Rabu, 11 April 2018
LBH Jakarta Keluhkan Sulitnya Pelaksanaan PP Ganti Rugi
Bagus di atas kertas, tapi sulit dijalankan. Tantangan dalam pelaksanaan putusan pengadilan.
Ady TD Achmad
0
LBH Jakarta Keluhkan Sulitnya Pelaksanaan PP Ganti Rugi
Ilustrasi korban ingin mendapatkan keadilan dan kepastian. Ilustrator: HGW

Terhitung sudah lebih dari dua tahun pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau dikenal juga dengan PP Ganti Rugi. Ketika terbit, beleid itu disambut baik berbagai kalangan terutama lembaga bantuan hukum (LBH) yang selama ini kerap menangani kasus korban salah tangkap atau peradilan sesat. Kepala Bidang Fair Trial LBH Jakarta, Arif Maulana, menilai regulasi ini sudah cukup baik dibanding sebelumnya karena menaikan jumlah nominal yang bisa diterima korban.

Sayangnya, pelaksanaan PP yang ditetapkan dan diundangkan 8 Desember 2015 itu masih terkendala. Bahkan Arif menilai PP itu bagus di atas kertas tapi tidak bisa dijalankan. Persoalan itu dihadapi oleh salah satu perkara korban salah tangkap yang ditangani LBH Jakarta yakni kasus pengamen Cipulir.

(Baca Juga: Korban Salah Tangkap Gunakan PP Ganti Rugi Terbaru).

Awalnya, dua orang pengamen Cipulir yaitu Andro Supriyanto dan Nurdin Priyanto dijatuhi vonis masing-masing 7 tahun penjara oleh majelis PN Jakarta Selatan lewat putusan bernomor PN 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. Dalam amar putusan majelis menyatakan kedua pengamen itu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘pembunuhan secara bersama-sama.’

Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta bernomor 60/Pid/2014 /PT.DKI menganulir putusan PN Jakarta Selatan itu dengan vonis bebas. Putusan banding diperkuat oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi melalui putusan No. 1055K/Pid/2014. Selain itu mereka juga menempuh upaya praperadilan di PN Jakarta Selatan untuk menuntut ganti rugi sebesar Rp1 Milyar. Hasilnya, majelis hakim praperadilan hanya mengabulkan tuntan ganti rugi sebesar Rp72 juta.

Sejak putusan pra peradilan itu terbit Agustus 2016 sampai sekarang kedua pengamen korban salah tangkap itu belum menerima kompensasi ganti rugi sesuai amar putusan pengadilan. Arif berpendapat persoalan ini sering dihadapi LBH Jakarta saat menangani perkara yang lawannya negara (pemerintah). LBH Padang yang mendampingi korban kekerasan aparat dan memenangkan gugatan hingga Mahkamah Agung juga mengalami kesulitan mendapatkan ganti kerugian dari negara.

Mengacu PP Ganti Rugi, Arif menyebut pembayaran ganti rugi itu harusnya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh Menteri Keuangan. Menurut Arif, pihak pemerintah beralasan ganti kerugian itu belum bisa diberikan karena Kementerian Keuangan belum menerbitkan peraturan pelaksana tentang tata cara pembayaran ganti rugi sesuai PP No.92 Tahun 2015. Pasal 39C PP Ganti Rugi menjelaskan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ganti rugi wajib disesuaikan dengan PP Ganti Rugi paling lambat 6 bulan sejak PP Ganti Rugi diundangkan.

“PP itu sudah diundangkan dua tahun lalu, tapi sampai sekarang Kementerian Keuangan belum menerbitkan peraturan teknisnya,” kata Arif dalam jumpa pers di kantor LBH Jakarta, Selasa (10/4). Padahal, berdasarkan catatan hukumonline, Menteri Keuangan sebenarnya sudah menerbitkan regulasi mengenai pembayaran atas putusan pengadilan.

(Baca juga: Menang Gugatan Lawan Pemerintah, Ketahui Mekanisme Tagihannya).

Arif menjelaskan dalam PP sebelumnya, mekanisme pencairan ganti rugi sangat rumit karena harus menunjukan surat eksekusi dari pengadilan kepada jaksa. Kemudian jaksa mengirim surat kepada Kementerian Hukum dan HAM (KumHAM) setelah itu dilanjutkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk dicairkan. PP No. 92 Tahun 2015 mengatur lebih baik mekanismenya karena setelah mengantongi putusan praperadilan bisa langsung mengajukan pencairan dana ganti rugi kepada Kemenkeu. Walau mengatur lebih baik, tapi saat ini ketentuan itu belum bisa berjalan.

Menurut Arif pemerintah sebagai eksekutif telah melakukan mal administrasi karena belum menerbitkan peraturan sesuai amanat PP Ganti Rugi. LBH Jakarta telah bertemu sejumlah lembaga pemerintah seperti Ombudsman, Komnas HAM, KumHAM, dan DPR untuk mencari solusi atas persoalan tersebut, tapi belum melihat ada itikad baik dari pihak Kemenkeu. “Kami memberi waktu sampai bulan ini jika ganti rugi tak kunjung dibayarkan kepada korban maka kami bakal melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan,” urai Arif.

Pengacara publik LBH Jakarta, Shaleh Al Ghifari, mengatakan Ombudsman Republik Indonesia telah merekomendasikan Kemenkeu untuk menjelaskan langkah yang sudah ditempuh untuk menjawab masalah tersebut sekaligus menyampaikan sejauhmana pembahasan peraturan teknis yang dimaksud. Begitu pula Komnas HAM, merekomendasikan Kemenkeu untuk segera menerbitkan peraturan pelaksana sebagaimana amanat PP Ganti Rugi.

Hasil rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR menurut pria yang disapa Gifar itu juga menyatakan rekomendasi yang serupa agar Kemenkeu menjalankan perintah PP Ganti Rugi. Kemudian pihak Ditjen PP KumHAM menyatakan persoalan ini akan di bawa dalam rapat tingkat menteri. Dalam mediasi yang dilakukan lewat Layanan Pengaduan Hukum dan HAM Kanwil Jakarta KumHAM, Gifar mengatakan pihak Kemenkeu tidak pernah hadir walau sudah diundang 2 kali.

“Ke depan kami akan melayangkan surat kepada Wantimpres dan dari pihak keluarga korban akan memberikan surat secara langsung kepada Presiden Joko Widodo,” pungkas Gifar.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.