Selasa, 10 April 2018
MA Berencana Naikkan Biaya Judicial Review 5 Kali Lipat
“Layaknya orang miskin dilarang sakit, orang miskin juga dilarang berperkara’.
CR-25
0
MA Berencana Naikkan Biaya Judicial Review 5 Kali Lipat
Gedung Mahkamah Agung. Foto: RES

Baru-baru ini beredar kabar bahwa Mahkamah Agung akan menaikkan biaya perkara untuk judicial review, dari yang sebelumnya sebesar Rp1 juta menjadi Rp5 juta. Rencana menaikkan biaya JR tersebut dituangkan MA melalui revisi Perma No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

 

Saat dikonfirmasi hukumonline  Senin (9/4) malam, Kabag Humas Mahkamah Agung, Abdullah, membenarkan kabar yang beredar tersebut. Ia menyebut bahwa memang MA sudah merencanakan untuk menaikkan biaya perkara Judicial Review menjadi Rp5 juta dan sudah dalam bentuk draft Perma yang saat ini sudah ada di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dinaikkannya biaya perkara, disebut Abdullah untuk keperluan mengumumkan putusan.

 

“Itu draft nya sudah sampai Menkumham sejak Desember 2017, tapi sampai sekarang belum turun,” kata Abdullah.

 

Kebijakan MA menaikkan biaya perkara hingga 5 kali lipat tersebut jelas mengundang protes keras dari kalangan pengamat dan masyarakat. Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO), Feri Amsari, menyebut bahwa kebijakan ini merupakan bukti bahwa asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan sudah mulai ditinggalkan. Melalui kebijakan ini, kata Feri, masyarakat yang tidak mampu akan semakin jauh dari akses keadilan.

 

(Baca: Tahun 2017, Kontribusi MA Terhadap Negara Capai 18 Triliun)

 

Logikanya, jelas Feri, mengapa pengujian aturan tidak sepatutnya dipungut biaya adalah agar masyarakat bisa memperjuangkan haknya kapan saja, tanpa harus menunggu ‘kapan gajian’, tanpa harus ‘berhutang’ atau menggadaikan barang hanya untuk dapat mengajukan JR.

 

Menurut Feri, dalam pembentukan aturan ada kekuasaan di situ dan potensi menyimpang pasti ada. Melalui JR inilah masyarakat diberikan ruang untuk mengkritik aturan buatan pemerintah, sehingga menjadi rancu jika masyarakat sebagai korban harus dipungut biaya besar.

 

“Tendensi pemerintah untuk mengeluarkan aturan yang merugikan masyarakat sangat tinggi, menjadi tidak logis jika korban aturan itu yang justru bertanggungjawab mengeluarkan biaya mahal,” tukas Feri dalam diskusi bertajuk “Transparansi Peradilan & Membenahi Persidangan Tertutup di Mahkamah Agung” yang diadakan ICW, Senin (9/4).

 

(Baca: Biaya Perkara Masuk PnBP Mahkamah Agung)

 

Direktur Advokasi YLBHI, M. Isnur yang sudah berpengalaman melakukan JR di MA turut menyayangkan kebijakan MA tersebut. Menurutnya, biaya Rp1 juta yang sebelumnya di terapkan saja sudah cukup membebani LBH serta para pihak yang ingin melakukan uji materiil, apalagi jika harganya dinaikkan menjadi Rp5 juta.

 

“Mengapa harus dibebankan kepada masyarakat? Harusnya kalau pemerintah yang salah bikin aturan, maka dia yang harus menyiapkan dana untuk mengoreksi aturan mereka. Sudah masyarakat disuruh bayar pajak, disuruh bayar juga untuk memperjuangkan haknya,” pungkas Isnur.

 

Peneliti PUSKAPSI Bayu Dwi Anggono juga mengeluhkan begitu mahalnya biaya perkara yang hendak diberlakukan MA. Hal tersebut tentu sangat memberatkan, bahkan mereka diharuskan memberikan keterangan ahli, ditambah lagi permohonan harus dilakukan ke MA yang terletak di daerah Jakarta.

 

Menurutnya, ini memberatkan bagi masyarakat-masyarakat di daerah apalagi dinaikkan biaya perkara menjadi Rp5 juta. Jika demikian halnya, maka sama saja dengan MA melarang orang miskin untuk berperkara (JR) di MA.

 

“Pertanyaan sederhana dari kami, ini apakah MA serius membuka akses to justice atau masih karena tidak ingin menyidangkan perkara itu makanya persyaratan untuk mengajukan JR di MA seolah semakin diperberat,” ujar Bayu saat dimintai keterangan pers di Sekretariat ICW.

 

Menurut peneliti ICW, Tama Satrya Langkun, sejak awal MA memang bukan didesain untuk memberikan keuntungan kepada negara lewat PnBP, melainkan MA didesain bertanggungjawab menegakkan keadilan. Dengan demikian Tama mendesak agar beban biaya administrasi untuk mengajukan perkara, terutama perkara pengujian perundang-undangan, tata usaha negara dan pidana perlu ditiadakan.

 

“Kami minta Gratis!,” tegas Tama.

 

Ditambahkan Feri, perkara Judicial Review ini berbeda dengan perkara perdata. Kalau perkara perdata, kata Feri, memang wajar jika dibebankan biaya perkara, karena tidak melawan pemerintah. Lain halnya dengan perkara JR, ini soal masyarakat melawan aturan buatan pemerintah.

 

Sebelumnya, memang MA termasuk ke dalam salah satu instansi negara yang ditargetkan sebagai penghasil keuntungan untuk negara melalui PnBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak). Untuk lingkungan Mahkamah Agung rincian jenis dan tarif PnBP diatur melalui PP No. 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.