Selasa, 13 Maret 2018
Landmark Decisions MA 2017
​​​​​​​Hilangnya Delik Pencurian di Karangsalam
Mengambil suatu benda tak selalu identik dengan pencurian. Benda yang masuk harta bersama tak bisa diklaim sebagai milik satu pihak saja.
Muhammad Yasin
0
​​​​​​​Hilangnya Delik Pencurian di Karangsalam

Sebuah perkara yang terbilang sederhana menjadi salah satu putusan terpilih yang dipublikasikan Mahkamah Agung dalam Laporan Tahunan 2017. Terbilang sederhana karena hanya kasus pencurian motor dari rumah seseorang di Desa Karangsalam Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

 

Putusan majelis hakim agung beranggotakan Artidjo Alkostar, Sofyan Sitompul, dan Sri Murwahyuni itu menjadi penting lantaran kaidah hukum yang bisa diangkat dari pertimbangan majelis. Pertimbangan majelis berkaitan dengan status benda yang menjadi objek pidana ternyata masih ada sengketa perdata.

 

Pada dasarnya setiap orang yang mencuri, melanggar Pasal 362 KUH Pidana, diancam hukuman maksimal  lima tahun penjara dan denda. Mencuri di sini diartikan sebagai mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Pasal 363 ayat (1) ke-3 juga mengancam penjara maksimal tujuh tahun siapapun yang melakukan pencurian pada malam hari di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang bertentangan dengan kemauan orang yang berhak.

 

Kurniawan Tri Wibowo, pengacara terdakwa dalam perkara ini juga tak menyangka putusan atas kliennya menjadi salah satu putusan terpilih atau landmark decision. “Alhamdulillah, berarti perjuangan saya membela klien tanpa trik tanpa uang berhasil,” ujarnya kepada Hukumonline, Jum’at (02/3) malam.

 

(Baca juga: Fenomena Pencurian Rumah Kosong Saat Mudik, Begini Ancaman Hukumannya)

 

Kurniawan masih ingat pertemuan tak sengaja dengan Sarikin di sebuah penjara. Saat itu, advokat alumnus Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto ini sedang menjenguk kliennya yang lain dalam kasus pembunuhan. Saat mengobrol dengan kliennya itulah, Sarikin datang dan menceritakan kasus yang menimpanya kepada Kurniawan. Dari cerita kuli angkut batu itu pula, Kurniawan merasa ada yang janggal dalam penanganan perkara pidana pencurian itu.

 

Ceritanya bermula pada tengah malam Senin, 23 Februari 2015. Sarikin mendatangi sebuah rumahdi Desa Karangsalam. Ia berangkat dari tempat kontrakannya menuju lokasi itu menggunakan ojek. Rumah itu ditempati Miswati. Pendek cerita, Sarikin berhasil membawa lari satu unit sepeda motor beat warna hitam dari rumah itu. Pencurian itu berjalan mulus karena Sarikin juga mendapatkan kunci kontak motor di atas lemari. Setelah berhasil membawa lari motor, Sarikin mengganti plat nomor polisinya. Ia pakai kendaraan roda dua itu sarana transportasi ke tempat kerja.

 

 

Lima bulan melenggang di jalanan, motor itu berhasil diidentifikasi polisi. Sarikin juga ditahan polisi, bahkan ada perpanjangan penahanan ketika perkaranya sudah diproses di pengadilan. Penuntut umum mendakwa pria kelahiran 5 Januari itu dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 (primair) dan 362 (subsidair) KUH Pidana. Di persidangan, saksi korban mengatakan motor tersebut adalah miliknya. Keterangan saksi yang dihadirkan jaksa juga memperkuat dakwaan karena saksi melihat langsung terdakwa mengambil motor. Ahli juga menyebut perbuatan terdakwa sebagai pencurian.

