Kamis, 15 Maret 2018
KPK-Komnas HAM Koordinasi Pengungkapan Kasus Novel
Agus Sahbani
0

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) akan berkoordinasi terkait dibentuknya Tim Pemantauan Kasus Novel Baswedan.

 

"Kami sudah dapat surat dari Komnas HAM untuk kebutuhan koordinasi lebih lanjut. KPK terbuka untuk menerima teman-teman dari Komnas HAM untuk berkoordinasi lebih lanjut. Nanti teknisnya kami akan koordinasikan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu (14/3) malam seperti dikutip Antara.

 

Febri mengatakan prinsipnya KPK sangat terbuka kepada pihak manapun termasuk Komnas HAM dengan satu tujuan agar teror terhadap Novel tersebut bisa diungkap. "Spesifiknya apa, tentu harus ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan yang lebih teknis," ucap Febri.

 

Sebelumnya pada Jumat (9/3) kemarin, Komnas HAM telah membentuk Tim Pemantau Kasus Novel Baswedan untuk mendorong percepatan penanganan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan.

 

Adapun tim bentukan sidang paripurna Komnas HAM terkait proses hukum kasus Novel Baswedan itu antara lain M Choirul Anam, Franz Magnis Suseno, Ahmad Taufan Damanik, Sandrayati Moniaga, Alissa Wahid, Abdul Munir Mulkhan, dan Bivitri Susanti.

 

Pada Selasa (13/3) kemarin, Novel pun telah dimintai keterangan oleh Tim Pemantauan Kasus Novel Baswedan di kantor Komnas HAM Jakarta terkait peristiwa penyerangan dengan air keras terhadap dirinya.

 

Sebelumnya, Novel disiram air keras oleh dua orang pengendara motor pada 11 April 2017 lalu seusai sholat subuh di Masjid Al-Ihsan dekat rumahnya. Mata Novel pun mengalami kerusakan, sehingga ia harus menjalani perawatan di Singapura sejak 12 April 2017. Novel adalah salah satu penyidik senior KPK yang antara lain menangani kasus korupsi dalam pengadaan KTP elektronik (e-KTP). (ANT)

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.