Senin, 12 Maret 2018
Kolom Hukum J. Satrio
Hak Revindikasi dari Pemilik: Dilihat dari Pasal 582 BW
​​​​​​​Hak revindikasi pemilik dihormati, tetapi di lain pihak hak pemegang juga dilindungi.
RED
0
Hak Revindikasi dari Pemilik: Dilihat dari Pasal 582 BW
J. Satrio (BAS)

Artikel ini merupakan kelanjutan artikel yang sedang membahas tentang hak revindikasi pemilik -yang kehilangan atau kecurian benda miliknya- bisa berhadapan dengan hak pemegang, yang dilindungi oleh Pasal 1977 ayat (1) BW, kalau pemegang telah mengoper benda itu dengan iktikad baik. Namun, dalam waktu 3 tahun berlakulah Pasal 1977 ayat (2) BW.

 

Dalam pembicaraan artikel di atas telah dibahas tentang hak pemegang, yang mengoper benda curian atau yang hilang, dengan iktikad baik dari pemegang sebelumnya. Di mana telah dikatakan, bahwa ia berhak untuk menuntut ganti rugi dari pemegang sebelumnya, dari siapa ia (atas beban) telah mengopernya. Dalam hal  C yang membeli benda X dari B (pencuri), maka C berhak menuntut penggantian dari B sebesar uang yang telah dibayarkan oleh C untuk mendapatkan benda itu dari B (Pasal 1977 ayat (2) BW).

 

Di depan, atas dasar Pasal 1977 ayat (2) BW, dalam waktu 3 tahun memang kepada pemilik diberikan hak untuk merevindikasi benda itu dari tangan pemegang. Tetapi tadi belum diberikan penjelasan, apakah untuk itu pemilik (A) harus memberikan ganti rugi kepada pemegang yang mengoper benda itu dari pemegang sebelumnya dengan iktikad baik?

 

Pasal 1977 ayat (2) BW tidak mengaturnya, tetapi merujuk kepada Pasal 582 BW. Pasal 582 BW mengatakan, bahwa: Pada asasnya pemilik yang melancarkan revindikasi, tidak perlu memberikan ganti rugi kepada orang yang memegang benda itu, sekalipun pemegang telah memperolehnya dengan iktikad baik.

 

Perhatikan kata-kata “….. tak diwajibkan untuk memberi penggantian kepada si yang memegangnya, untuk uang yang telah dibayarkan guna memegangnya, …..”.

 

Kata-kata “untuk uang yang telah dibayarkan” mengajarkan kepada kita, bahwa dasar penguasaan pemegang atas benda tersebut adalah jual beli. Perhatikan adanya unsur “uang”.

 

Sekalipun demikian, mestinya ketentuan itu bermaksud untuk mengatur peroleh hak atas beban (jadi lebih luas dari jual beli), sehingga meliputi juga perolehan melalui tukar menukar. Bukankah ketentuan itu (kalau kita simak) hendak melindungi pemegang, yang mendapatkan benda itu dengan iktikad baik dari kerugian? Kerugian itu juga bisa menimpa pemegang, kalau ia telah memperoleh benda itu atas dasar tukar menukar, atau lebih luas “atas beban”.

 

Jadi, pada asasnya, orang yang mengoper benda curian atau benda yang hilang dari pemiliknya, tidak mendapat perlindungan hukum dari tuntutan revindikasi yang dilancarkan oleh pemiliknya, sekalipun ia mengoper benda itu dengan iktikad baik, kalau revindikasi itu dilancarkan dalam batas waktu 3 tahun, kecuali ia mendapatkan benda itu dari tempat yang disebutkan dalam Pasal 582 BW.

 

Kita melihat, ketika pembuat undang-undang dihadapkan kepada pilihan, melindungi pemilik atau pemegang, ternyata pembuat undang memilih untuk melindungi pemilik. Namun setelah 3 tahun sejak hilang atau dicuri benda itu, pembuat undang-undang, demi kepastian hukum, pembuat undang-undang lebih memilih melindungi pemegang. Ingat, setelah 3 tahun, Pasal 1977 ayat (2) BW tidak berlaku.