 

Baca juga:

 

Majelis hakim Pengadilan Negeri Purwokerto -Edi Subagiyo, Anteng Supriyo, dan Yulanto Prafifto Utomo- juga sependapat dengan jaksa. Unsur-unsur pidana pasal pencurian yang didakwakan jaksa terbukti di persidangan. Tetapi, terbuktinya unsur-unsur pasal pencurian saja belum cukup. Majelis hakim menilai penting untuk mempertimbangkan hubungan hukum keperdataan antara terdakwa dengan saksi korban. Ternyata, terdakwa dan saksi korban pernah menjadi suami isteri. Mereka bercerai pada November 2014.

 

Dalam perceraian itu, ada harta bersama yang belum dibagi, salah satunya motor yang dituduh dicuri oleh Sarikin. Majelis hakim PN Purwokerto menyinggung masalah ini dalam pertimbangannya: “Bahwa terhadap harta bersama tersebut, pada waktu terdakwa melakukan perbuatannya adalah dalam keadaan belum ada pembagian di antara keduanya”. Namun, saat proses persidangan pidana berjalan, kuasa hukum Sarikin mengajukan gugatan pembagian harta bersama ke pengadilan agama. Dalam proses mediasi tercapai kesepakatan pembagian harta bersama: motor menjadi milik Sarikin. Dengan mempertimbangkan hubungan keperdataan itulah, majelis hakim tingkat pertama menyatakan terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum.

 

Kurniawan bercerita, setelah putusan onslag van alle rechtsvervolging itu, jaksa tetap enggan melepas Sarikin dari tahanan. Jaksa mengajukan kasasi, menyusul kemudian menyampaikan memori kasasi. Jaksa menilai judex facti salah menerapkan hukum.

 

(Baca juga: Vonis Lebih Tinggi dari Tuntutan, Boleh Gak Sih?)

 

Kenyataannya, permohonan kasasi jaksa tidak dapat dibenarkan. Mahkamah Agung menyatakan majelis hakim tingkat pertama sudah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Majelis kasasi menyatakan perbuatan ‘mencuri’ motor itu bukan perbuatan pidana. Barang yang diambil terdakwa dengan tujuan untuk dimiliki adalah harta bersama terdakwa dengan saksi korban, yang pada saat pembagian di Pengadilan Agama disepakati bahwa motor itu menjadi milik terdakwa.

 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), R. Soesilo (1994: 250) menggambarkan anasir ‘seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain’ dengan contoh. Jika A dan B membeli sebuah sepeda, maka sepeda itu menjadi milik A dan B. Jika sepeda itu disimpan di rumah A, kemudian ‘dicuri’ oleh B. Dalam kondisi yang demikian, papar R. Soesilo, ‘suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian’.

 

Ahli hukum pidana dari Universitas Bina Nusantara, Ahmad Sofian, juga sependapat dengan pandangan majelis dan doktrin tersebut. Menurut dia, jika suatu harta adalah milik bersama, maka para pemiliknya bisa menggunakan. Mengambil benda bersama dan menggunakannya tidaklah bisa dikualifikasi sebagai pencurian. “Status milik orang lain tak terpenuhi di situ,” ujarnya.

 

Menurut Sofian, frasa ‘secara melawan hak’ dalam Pasal 362 KUHP tidak terpenuhi karena pelaku punya hak, meskipun sebagian, atas benda yang diambil. Seseorang yang berhak atas benda tak bisa disebut mencuri, apalagi kemudian benda itu adalah harta bersama yang menjadi miliknya setelah dibagi. “Jadi, sudah benar itu pertimbangan majelis hakim,” pungkasnya.

 

Majelis kasasi sependapat dengan pandangan hakim tingkat pertama, menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut onslag van alle rechtsvervolging. Putusan jenis ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Disebutkan dalam pasal ini ‘jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hal putusan demikian, terdakwa yang berada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan.

 

Begitu pula dengan Sarikin. Begitu hakim menyatakan pria itu lepas dari segala tuntutan hukum, tak ada alasan untuk menahannya. “Ia pulang sendiri naik angkot. Saya ingat, itu sudah mau tahun baru,” kata Kurniawan, penasihat hukum Sarikin, kepada Hukumonline.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.