Kamis, 05 April 2018
Kolom
Menilik Kebuntuan Putusan Praperadilan yang Dipandang Menyimpang Oleh: Reda Manthovani*)
​​​​​​​PERMA 4/2016 tidak menjelaskan secara gamblang frasa ‘putusan praperadilan yang dianggap menyimpang secara fundamental’. Mestinya, hukum acara terkait Praperadilan diatur dalam KUHAP. Akibat ketidakmampuan lembaga eksekutif dan legislatif merevisi KUHAP, berujung lembaga yudikatif yakni MA dan MK memposisikan dirinya sebagai regulator, eksekutor dan supervisor hukum acara.
RED
0
Menilik Kebuntuan Putusan Praperadilan yang Dipandang Menyimpang Oleh: Reda Manthovani*)
Reda Manthovani. Foto: Istimewa

Hukum acara pidana Indonesia mengenal mekanisme pengujian terhadap sah tidaknya  “tindakan penangkapan dan atau penahanan. Begitu pula sah tidaknya penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan. Termasuk, permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka, keluarganya, pihak lain atau kuasanya yang perkaranya belum diajukan ke pengadilan”. Nah mekanisme tersebut dalam hukum acara disebut Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

 

Keberadaan lembaga Praperadilan diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor:21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Putusan MK tersebut intinya, memperluas mekanisme pengujian Praperadilan dengan menambah objek praperadilan, yakni penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

 

Ternyata, putusan MK pun kembali diperkuat dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Khususnya, Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan, “Obyek Praperadilan adalah : a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan; b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”.

 

PERMA 4/2016 sejatinya memang sesuai dengan filosofi Praperadilan yang harus dilakukan secara cepat. Oleh karena itulah, putusan Praperadilan tidak mengenal upaya hukum biasa dan luar biasa. Dalam praktiknya, KUHAP memang melarang upaya hukum biasa dan banding dalam Praperadilan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 83 ayat (1) yang menyebutkan, “Terhadap putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 tidak dapat dimintakan banding”.

 

Kendati demikian, terhadap pengecualian atas diperbolehkannya mengajukan banding dalam mekanisme Praperadilan diatur dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP. Namun MK dalam putusan No:65/PUU-IX/2011 menghapus ketentuan tersebut. Dengan demikian, terhadap putusan Praperadilan tidak lagi dapat dilakukan banding.

 

Demikian pula pelarangan kasasi terhadap putusan Praperadilan yang diatur dalam Pasal 45 A UU No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.5 Tahun 2004  tentang Perubahan atas UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Khususnya tertuang dalam Pasal 45 A ayat (1) dan (2). Ayat (1) menyebutkan, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya”.

 

Ayat (2) menyebutkan, “Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. putusan tentang praperadilan; b. perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda; c. perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan”.

 

Begitu pula dengan upaya hukum luar biasa (PK) terhadap putusan Praperadilan, pun tidak dibenarkan. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3)  PERMA 4/2016. Ayat (1) menyebutkan, Putusan Praperadilan tidak dapat diajukan peninjauan kembali”. Ayat (2) menyebutkan, “Permohonan peninjauan kembali terhadap Praperadilan dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri dan berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung”. Sedangkan ayat (3), “Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan upaya hukum”.

 

Kendati MA dan MK telah mengatur proses Praperadilan dilakukan secara cepat tanpa ada upaya hukum lainnya, namun masih menuai pertanyaan. Yakni, apakah tidak ada kemungkinan munculnya putusan Praperadilan yang diputus di luar mekanisme yang telah ditentukan? Misalnya, putusan praperadilan yang memutuskan tidak sah suatu penyidikan, meskipun perkara pokoknya sudah masuk dalam tahap persidangan. Lantas, bagaimana penyelesaiannya?

 

Fungsi pengawasan MA terhadap Praperadilan

Sejumlah preseden atas putusan Praperadilan yang menuai persoalan. Misalnya, putusan Praperadilan No:117/PID.Prap/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Oktober 2017 yang mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Menjadi persoalan, penanganan perkara pokoknya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga dilakukan persidangan di tanggal yang sama (24 Oktober 2017, red) dengan agenda pembacaan dakwaan.

 

Nah, mengacu putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015 Tanggal 5 April 2016 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 19 April 2016 Tentang Larangan Peninjauan kembali putusan Praperadilan, mestinya Praperadilan yang diajukan dan diproses sebelum perkara pokok mulai diperiksa di pengadilan, maka perkara Praperadilan gugur.

 

Melihat putusan Praperadilan yang diputus tanggal 24 Oktober 2017 dan perkara pokoknya mulai diperiksa di tanggal yang sama, maka permasalahan eksekusi atas putusan praperadilan tersebut akan menjadi permasalahan. Mengapa bisa sampai terjadi putusan praperadilan seperti itu? Apakah tidak ada mekanisme informasi antar pengadilan atau apakah fakta penetapan sidang perkara pokok yang diperlihatkan dalam sidang praperadilan tidak diakui? Bagaimana mekanisme pengawasannya oleh MA?