 

Ketentuan umum tentang revindikasi atas benda yang dicuri atau hilang, yang dilancarkan oleh pemilik (Pasal 582 BW), ternyata juga diperhatikan oleh Pasal 1977 ayat (2) BW. Pada akhir kalimat Pasal 1977 ayat (2) BW mengatakan: “……..dengan tak mengurangi ketentuan dalam Pasal 582 BW”, yang mestinya mau mengatakan: dengan mengindahkan atau dengan tidak mengurangi berlakunya Pasal 582 BW.

 

Jadi, hak pemilik untuk revindikasi benda miliknya, yang hilang atau dicuri, dari tangan pemegangnya (tanpa menyebutkan apakah si pemegang berhak untuk minta ganti rugi dari pemilik yang merevindikasinya (Pasal 1977 ayat (2) BW), harus dilaksanakan dengan mengindahkan ketentuan yang ada dalam Pasal 582 BW.

 

Yang berarti, dengan memperhatikan perkecualian yang disebutkan di sana, yaitu: “…. kecuali benda itu dibelinya di pasar tahunan atau di pasar lainnya atau dari seorang pedagang yang terkenal sebagai seorang yang biasa memperdagangkan barang-barang sejenis itu”.

 

Catatan: Pasal 1977 ayat (2) BW tidak memberikan pegangan, apakah pemilik yang melancarkan revindikasi, harus mengganti kerugian yang diderita oleh pemegang. Yang mengatur hal itu Pasal 582 BW.

 

Hal itu berarti, bahwa terhadap asas yang mengatakan, bahwa pemilik dapat merevindikasi benda miliknya dari pemegangnya, tanpa pemilik harus memberikan ganti rugi kepada pemegang, untuk uang yang telah dikeluarkan pemegang untuk bisa mendapatkan benda itu, tidak perlu diganti, ada pengecualiannya.

 

Pengecualian itu diberikan, kalau si pemegang mendapatkan benda itu dari pasar tahunan, dari pasar lainnya, dari suatu lelang atau dari seorang pedagang yang biasa memperdagangkan benda seperti itu (Pasal 582 BW).

 

Artinya, kalau pemegang memperoleh benda itu di tempat-tempat seperti itu, maka hak pemilik untuk revindikasinya tetap dihormati, tetapi pemilik wajib memberikan ganti rugi uang yang telah dikeluarkan oleh pemegang untuk mendapatkan benda itu.

 

Adapun yang dimaksud dengan pasar tahunan adalah pasar malam (seperti Pasar Gambir), yang pada zaman dahulu diadakan setahun sekali.

 

Jadi, hak revindikasi pemilik dihormati, tetapi di lain pihak hak pemegang juga dilindungi. Apa dasarnya hak pemegang dalam peristiwa seperti itu dilindungi?

 

Pembuat undang-undang berangkat dari anggapan, bahwa seorang pencuri atau orang yang menemukan suatu benda, mestinya tidak akan menjualnya di tempat ramai di mana banyak orang berkumpul, karena mestinya khawatir kalau ketahuan oleh orang lain, yang mengenali benda itu milik orang tertentu. Demikian juga sebaliknya, orang yang membeli barang di tempat-tempat yang disebutkan dalam Pasal 582 BW mestinya tidak berfikir untuk membeli barang curian atau barang yang hilang dari pemiliknya di tempat-tempat seperti itu. Bukankah orang yang pergi ke pasar bukan hendak membeli barang curian atau barang temuan?

 

Kalau orang membeli TV di toko yang terkenal biasa menjual menjual TV (di toko TV) mestinya sudah benar. Kalau membeli TV di toko TV salah, lalu ia harus membeli di mana agar aman?

 

Kiranya sudah sepantasnya, kalau orang membeli barang di toko yang terkenal sebagai toko yang menjual barang sejenis itu, ia akan dilindungi.

