Selasa, 13 Maret 2018
Mendesak, DPR Bakal Ambil Alih Usul Pembahasan RUU Narkotika
Sudah masuk dalam Prolegnas 2018 seharusnya, RUU Narkotika ini sudah mulai dibahas. Pengaturan kewenangan BNN pun mesti diatur lebih jelas dalam RUU Narkotika agar tidak terjadi problem koordinasi dengan lembaga penegak hukum lain.
Rofiq Hidayat
0
Mendesak, DPR Bakal Ambil Alih Usul Pembahasan RUU Narkotika
Ilustrasi pengguna narkotika. Ilustrator: BAS

Lambannya pemerintah menyerahkan naskah akademik dan draf Revisi Undang-Undang (RUU) No. 35 Tahun 2009 Narkotika membuat sebagian kalangan parlemen geram. Padahal  terdapat sejumlah hal yang mesti direvisi. Sementara, besarnya jumlah peredaran narkotika belakangan semakin marak. Untuk itu, diperlukan aturan pencegahan peredaran narkotika yang lebih efektif dan penjatuhan sanksi maksimal terhadap pelaku, pengedar, dan pengguna narkotika agar menimbulkan efek jera.

 

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Firman Subagyo mengakui keberadaan RUU tentang Narkotikan memang amat mendesak. Sebab, ancaman narkotika yang masuk dari negara luar semakin masif. Karena itu, diharapkan pemerintah dan DPR duduk bersama untuk segera membahas RUU tentang Narkotika. Sebabnya, ketiadaan aturan yang ketat terhadap peredaran narkotika menjadi celah (mudahnya) masuknya barang haram tersebut dari negara luar.

 

Bila pemerintah menyerahkan naskah akademik dan draf RUU, maka Baleg dapat segera menggelar rapat  dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Apalagi, RUU tentang Narkotika sudah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018. Khususnya di nomor urut 43 sebagai usul inisiatif pemerintah. Namun, hingga kini pemerintah belum kunjung menyerahkan itu naskah akademik dan draf RUU tersebut.

 

“Kalau (pemerintah, red) tidak siap. DPR siap ambil alih pengusulannya,” ujarnya di Komplek Gedung Parlemen, Selasa (13/3/2018). Baca Juga: Tok!!! RUU Prolegnas 2018 Resmi Ditetapkan, Ini Daftarnya

 

Baleg, kata Firman, sebelumnya sudah menggelar rapat pihak pemerintah. Hasilnya dalam masa sidang ini, naskah akademik mesti sudah diserahkan ke DPR bersamaan dengan Surat Presiden (Surpres) untuk kemudian dilakukan pembahasan di tingkat pertama. Lambannya pembahasan revisi UU 35 Tahun 2009 ini dipandang telah banyak tertinggal perkembangan modus peredaran narkoba yang kian meluas di tengah masyarakat. “Kami (Baleg, red) sejalan di percepatan Revisi UU ini, karena UU ini kita itu sudah jauh ketinggalan,” ujarnya.

 

Anggota Komisi III DPR, Muhammad Nasir Djamil meminta munculnya berbagai jenis narkotika  baru mesti masuk dalam RUU Narkotika itu. Sebab, UU 35 Tahun 2009 belum mengatur jenis-jenis narkotika yang belakangan muncul. Termasuk pula penguatan kewenangan kelembagaan BNN.

 

“Koordinasi antar lembaga mesti diatur dalam rangka penguatan. BNN pun mesti bekerja sama dengan lembaga lain seperti Polri, TNI, Direkorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan,” tutur Nasir Djamil.

 

Dalam pemberantasan narkotika, BNN tidak melulu hanya bekerja sama dengan Polri dalam melakukan penegakan hukum berupa penindakan terhadap pelaku peredaran narkoba. Termasuk, terhadap para pelaku yang kedapatan menggunakan narkotika. Kerja sama BNN terhadap lintas lembaga menjadi pola baru dalam melakukan tugas dan fungsi peencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika. Sayangnya, politisi PKS itu tak dapat memastikan kapan masuknya RUU Narkotika untuk dilakukan pembahasan dengan DPR.

 

Seolah saling berkompetisi

Terlepas lambannya pemerintah, anggota Baleg DPR Arsul Sani sudah pasang kuda-kuda terkait pengaturan penguatan tugas dan fungsi BNN. Dalam rangka penguatan kelembagaan, BNN mestinya menjadi garda terdepan terhadap pencegahan dan pemberantasan narkotika yang semakin merajalela di tanah air. Sebab, dia memandang selama ini posisi BNN seolah menjadi “pesaing” Polri dalam pemberantasan narkotika.

 

Ke depan, usul anggota Komisi III ini, agar penguatan BNN diperjelas apakah melakukan pencegahan dan rehabilitasi terhadap mereka para pengguna narkotika dan psikotropika atau sekaligus melakukan penindakan seperti halnya Polri. Dalam praktik di lapangan, BNN memang dapat melakukan penindakan. Namun, kewenangan tersebut sebenarnya menjadi kewenangan Direktorat Narkotika di Bareskrim Polri.

 

Seperti diketahui, keberadaan BNN sebagai lembaga muncul ketika terbentuknya UU No. 35 Tahun 2009. Dalam Pasal 71 UU No. 35 Tahun 2009, diatur kewenangan BNN, khususnya dalam proses hukum. Mulai pemberantasan hingga kewenangan penegakan hukum, seperti penyelidikan dan penyidikan. Kewenangan tersebut faktanya menjadi persoalan antara fungsi koordinasi BNN dan Direktorat Narkotika Bareskrim Polri. Sebabnya, kewenangan keduanya memiliki kesamaan dalam pemberantasan narkotika (dualisme).

 

Pasal 71 UU No. 35 Tahun 2009 menyebutkan, “Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

 

Politisi PPP itu menilai seolah kedua lembaga tersebut saling berkompetisi. Maklum saja, Komisi III merupakan mitra kerja Polri dan BNN. Untuk itu, persoalan tumpah tindih atau dualisme kewenangan yang sama kedua lembaga tersebut mesti masuk dalam pembahasan RUU Narkotika. Khususnya dalam upaya penguatan kelembagaan BNN ke depannya. Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Segera Sodorkan Draft Revisi UU Narkotika

 

Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Badan Legislasi (Baleg) agar mendorong pemerintah sebagai inisiator, dapat segera menyusun dan menyerahkan draf revisi UU No. 35 Tahun 2009 itu. Dia khawatir apabila UU Narkotika tidak segera direvisi semakin banyak terjadi penyelundupan narkotika dari negara luar. Teranyar, terjadi penyelundupan narkotika seberat 3 ton di perairan Batam, Kepulauan Riau pekan lalu.

 

Bahkan, kata Bambang, bila diperlukan setelah berkonsultasi dengan pemerintah, Baleg dapat memulai pembahasan revisi UU No. 35 Tahun 2009 sebagai usul inisiatif pemerintah. Baleg dapat mulai mengkaji beberapa ketentuan penting dalam UU No. 35 Tahun 2009 yang perlu direvisi. Misalnya, percepatan eksekusi mati bandar narkotika, ketentuan perlunya pengguna narkotika untuk direhabilitasi dan tidak dijadikan sebagai alat untuk memeras korban hingga penguatan kelembagaan BNN.

 

Meminta Badan Legislasi DPR mendorong Pemerintah segera menyusun draf revisi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan usul inisiatif pemerintah,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.