Rabu, 14 March 2018
Beredar Surat Palsu Penetapan NIP Susulan Peserta Seleksi CPNS MA Formasi Calon Hakim, Waspadalah!
Penerimaan CPNS MA sendiri dilakukan di gelombang pertama di tahun 2017 dan penetapan NIP nya sudah rampung, dan tidak ada yang namanya formasi susulan tambahan.
M. Agus Yozami
0
Beredar Surat Palsu Penetapan NIP Susulan Peserta Seleksi CPNS MA Formasi Calon Hakim, Waspadalah!
Sebagian peserta seleksi CPNS calon hakim di kantor BKN Jakarta. Foto: NEE

Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendapat laporan masyarakat yang mengkonfirmasi surat yang mengatasnamakan BKN. Dalam surat itu diberitahukan bahwa akan dilakukan proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) susulan bagi CPNS Mahkamah Agung formasi Calon Hakim. Kepada calon korban diinformasikan bahwa akan dilakukan proses pencocokan data diri CPNS susulan di Kantor Pusat BKN Jakarta setelah proses penetapan NIP dilakukan.

 

Merespons pengaduan tersebut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Mohammad Ridwan menjelaskan bahwa BKN tidak pernah menerbitkan surat tersebut. Ridwan jmenyampaikan bahwa surat palsu ini juga melampirkan keterangan palsu soal Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 19/Pansel/MA/02/2018 tentang Permohonan Pemeriksaan Pemberkasan Akhir dan Penetapan NIP pada CPNS di lingkungan Mahkamah Agung Formasi Tambahan dan Susulan untuk jabatan calon Hakim, yang juga dikirimkan ke BKN.

 

“Jelas surat ini palsu, penerimaan CPNS MA sendiri dilakukan di gelombang pertama di tahun 2017 dan penetapan NIP nya sudah rampung, dan tidak ada yang namanya formasi susulan tambahan,” klarifikasi Ridwan seperti dilansir situs BKN.

 

(Baca Juga: Waspada Penipuan! Tak Ada Tes Seleksi CPNS Honorer K2 dan Umum)

 

BKN sebelumnya menegaskan bahwa rencana kebijakan pengadaan CPNS 2018 masih dalam tahap penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sesuai prioritas kebutuhan instansi masing-masing, yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ayat (1) dan (2). Selanjutnya kalkulasi kebutuhan tersebut diserahkan ke BKN dan KemenPANRB.

 

Surat palsu yang mengatasnamakan BKN. Sumber: BKN  

 

Sebelumnya pada 1 Maret 2018, BKN mengabarkan bersama jajaran Polres Sumedang dan Polsek Jatinangor berhasil meringkus komplotan penipu seleksi penerimaan CPNS 2018 yang dibungkus dengan kegiatan lokakarya.

 

Tim BKN yang terdiri dari Humas BKN dan Kantor Regional (Kanreg) BKN III Bandung bergerak setelah mendapat laporan masyarakat. Pasca mengadukan secara resmi dugaan penipuan dan pencemaran nama baik atas nama BKN, Plh. Kakanreg BKN Bandung Usman langsung menerjunkan pejabat dan stafnya untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut bersama tim Reskrim Polres Sumedang dan Polsek Jatinangor.

 

(Baca Juga: Ini Konsekuensi Pengunduran Diri Setelah Lolos CPNS)

 

Kasat Reskrim Polres Sumedang AKP Dede Iskandar menjelaskan, komplotan yang setidaknya terdiri dari 5 orang dapat ditangkap di 2 lokasi yang berbeda di Jatinangor. Dari mereka disita dokumen, laptop, EDC BRI, HP, dan beberapa barang lain. “Kasus ini akan kami kembangkan lebih lanjut untuk memburu otak pelaku,” lanjutnya.

 

Kapolres Sumedang AKBP Hari Brata yang menyambangi TKP meminta agar tim Polres bertindak cepat agar komplotan ini dapat segera dibekuk dengan harapan tidak ada lagi korban. Hari menambahkan bahwa tercatat lebih dari 60 orang berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang menjadi korban. “Setoran awal korban berkisar 5-15 juta dan akan ada setoran lebih banyak setelah korban mendapat SK CPNS yang tentu saja palsu,” katanya.

 

Polres Sumedang mencatat setidaknya korban penipuan berasal dari Sumut, Jambi, Sumsel, DKI, Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel, Sulbar, Sulteng, dan Papua.

 

Sementara itu, Mohammad Ridwan yang mensupervisi operasi bersama ini meminta agar setelah peristiwa ini tidak ada lagi masyarakat yang tertipu iming-iming menjadi CPNS lewat jalur di luar proses seleksi resmi.

 

“Semua informasi tentang penerimaan CPNS hanya disampaikan melalui kanal-kanal informasi yang dimiliki BKN, di antaranya web bkn.go.id, media sosial Twitter, Facebook, Instagram, dan Youtube Channel,” tuturnya.

 

Dia menambahkan, meskipun belum ditemukan keterlibatan oknum BKN, pihaknya akan terbuka dan bekerja sama dengan pihak kepolisian jika di kemudian hari ada bukti keterlibatan oknum pejabat dan staf BKN.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.