Jumat, 16 Maret 2018
Genjot Iklim Usaha, Kemenkumham Bahas Penyusunan DIM 3 RUU
​​​​​​​Ketiga RUU tersebut masuk dalam kebijakan mendorong iklim usaha di Indonesia, yakni RUU Kepailitan, RUU Jaminan Fidusia serta RUU Badan Usaha.
RED
0
Genjot Iklim Usaha, Kemenkumham Bahas Penyusunan DIM 3 RUU
Plt Dirjen AHU Kemenkumham, Cahyo Rahadian Muzhar. Foto: RES

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM mengumpulkan sejumlah pihak untuk menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pembahasan tiga RUU. Pembahasan tersebut berkaitan dengan kebijakan yang mendorong iklim usaha. Ketiga RUU yang dimaksud adalah RUU Kepailitan, RUU Fidusia dan RUU Badan Usaha.

 

Terkait RUU Badan Usaha, Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal AHU Kemenkumham, Cahyo Rahadian Muzhar mengatakan, penyusunan diharapkan dapat memicu tertib administrasi pendaftaran sebuah badan usaha. Sehingga ke depan, tercapai sistem administrasi badan usaha yang nantinya data dari sistem tersebut dapat dibagikan ke instansi pemerintah terutama instansi jasa keuangan.

 

“Seperti PPATK guna menelusuri informasi mengenai pemilik manfaat sebenarnya dari badan usaha,” ucap Cahyo dalam siaran persnya yang diterima Hukumonline, Jumat (16/3).

 

Ia menuturkan, hingga kini masih terdapat kekosongan hukum akibat tidak berlakunya pendaftaran bagi CV, Firma dalam UU Badan Usaha. Namun jika RUU badan usaha terintegrasi bisa diwujudkan, maka kedua persekutuan tersebut dapat memperoleh kepastian hukum. “Dan bisa memulai pengurusan legalitas dokumen lainnya,” tambah Cahyo.

 

Kepala BPHN Kemenkumham Enny Nurbaningsih menambahkan, memang perlu ada penataan regulasi guna mendukung kemudahan berusaha di Indonesia. Ini disebabkan karena perbedaan pendapat antara stakeholder yang memiliki regulasi terhadap Badan Usaha selama ini juga mengalami masalah yang cukup kompleks.

 

Untuk itu, lanjut Enny, perlu dilakukan penataan regulasi dengan fokus kemudahan berusaha demi peningkatan Ease of Doing Business (EoDB). “Yaitu pada salah satu sektor bisnis yang ada di Indonesia, yaitu badan usaha,” Enny menjelaskan.

 

Baca:

 

Sementara berkaitan dengan RUU Kepailitan, Direktur Perdata Ditjen AHU Kemenkumham Daulat P Silitonga menjelaskan bahwa, pembahasan RUU yang merupakan perubahan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang itu diperlukan karena dianggap rentan dengan penyalahgunaan terhadap standar kepailitan yang berlaku dan RUU Jaminan Fidusia.

 

“Hal ini dalam rangka menumbuhkan perekonomian dan daya saing nasional untuk memberikan kemudahan berbisnis di Indonesia, khususnya terkait dengan penyelesaian kepailitan (resolving insolvency) dan jaminan fidusia (getting credit),” ujar Daulat.

 

Dalam kegiatan ini dihadiri pula oleh World Bank yang diwakili oleh Aria Suyudi. Ia memberikan beberapa saran untuk RUU Kepailitan. Mulai dari menerapkan standar pendidikan awal untuk kurator, membuat sekretariat/komite yang menaungi kurator, melakukan akreditasi pada jenjang pendidikan kurator di awal dan akhir, menyusun kode etik profesi kurator, melakukan pengawasan terhadap kurator, memberikan hukuman disiplin terhadap pelanggaran yang dilakukan kurator.

 

Aria berharap ketiga RUU yang merupakan bagian dari kebijakan mendorong iklim usaha itu bisa masuk dalam Prolegnas tahun 2018. Dengan begitu, ketiga RUU dapat segera diundangkan sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi baik secara nasional maupun global.

 

“Agar dapat meningkatkan peringkat Indonesia dalam kemudahan berusaha. Hal ini sejalan dengan amanah Presiden yang ingin Indonesia berada di peringkat 40 besar EoDB,” tandas Aria.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.