Rabu, 21 Maret 2018
MA Tunda Uji Materi Jika Ada Proses Pengujian UU
Selama ini, MA tidak melakukan penundaan pemeriksaan uji materi, tetapi memberikan putusan akhir dengan tidak menyatakan tidak dapat diterima.
Aida Mardatillah
0
MA Tunda Uji Materi Jika Ada Proses Pengujian UU
Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Foto: RES

Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi Pasal 55 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK terkait penghentian proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Dalam putusannya, Mahkamah Agung (MA) harus menunda pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU jika ada proses uji materi UU di MK hingga ada putusan MK.   

 

“Menyatakan Pasal 55 UU MK sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK sepanjang mengenai kata ‘dihentikan’ dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan MA ‘ditunda pemeriksaannya’ apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian MK sampai ada putusan MK,” ucap Ketua Majelis Anwar Usman saat membacakan putusan No. 93/PUU-XV/2017 di Gedung MK Jakarta, Selasa (20/3/2018).

 

Sebelumnya, Pasal 55 UU MK berbunyi, “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU yang sedang dilakukan MA wajib dihentikan apabila UU yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian MK sampai ada putusan MK.” Pasal itu dipersoalkan Muhammad Hafidz, Abda Khair Mufti dan Abdul Hakim melalui kuasa hukumnya Eep Ependi.

 

Awalnya, para Pemohon hendak menguji Pasal 44 PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan terhadap UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan ke MA. Namun, urung dilakukan lantaran berkaca pengalaman kasus sebelumnya, para Pemohon pernah mengajukan uji materi PP Pengupahan. Hasilnya, pengujian PP tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar pengujian UU Ketenagakerjaan sedang diuji di MK.

 

Karena itu, Pemohon meminta kepada Mahkamah, kata “dihentikan” dalam Pasal 55 UU MK bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU yang sedang dilakukan MA ditunda pemeriksaannya apabila UU yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian MK sampai ada putusan.

 

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai Pasal 55 UU MK pada dasarnya telah memberi kepastian hukum terhadap proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU, khususnya yang menjadi dasar pengujian MK. Sehingga, penghentian proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU tidak perlu dipertentangkan dengan asas kepastian hukum bagi pencari keadilan ketika mengajukan permohonan uji materi UU.

 

Sebagaimana diterangkan pemerintah dan MA, Pasal 55 UU MK tidak hanya dimaknai menghentikan sementara proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU sebagai dasar pengujiannya sedang diuji MK, tetapi kata “dihentikan” ini dapat ditafsirkan untuk dijatuhkan putusan akhir berupa permohonan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard, NO).

 

“Keberadaan kata “dihentikan” telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum ini baik substansi Pasal 55 UU MK maupun ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan untuk dapat mengikuti proses peradilan uji materiil sesuai asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan,” ujar Hakim Konstitusi Saldi Isra.

 

Menurut Mahkamah, putusan akhir ini tentu tidak lagi dimaknai sebagai penghentian sementara, melainkan menghentikan proses pengujian secara tetap. Apabila uji materi hendak diajukan lagi, maka harus diajukan permohonan baru dan membayar biaya lagi.

 

“Norma Pasal 55 UU MK tidak sejalan dengan prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana amanat UU Kekuasaan Kehakiman. Artinya, pencari keadilan yang mengajukan permohonan uji materi telah dirugikan oleh sesuatu yang bukan kesalahannya,” dalihnya.

 

Karena itu, tutur Saldi, sumber ketidakpastian hukum tersebut keberadaan kata “dihentikan” beralasan hukum dengan menyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai menjadi “ditunda pemeriksaannya”. “Pemaknaan ini sejalan dengan rumusan awal Pasal 55 UU MK sebagaimana diterangkan Pemerintah,” tuturnya.

 

“Bahkan, makna demikian jauh lebih memberi kepastian hukum terhadap teks norma maupun kepastian hukum proses uji materi di MA dan MK dan juga memberi kepastian bagi pencari keadilan yang mengajukan permohonan uji materi peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU.”

 

Usai persidangan, Kuasa Hukum Pemohon Eep Ependi menyambut baik putusan MK ini karena dikabulkan seluruhnya. “Alasan kami mengajukan permohonan ini, selama ini uji materi di MA bukan menunda pemeriksaaanya, tetapi memberikan putusan akhir dengan menyatakan tidak dapat diterima. Tetapi, alhamdulillah dikabulkan oleh MK,” ujar Eep di Gedung MK.

 

Ditanya apakah akan mengajukan uji materi PP Pengupahan kembali ke MA, Eep belum bisa memastikan dalam waktu dekat ini. “Kita lihat saja nanti. Kemungkinan besar bisa kita ajukan ulang, walau sebelumnya telah di-NO. Namun, masih dikonsultasikan dengan para pemohon prinsipal,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.