Selasa, 13 Maret 2018
Landmark Decisions MA 2017
​​​​​​​Jangan Asal Minta Ganti Rugi Pakai Dolar
Pembayaran dan penyelesaian kewajiban di wilayah Indonesia harus dilakukan dengan mata uang rupiah. Jika tidak, ada risiko hukumnya.
Fitri N Heriani
0
​​​​​​​Jangan Asal Minta Ganti Rugi Pakai Dolar
Ilustrasi: MYS

Putusan Mahkamah Agung ini bisa menjadi pelajaran penting bagi pihak-pihak yang bersengketa di pengadilan. Kalau Anda menggugat pihak lain dan meminta pengadilan menjatuhkan ganti rugi, jangan sekali-kali meminta dibayar pakai mata uang dolar Amerika Serikat (AS$) atau mata uang negara lain. Sepanjang transaksi dilakukan di wilayah Indonesia, Anda wajib menuntutnya dalam mata uang rupiah.

 

Pelajaran itulah yang bisa dipetik dari putusan Mahkamah Agung No. 158 PK/Pdt/2016 yang diputus majelis hakim Takdir Rahmadi, Nurul Elmiyah, dan I Gusti Agung Sumanatha. Majelis memperkuat amanat UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Berdasarkan Undang-Undang ini, seluruh transaksi yang dilakukan di dalam negeri wajib menggunakan mata uang rupiah (Rp). Kewajiban ini merupakan salah satu cara mempertahankan kedaulatan negara. Dari sisi ekonomi, kewajiban ini bertujuan menjaga fluktuasi nilai tukar rupiah. Semakin banyak rupiah yang digunakan di dalam negeri, semakin kokoh pula nilai tukar rupiah.

 

Pasal 23 ayat (1) UU Mata Uang mengatur rupiah menjadi alat pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam transaksi keuangan di dalam negeri. Sebagai peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam PBI inilah diatur secara jelas batasan-batasan kewajiban penggunaan rupiah dan pengecualiannya.

 

Pasal 2 PBI mengatur transaksi yang harus menggunakan rupiah adalah transaksi yang tujuannya untuk pembayaran, penyelesaian kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, maupun transaksi keuangan lainnya. Namun, PBI masih memberikan kelonggaran atas beberapa sektor yang tak wajib menggunakan rupiah. Pasal 4 PBI menyatakan, pengecualian penggunaan rupiah bisa dilakukan terhadap transaksi tertentu yang menjadi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Selain itu, penerimaan atau pemberian hibah dari dan ke luar negeri atau transaksi pembiayaan internasional juga boleh menggunakan mata uang asing. Simpanan di bank dalam bentuk valuta asing juga masih diperbolehkan.

 

Baca:

 

Ahli hukum perbankan, Yunus Husein berpendapat penggunaan rupiah di Indonesia bersifat wajib, termasuk penggunaannya di dalam berkas gugatan atau putusan pengadilan. Apalagi, pengadilan sebagai lembaga hukum negara, harus memperjuangkan kedaulatan negara. “Seharusnya memang menggunakan rupiah karena di Indonesia, apalagi diputus dengan pengadilan. Pengadilan harus mempertahankan rupiah,” katanya kepada Hukumonline.

 

Yunus mengingatkan  Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang telah menegaskan rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan transaksi keuangan lainnya. Salah satu fungsi rupiah adalah sebagai alat pembayaran.

 

Menurut Yunus, semangat penggunaan rupiah di dalam teritori Indonesia sudah muncul dalam UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Dalam sejarahnya, pembentukan UU ini bertujuan untuk mengamankan keuangan negara. Kewajiban menggunakan rupiah juga muncul dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. “Cerminan kedaulatan mesti begitu, makanya dsebut sebagai pembayaran yang sah, agar masyarakat tidak bingung dan punya mata uang sendiri. Yang lain seperti e-money, itu kan cuma medianya saja yang berbeda, tetapi uang yang digunakan tetap rupiah. Rupiah kalau ditolak bisa dpidana, kalau seperti bitcoin, cek giro, itu boleh ditolak,” jelasnya.

 

Meski demikian, lanjutnya, UU tidak begitu kaku dalam mengatur kewajiban penggunaan rupiah di Indonesia. Untuk transaksi-transaksi tertentu, penggunaan dolar masih dimungkinkan.

 

Senada, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Hikmahanto Juwana menegaskan kewajiban penggunaan mata uang rupiah merupakan amanat dari UUD 1945. Untuk kepentingan dunia internasional, kewajiban tersebut dikecualikan. Pengecualian terdapat di dalam PBI Kewajiban Penggunaan Rupiah dalam Wilayah Kedaulatan Indonesia. “Filosofinya, maunya di Indonesia itu digunakan mata uang rupiah. Karena ini amanat UUD 1945, maka kewajiban penggunaan rupiah harus diatur dalam Undang-Undang,” katanya kepada Hukumonline.