 

Kalau begitu pembuat undang-undang dalam Pasal 582 BW telah berangkat dari pikiran, bahwa: Para pembeli yang membeli di tempat-tampat yang disebutkan dalam Pasal 582 BW adalah para pembeli dengan iktikad baik.

 

Dan itu sesuai dengan Pasal 533 BW yang mengatakan, bahwa: “Iktikad baik selamanya harus dianggap ada pada tiap-tiap pemegang kedudukan (bezitter); barangsiapa menuduh akan itikad buruk kepadanya, harus membuktikan tuduhan itu”.

 

Jadi, iktikad baik dari pemegang selalu dipersangkakan ada pada waktu ia membelinya di pasar tahunan, pasar lainya, dari tempat lelang atau dari toko yang terkenal biasa memperdagangkan benda-benda sejenis dengan yang hilang atau dicuri dari pemiliknya.   

 

Kalau, sebagaimana di depan telah dikatakan, perlindungan yang diberikan oleh Pasal 1977 ayat (1) BW kepada orang yang menguasai suatu benda bergerak tidak atas nama -yang memperolehnya atas dasar pengoperan dengan iktikad baik- maka khusus untuk benda yang hilang atau dicuri, perlindungan itu nampaknya dihilangkan dengan adanya Pasal 1977 ayat (2) BW. Namun ternyata hak itu masih tetap terlindung melalui Pasal 582 BW yang memberikan hak ganti rugi kepada pemegang/pembeli, asalkan ia mendapatkan (membeli) barang itu dari tempat-tempat yang disebutkan dalam Pasal 582 BW.[1]

 

Apakah, kalaupun si pemegang/pembeli -pada waktu mendapatkan benda yang sekarang dikuasainya- tahu bahwa barang itu adalah barang curian atau barang yang hilang dari tangan pemiliknya, tetap dilindungi oleh Pasal 582 BW, kalau ia membelinya dari pasar tahunan, pasar-pasar lainnya, dari pelelangan atau dari toko yang biasa menjual barang sejenis itu? 

 

Di lain pihak, bukankah undang-undang berangkat dari persangkaan, bahwa orang yang membeli dari tempat-tempat seperti itu iktikadnya baik? Mestinya pemegang yang iktikadnya buruk tidak patut mendapatkan perlindungan, namun kiranya tidak mudah untuk membuktikannya.

 

Sebaliknya, kalau pemegang pada waktu mengoper benda itu iktikadnya baik, tetapi ia membelinya bukan dari tempat-tempat yang disebutkan dalam Pasal 582 BW, ia tetap tidak mendapat perlindungan dari Pasal 582 BW, karena terhadapnya berlaku Pasal 1977 ayat (2) BW. Pemilik (dalam waktu 3 tahun) berhak untuk merevindikasi benda miliknya, tanpa harus memberikan ganti rugi kepada pemegang, untuk uang yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan benda itu.[2]

 

Sekarang, atas dasar uraian di atas bisa kita berikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam awal makalah ini, yaitu: pemilik yang kehilangan atau kecurian benda miliknya, tidak selalu bisa merevindikasi benda miliknya dari tangan orang yang menguasainya (bezitter), karena sesudah 3 tahun, haknya dibatasi oleh Pasal 1977 ayat (1) BW, yang melindungi orang yang mengoper benda itu dari pemegang (bezitter) dengan iktikad baik.

 

Demikian pembahasan kita tentang: "Kedudukan Hukum Pemilik Terhadap Benda Miliknya yang Hilang atau Dicuri”. Perlu diingat, bahwa penulis menyampaikan pendapatnya berdasarkan ketentuan undang-undang (BW) yang ada. Terlepas dari Anda setuju atau tidak, begitulah –menurut penulis- ketentuan yang ada. Semoga tulisan di atas bermanfaat.

 

J. Satrio

 

[1] A.van Oven, Eigendom van gestolen goederen, dimuat dalam Nederlands Juristenblad, 1927, hlm. 785.

[2] baca v. Oven, dalam makalah di atas.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.