Senin, 19 Maret 2018
Kemenkominfo Beri Sanksi 200 Penyelenggara Pos
M. Agus Yozami
0

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mempublikasikan Sanksi Teguran Tertulis Kedua melalui website terhadap penyelenggara pos (daftar nama terlampir) yang hingga saat ini belum memenuhi kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Operasional Semester II Tahun 2017.

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No.15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.38 Tahun 2009 tentang Pos bahwa sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat atau website; dan ayat 3 bahwa sanksi teguran tertulis yang disampaikan melalui surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk teguran pertama dan teguran kedua, selanjutnya pada ayat 4 sanksi teguran yang disampaikan melalui website sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dilakukan teguran ketiga.

 

Penyelenggara pos sebagaimana dimaksud telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos, sebagai berikut:

  1. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.
  2. Pasal 19 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos. 

 

“Penyelenggara pos dimaksud diberikan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak siaran pers ini dipublikasikan untuk segera menyampaikan laporan kegiatan operasional Semester II Tahun 2017 kepada Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika,” tulis Biro Humas Kemenkominfo dalam rilis.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.