 

Penegasan tentang kewajiban penggunaan rupiah inilah yang bisa dibaca dari putusan Peninjauan Kembali (PK) sengketa antara sebuah perusahaan media berinisial JP, PT JIP, Surat Kabar RJ, General Manager/Pemimpin Umum Surat Kabar RJ, dan Pemimpin Redaksi Surat Kabar RJ melawan PT BPKRY, Surat Kabar HKRY, dan seseorang berinisial SMW. Putusan PK atas sengketa ini menjadi salah satu putusan landmark decision Mahkamah Agung Tahun 2017.

 

 

Sengketa dalam perkara ini bermula dari pemuatan beberapa karikatur di RJ yang dinilai sebagai penghinaan terhadap penggugat. Ciri-ciri yang dikonfigurasikan dalam karikatur mirip penggugat III. Penggugat IIII merasa tak pernah melakukan perbuatan apa yang dilukiskan dalam karikatur. Para penggugat akhirnya melayangkan gugatan dan meminta pengadilan antara lain menjatuhkan ganti kerugian materil dan immaterial sebesar 6.126.500 dolar Amerika Serikat (AS), serta membayar uang paksa secara tanggung renteng sebesar AS$120 setiap hari untuk setiap keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan.

 

Pengadilan mengabulkan sebagian gugatan penggugat. Termasuk membebani kewajiban para tergugat membayar ganti rugi AS$600 ribu dan uang paksa AS$60 per hari. Di tingkat banding, majelis hakim menerima permohonan banding para tergugat dan mengoreksi amar uang paksa. Tetapi penggunaan dolar masih dipakai. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan BPKRY dan kawan-kawan.

 

Putusan kasasi itu dibatalkan pada tingkat PK. Permohonan PK diajukan oleh para Tergugat (JP Cs). Dalam amarnya, majelis PK menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada para penggugat sebesar Rp7.936.800.000, dan menghukum para penggugat untuk meminta maaf secara terbuka.

 

Majelis PK menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari putusan judex facti, tetapi alasan PK dapat dikabulkan sepanjang mengenai ganti rugi pada amar ketiga yang harus ditulis dalam bentuk mata uang rupiah. Majelis bahkan menghitung sendiri berdasarkan kurs dolar AS dengan rupiah pada saat putusan PK diucapkan.

 

Hikmahanto menilai pertimbangan majelis untuk menggunakan mata uang rupiah sudah sah. Yang mengherankan justru langkah para pihak yang masih mengajukan tuntutan pakai dolar AS padahal para tergugat juga tinggal di Indonesia. “Aneh ya (pakai dolar), karena tidak ada kaitannya dengan transaksi internasional. Tetapi kalau memang itu (perubahan mata uang) dimohonkan dalam PK dan MA mengabulkan, itu wajar-wajar saja. Tetapi jika tidak ada pihak yang memohonkan itu dalam bentuk rupiah, dan MA mengabulkan maka itu aneh,” pungkasnya.

 

Pada dasarnya, memang tak ada aturan yang jelas mengenai penggunaan rupiah dalam berkas gugatan. Namun jika tujuannya adalah sebagai pembayaran, maka aturan UU Mata Uang tersebut berlaku untuk isi gugatan atau putusan kasus hukum perdata yang identik dengan pembayaran ganti rugi atau dwangsom.

 

Yunus Husein menegaskan sudah selayaknya mata uang yang digunakan adalah rupiah sesuai dengan aturan dalam UU Mata Uang. Selain pertimbangan menegakkan kedaulatan negara, penggunaan rupiah dalam gugatan atau putusan pengadilan adalah guna memberikan kepastian nilai yang harus dibayarkan. Hal ini mengingat nilai tukar rupiah terhadap dolar terus berubah. “Apalagi nilai tukar berubah-ubah, kalau pakai ya dolar kapan yang kapan dipakai,” ungkapnya.

 

Sebuah artikel di laman Klinik Hukumonline tertanggal 18 Juli 2011, menjelaskan mengenai penggunaan mata uang rupiah dalam sebuah perjanjian. Merujuk pasal 23 ayat (1) UU Mata Uang, perjanjian yang telah dibuat secara tertulis dengan menggunakan mata uang asing sebelum diundangkannya UU Mata Uang dapat diselesaikan/diteruskan pemenuhan transaksinya dengan menggunakan mata uang asing sebagaimana telah diperjanjikan. Perlu digarisbawahi bahwa pengecualian ini hanya berlaku bagi perjanjian yang telah ada dan berjalan sebelum UU Mata Uang ini diundangkan.

 

Baca:

 

Sedangkan untuk perjanjian yang dibuat setelah berlakunya UU Mata Uang ini (setelah 28 Juni 2011), maka tidak ada larangan untuk menentukan jumlah transaksi menggunakan mata uang asing dalam perjanjian. Akan tetapi, pemenuhan transaksinya (pembayarannya) harus tetap dilakukan dengan menggunakan Rupiah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR (periodel 2009-2014) Achsanul Qosasi dalam Seminar Hukumonline berjudul “Menghindari Risiko Pidana Penggunaan Mata Uang Asing Dalam Transaksi Bisnis di Indonesia”.

 

Setidaknya, putusan Mahkamah Agung dalam kasus ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi para pihak yang bersengketa di pengadilan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.