Ini Besaran Gaji In House Counsel di Indonesia Tahun 2018
Utama

Ini Besaran Gaji In House Counsel di Indonesia Tahun 2018

Untuk jenjang karier Legal manager hingga Legal director di lima industri. Rata-rata gaji bertambah 21-25% saat pindah tempat bekerja.

Oleh:
Normand Edwin Elnizar
Bacaan 2 Menit
Ilustrasi: HGW
Ilustrasi: HGW

Besaran gaji in house counsel berbeda tipis dengan lawyer yang bekerja di firma hukum. Untuk jenjang karier yang sama bisa lebih besar atau kecil tergantung sektor industri. Gaji Legal Director bisa mencapai Rp1,5 miliar per tahun. Demikian salah satu laporan dalam “Indonesia Salary Benchmark 2018” yang baru-baru ini dirilis oleh Michael Page Indonesia, salah satu perusahaan perekrutan eksekutif di Indonesia.

 

Farmasi dan kebutuhan harian konsumen (fast-moving consumer goods/FMCG), konstruksi dan infrastruktur, telekomunikasi dan teknologi informasi, digital, serta layanan jasa keuangan adalah lima sektor industri yang menjadi fokus. Pemilihan kelima sektor industri tersebut berdasarkan pertimbangan prospek perkembangannya di dunia bisnis Indonesia.

 

“Berhubungan dengan industri yang akan naik di 2018, prospeknya sangat tinggi dalam hal permintaan merekrut personel,” kata Senior Consultant di Michael Page Indonesia, Mareno Tene, kepada hukumonline Selasa (13/3).

 

(Baca: Ini Besaran Gaji Corporate Lawyer di Indonesia Tahun 2018)

 

Data untuk kelima sektor bisnis ini berdasarkan informasi yang dimiliki Michael Page dalam 12 bulan terakhir. Informasi ini gabungan dari hasil wawancara dengan kandidat dan klien (dalam hal ini perusahaan yang merekrut) saat proses seleksi, serta survei kepada klien. Hasil olahannya dengan pendekatan kualitatif menjadi proyeksi di tahun 2018 dalam “Indonesia Salary Benchmark 2018”.

 

Berikut besaran gaji per tahun (gross) para in house counsel yang dibagi berdasarkan lima sektor industri:

Hukumonline.com

Infografis: Tim Kreatif HOL

 

Variasi Jabatan In House Counsel

Bervariasinya jabatan atau posisi in house counsel dalam berbagai industri, menurut Mareno, disebabkan oleh perbedaan kebutuhan masing-masing industri. Farmasi dan consumer goods misalnya, butuh banyak berurusan dengan lembaga pemerintah terkait produknya mulai dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hingga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sementara, ada industri digital yang belum banyak diawasi oleh lembaga pemerintah terkait.

 

Dampaknya, pada kebutuhan personel dan posisi in house counsel yang harus disediakan perusahaan. Ada pula sektor industri yang menurut Mareno diwajibkan oleh regulasi untuk memiliki tenaga khusus pengawas kepatuhan dalam bidang jasa keuangan. Maka posisi itu pun dibuat secara khusus sesuai perintah regulasi.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait