Kamis, 12 April 2018
Perintah Penetapan Tersangka Lampaui Kewenangan Hakim Praperadilan
DPR diminta perlu segera bertindak untuk mengatasi aturan hukum acara praperadilan yang tidak lengkap.
Rofiq Hidayat
0
Perintah Penetapan Tersangka Lampaui Kewenangan Hakim Praperadilan
Foto ilustrasi: BAS

Terbitnya putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang memerintahkan sejumlah nama untuk ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupi dana talangan Bank Century menimbulkan kontroversi. Pasalnya, permohonan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang diputus Hakim tunggal Effendi Mukhtar ini dinilai melampaui batas kewenangan seorang hakim praperadilan.        

 

Dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Pancasila Redha Mantovani menilai putusan praperadilan itu menyimpang secara fundamental. Sebab, putusan praperadilan bernomor 24/Pid.Prap/2018/PN.Jaksel tidak sesuai dengan rambu-rambu yang ditentukan dalam KUHAP dan Peraturan MA. “Lagi-lagi lahir putusan praperadilan yang menyimpang secara fundamental,” ujar Redha kepada Hukumonline, Kamis (4/12/2018).

 

Dia merujuk Pasal 2 ayat (1) Peraturan MA (Perma) No.4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan disebutkan, “Obyek Praperadilan adalah: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan; b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”.

 

“Pemeriksaan praperadilan hanya sebatas aspek formil, bukan substansi perkara. Namun faktanya, putusan tersebut hakim memutuskan di luar kewenangannya. Bahkan cenderung menjadi putusan yang menyimpang secara fundamental,” ujar Redha.

 

Menurutnya, efek dari putusan praperadilan PN Jaksel yang menyimpang secara fundamental itu menimbulkan persoalan baru. Sebab, merujuk pada Perma No. 4 Tahun 2016 itu, putusan praperadilan tidak bisa diajukan upaya hukum biasa (kasasi) maupun luar biasa (PK). Makanya, koreksi terhadap putusan yang menyimpang secara fundamental itu belum ditemukan solusinya.   

 

“Perma 4 Tahun 2016 hanya mengatur pengawasan terhadap perilaku hakim menjalankan tugas praperadilan, meminta keterangan teknis pemeriksaan, hingga putusan praperadilan yang dianggap menyimpang secara fundamental itu.” Baca Juga: MA Terbitkan 14 Perma Sepanjang 2016, Cek Daftarnya

 

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Yenti Ganarsih berpandangan seharusnya tugas hakim mengadili dan memutus perkara sesuai batas kewenangannya. Meskipun hakim boleh bersikap progresif, tentu tak boleh pula melanggar hukum acara pidana, dalam hal ini hukum acara praperadilan.

 

Merujuk KUHAP dan putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, objek pemeriksaan praperadilan hanya menyangkut persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan penetapan tersangka. Namun, kewenangan (memerintahkan) menetapkan tersangka baru dalam putusan praperadilan bukan kewenangan hakim.

 

“Itu (kewenangan) penyidik sepanjang adanya dua alat bukti. Jadi, putusan praperadilan ini di luar kewenangannya,” ujar Yenti dalam sebuah diskusi di Komplek Parlemen, Kamis (12/4/2018).

 

Menurut Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang ini diperlukan pengaturan hukum acara khusus bagi praperadilan baik melalui revisi KUHAP maupun aturan lain. Sebab, selama ini hukum acara praperadilan dalam KUHAP dan Peraturan MA belum cukup memadai.

 

“Kita berharap DPR tidak diam dengan hukum acara yang kebablasan seperti ini. Ini jangan didiamkan saja oleh DPR. Harus segera (revisi UU) karena ini aturannya tambal sulam,” kata dia.  

 

Sudah sesuai

Terpisah, MA menghormati putusan praperadilan terkait perintah penyidikan dan penetapan tersangka baru dalam kasus Bank Century ini. "Pada dasarnya MA tetap menghormati independensi putusan hakim," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah ketika dihubungi Antara di Jakarta, Kamis (12/4/2018).


 

Abdullah menjelaskan persidangan praperadilan sudah sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam KUHAP. Namun, Abdullah tidak menampik bahwa obyek praperadilan yang dimohonkan tersebut memang belum diatur dalam KUHAP, tetapi sebagaian ada dalam putusan MK. "Tetapi secara yuridis hakim kan tidak boleh menolak perkara yang diajukan ke pengadilan," kata Abdullah.


 

Abdullah menambahkan hakim harus memutus perkara yang diajukan siapapun dan dengan alasan apapun termasuk permohonan praperadilan untuk kasus Bank Century yang diadili di PN Jakarta Selatan.


 

Seperti diketahui, Selasa (10/4) kemarin, Hakim Tunggal Effendy Muchtar memerintahkan KPK untuk melanjutkan kasus dugaan tindak pidana korupsi Bank Century sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, KPK diminta melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dan kawan-kawan berdasarkan surat dakwaan atas nama Budi Mulya. Kalau KPK tidak bisa menangani kasus ini bisa ditangani Kepolisian dan atau Kejaksaan untuk dilanjutkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

 

Dalam salah satu pertimbangannya, hakim meminta KPK, selaku pihak termohon, sebagai penegak hukum harus bersikap adil dengan melanjutkan pemeriksaan dan penuntutan kasus Century ini. Menurut hakim, apa yang dimohonkan Pemohon (MAKI) demi tegaknya hukum dan keadilan, sehingga masyarakat pencari keadilan dapat mengujinya melalui lembaga praperadilan.

 

Hakim berpendapat lembaga praperadilan sebagai lembaga kontrol secara horisontal setiap tindakan penegak hukum. Sehingga permohonan ini tidak prematur dan eksepsi yang diutarakan KPK tidak beralasan dan harus ditolak. Sebelumnya, permohonan ini MAKI in terkait penghentian penyidikan atas nama Boediono dalam kasus dugaan korupsi Bank Century. MA telah menerbitkan putusan kasasi No. 861 K/Pid.Sus/2015 dengan Terdakwa Budi Mulya yang telah divonis bersalah dalam kasus ini selama 15 tahun penjara. (ANT)

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.