 

Selain itu, secara substansi dalam putusan praperadilan tersebut dalam salah satu amarnya menyatakan Penetapan P.21 No:B-2832/0.1.1/Ep.1/09/2017 Tanggal 19 September 2017 bertentangan dengan Pasal 110 ayat (2) dan (3) KUHAP dan Peraturan Jaksa Agung No: PER-036/A/JA/09/2011 tentang SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Pasal 11 ayat (50), oleh karenanya dinyatakan TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.

 

P.21, sejatinya hanyalah berupa surat pemberitahuan dari Penuntut Umum ke pihak Penyidik yang menyatakan bahwa berkas perkara sudah dinyatakan lengkap secara formil dan materiil. Dengan begitu, perkara sebuah kasus hukum dapat dilanjutkan ke proses penuntutan. Namun begitu, Pasal 77 KUHAP beserta perluasannya dalam Putusan MK Nomor :21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, tidak mencantumkan P.21 sebagai objek praperadilan.

 

Dalam rangka mengurai jawaban atas pertanyaan di atas, maka kewenangan  yang diberikan kepada Mahkamah Agung untuk mengawasi putusan praperadilan mesti berjalan secara makksimal. Ketentuan pengawasan MA tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PERMA 4/2016 yang menyebutkan, “Wewenang Mahkamah Agung dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Praperadilan, meliputi: a. mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim dalam menjalankan tugas Praperadilan; b. meminta keterangan tentang teknis pemeriksaan Praperadilan; dan c. Memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu terhadap putusan Praperadilan yang menyimpang secara fundamental”.

 

Mengurai fungsi pengawasan yang diatur dalam PERMA 4/2016 tak saja berupa tindakan monitoring terhadap perilaku para hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Namun pula, pengawasan dengan meminta keterangan tentang teknis pemeriksaan dan pemberian petunjuk. Kemudian juga memberikan teguran atau peringatan dilakukan setelah adanya putusan praperadilan yang dianggap menyimpang secara fundamental.

 

Ironisnya, PERMA 4/2016 tidak mengurai dan menjelaskan secara gamblang frasa putusan praperadilan yang dianggap menyimpang secara fundamental’. Namun penulis berpendapat, makna frasa ‘putusan praperadilan yang dianggap menyimpang secara fundamental’, misalnya dalam Pasal 2 ayat (4) PERMA No.4/2016 yang mengatur persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan  pemeriksaannya singkat, serta pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.

 

Putusan Praperadilan No:117/PID.Prap/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Oktober 2017 yang salah satu amarnya menyatakan Penetapan P.21 dinyatakan TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT. Padahal, penetapan P.21 bukan objek praperadilan. Sementara, permasalahan P.21 adalah masalah terkait substansi perkara dan bukan aspek formil.

 

Sayangnya, mengurai persoalan hukum acara Praperadilan dalam PERMA 4/2016, tidak memberikan jalan keluar atau solusi tindaklanjut dari putusan yang dianggap menyimpang secara fundamental. Padahal di sisi lain, putusan praperadilan tidak diberikan peluang untuk upaya hukum baik banding, kasasi maupun PK.

 

Mestinya, PERMA 4/2016  mengatur mekanisme praperadilan yang terintegrasi dengan pengadilan lain yang akan menyidangkan perkara pokoknya. Setidaknya atau,  teguran terhadap hakim praperadilan yang tidak memperhitungkan fakta adanya penetapan hari persidangan yang harus disampaikan ke publik. Sehingga, menjadi efek jera bagi hakim lainnya. 

 

Pengaturan tambahan

Dalam mengatasi kebuntuan  terkait dengan hukum acara Praperadilan, memang terdapat pengaturan dalam putusan MK dan PERMA. Namun hal tersebut menggambarkan bahwa betapa lembaga eksekutif dan legislatif sedemikian terlena hingga membiarkan aturan tersebut berjalan  hingga ujungnya ditentukan sendiri oleh lembaga yudikatif. Yakni MA dan MK.

 

Mestinya, hukum acara tekait Praperadilan diatur dalam KUHAP. Sayangnya, akibat ketidakmampuan  lembaga eksekutif dan legislatif setelah puluhan tahun berjalan dalam merevisi KUHAP, berujung lembaga yudikatif yakni MA dan MK memposisikan dirinya sebagai regulator, eksekutor dan supervisor hukum acara. Khususnya terhadap hukum acara pidana, terkait dengan Praperadilan.

 

Nah rencana DPR dan pemerintah yang bakal melakukan revisi KUHAP dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) memang mesti didukung. Setidaknya dalam revisi KUHAP nantinya mengatur solusi tentang permasalahan atas putusan praperadilan yang dianggap menyimpang secara fundamental. Sebabnya, di lain sisi pula putusan Praperadilan tidak diberikan peluang untuk upaya hukum baik banding, kasasi maupun PK. 

 

Kita tunggu saja, apakah DPR dan pemerintah mampu melakukan revisi KUHAP untuk memasukan solusi mengatasi permasalahan putusan Praperadilan yang dianggap menyimpang secara fundamental. Sebab, memasuki tahun politik, menyangsikan revisi KUHAP dapat dilakukan.

 

*)Dr. Reda Manthovani,.SH,.LLM adalah Tenaga Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.