai hal penting soal notaris di pasar modal. Terutama soal pungutan tahunan yang dipertahankan OJK. “PP INI tidak dilibatkan sejak awal, dan harapannya masukan INI sudah diakomodasi, sudah bersurat ke OJK dan Menteri Keuangan,” kata Lita kepada hukumonline.

 

Kegiatan Notaris di pasar modal antara lain membuat perubahan anggaran dasar dalam rangka penawaran umum emiten atau perusahaan publik, pembuatan berita acara atau keputusan rapat umum pemegang saham, pembuatan kontrak investasi kolektif dan/atau pembuatan kontrak dan perjanjian lain di pasar modal.

 

“Notaris kan bukan pelaku usaha pasar modal, kalau biaya pendaftaran oke lah, keperluan administrasi, tapi biaya tahunan menurut saya terlalu mengada-ada,” lanjut Lita.

 

Alasannya karena pada dasarnya memiliki STTD tidak berarti para notaris terdaftar pasti akan mendapatkan pekerjaan di pasar modal. Akan memberatkan notaris yang terdaftar untuk rutin membayar pungutan tahunan padahal tidak pasti ada pemasukan dari pasar modal.

 

Masalah pungutan pada notaris pemegang STTD ini berawal sejak ketentuan lama yang tunggakannya telah dialihkan sebagai piutang negara. INI mendapatkan janji bahwa OJK akan membantu penyelesaiannya. Bahkan dalam rancangan POJK Notaris Pasar Modal tersebut PP INI pun memberikan draft usulan.

 

(Baca: Ikatan Notaris Tagih Janji OJK tentang Pungutan Notaris Pasar Modal)

 

Dalam catatan PP INI, setidaknya ada 1.600 notaris yang pernah mendapat STTD dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Namun tidak semuanya mendapatkan pekerjaan dari kegiatan di pasar modal.

 

Alhasil, banyak notaris yang menuggak pungutan. Saat OJK hadir dan PP No.11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (PP Pungutan OJK) diterbitkan, INI sudah meminta agar pungutan tahunan pada notaris pasar modal dihentikan.

 

(Baca: Giliran INI Tolak Pungutan OJK)

 

PP INI sendiri sudah dua kali mengupayakan uji materil atas PP Pungutan OJK ke Mahkamah Agung (MA), namun permohonan mereka dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO). Berdasarkan PP tersebut, para notaris yang mendaftar untuk mendapatkan STTD harus membayar pungutan Rp5 juta dan setelah terdaftar harus membayar pungutan tahunan dengan besar yang sama.

 

Dalam POJK Notaris Pasar Modal ini memang tidak menyebutkan secara eksplisit soal pungutan. Namun dalam bagian penjelasannya terdapat dua kali penegasan soal pungutan tahunan.

 

Pasal 11

(2) Dalam hal Notaris akan mengajukan permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal, Notaris dimaksud wajib terlebih dahulu memenuhi seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi.

Penjelasan Ayat (2); Yang dimaksud dengan “seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi”, antara lain:

1. kewajiban pembayaran denda atas sanksi administratif yang belum dipenuhi;

2. kewajiban pemenuhan Pendidikan Profesional Berkelanjutan; dan/atau

3. kewajiban pembayaran pungutan.

 

Pasal 44

Notaris yang telah memiliki surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, wajib:

b. memenuhi terlebih dahulu seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi.

Penjelasan Huruf b; Yang dimaksud dengan seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi, antara lain:

1. kewajiban pembayaran denda atas sanksi administratif yang belum dipenuhi; dan/atau

2. kewajiban pembayaran pungutan.

 

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga PP INI, Sri Widyawati, menjelaskan bahwa di satu sisi POJK ini mengakomodasi pengaturan notaris pengganti yang disesuaikan dengan UU Jabatan Notaris dalam praktik notaris di pasar modal. Juga ada dorongan pengembangan kualitas dengan keharusan notaris pasar modal mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan. Namun menurutnya, yang menjadi isu utama justru belum ada solusi.

 

“Kewajiban pungutan itu melekat pada STTD, dianggap pihak yang pasti beraktifitas di pasar modal, padahal belum tentu,” katanya saat diwawancarai hukumonline.

 

Buchari Hanafi dari Bidang Peraturan dan Perundang-undangan PP INI mengatakan bahwa ia sudah menduga keberatan para anggota INI akan berkutat soal pungutan tahunan. Menurutnya, saat ini saja sudah telanjur banyak notaris yang memiliki STTD di pasar modal, namun belum pernah mendapatkan pekerjaan dari sana, hanya rutin membayar pungutan tahunan sejak masa Bapepam-LK.

 

 “Dari PP INI sudah konsisten masukannya soal penghapusan pungutan tahunan dan meringankan biaya pendaftaran, tahu-tahu keluar POJK nya di Desember lalu berbeda jauh dari yang pernah dibahas bersama,” jelasnya.

 

Pihak OJK diwakili oleh M.Mukhtar, Kepala Bagian Pengembangan Kebijakan Lembaga Dan Profesi Penunjang Pasar Modal Serta Perusahaan Pemeringkat Efek OJK, menyatakan akan menyampaikan berbagai keberatan dan masukan notaris untuk kembali dibahas.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.