Jumat, 13 April 2018
Jokowi & Hakim Konstitusi Oleh: Reza Fikri Febriansyah*)
Pilihan Presiden Jokowi terkait pengganti Maria Farida Indrati sebagai Hakim Konstitusi akan menjadi salah satu momentum strategis untuk membuktikan kepada publik bahwa pemilihan dilakukan secara independen dan imparsial.
RED
0
Jokowi & Hakim Konstitusi Oleh: Reza Fikri Febriansyah*)
Reza Fikri Febriansyah. Foto: Dokumen Pribadi.

Besarnya kewenangan dan luasnya dampak dari suatu Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi alasan bahwa tersedianya 9 orang Hakim Konstitusi secara berkesinambungan merupakan conditio sine qua non dalam mewujudkan supremasi konstitusi. Konstitusi dan Undang-Undang mengatur bahwa integritas, kapabilitas, serta sifat kenegarawanan merupakan 3 dimensi mutlak yang harus dimiliki secara seimbang oleh Hakim Konstitusi sebagai sosok negarawan berintegritas dan berkepribadian tidak tercela yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan guna menjalankan tugas dan tanggung jawab mulia sebagai the sole interpreter and the guardian of the constitution.

 

Dalam waktu dekat, Presiden Joko Widodo berkesempatan untuk memilih 1 orang lagi calon Hakim Konstitusi dari ‘pintu Istana Presiden’ sebagai pengganti Maria Farida Indrati yang akan berakhir masa jabatannya dalam periode kedua. Masyarakat tentu sangat menanti terpilihnya sosok terbaik dari Presiden Joko Widodo untuk melengkapi komposisi 9 Hakim Konstitusi.

 

Secara historis-empiris, kisah terpilihnya tiap-tiap Hakim Konstitusi berbeda-beda, sebab MA, DPR, dan Presiden (sebagai 3 lembaga tinggi negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengajukan (calon) Hakim Konstitusi) selama ini menerapkan cara yang tidak baku dan berbeda satu sama lain dalam menggunakan kewenangannya untuk memilih Hakim Konstitusi.

 

Dengan demikian, pengaturan mengenai pemilihan Hakim Konstitusi berdasarkan UUDNRI Tahun 1945 dan UU No. 24/2003 jo. UU No. 8/2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) nampaknya belum (atau memang tidak ingin) ditafsirkan seragam oleh MA, DPR, dan Presiden.

 

Benar bahwa Presiden Joko Widodo telah dua kali memilih calon Hakim Konstitusi melalui bantuan Pansel. Namun setidaknya terdapat 2 catatan signifikan dalam kedua proses tersebut. Pansel pertama mengeliminir hak konstitusional Hamdan Zoelva yang masih berpeluang terpilih sebagai Hakim Konstitusi untuk periode kedua hanya karena Hamdan Zoelva tidak bersedia diuji (kembali) kelayakan dan kepatutannya oleh Pansel mengingat Hamdan Zoelva sedang mengemban amanah sebagai Ketua MK dan di dalam Pansel ini banyak terdapat figur yang seringkali menyampaikan keterangan ahli dalam banyak perkara di MK.

 

Sedangkan dalam Pansel kedua, diterapkan sistem “ranking/peringkat” terhadap 3 calon Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Pansel kepada Presiden Joko Widodo, suatu sistem yang sama sekali tidak diterapkan oleh Pansel yang pertama dan nampak lebih mirip seperti metode seleksi bagi calon Pimpinan Tinggi dalam ranah Aparatur Sipil Negara.

 

Secara empiris, tafsir atas prinsip “transparan dan partisipatif serta objektif dan akuntabel” menurut Pasal 19 jo. Pasal 20 UU MK seringkali dipersempit sehingga pembentukan Pansel sebagai ‘alat bantu’ bagi MA, DPR, atau Presiden dalam memilih Hakim Konstiusi seolah-olah merupakan tafsir tunggal dan bersifat sine qua non sebagai implementasi prinsip “transparan dan partisipatif serta objektif dan akuntabel”. Padahal Penjelasan Pasal 19 UU MK hanya mensyaratkan bahwa “calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon Hakim Konstitusi yang bersangkutan”.

 

Dengan demikian, titik berat ketentuan ini adalah tersedianya ruang dan waktu yang cukup bagi hak masyarakat untuk mendapat informasi yang memadai dan memberi masukan terkait calon Hakim Konstitusi yang akan dipilih oleh MA, DPR, atau Presiden sehingga sekali lagi, “pembentukan Pansel terlebih dahulu” jelas bukanlah merupakan syarat imperatif-normatif bagi MA, DPR, atau Presiden untuk memilih Hakim Konstitusi.

 

Dalam risalah proses amandemen UUD 1945 sepanjang tahun 1999-2002, khususnya terkait persoalan Mahkamah Konstitusi dalam Bab mengenai Kekuasaan Kehakiman, terdapat 3 isu krusial yang menjadi topik perdebatan PAH I MPR RI saat itu, yakni jumlah, syarat, dan rekrutmen Hakim Konstitusi.

 

Berdasarkan 3 isu krusial ini, hanya yang menyangkut jumlah saja yang disepakati diatur dalam UUDNRI Tahun 1945, sedangkan mengenai syarat dan proses rekrutmen Hakim Konstitusi disepakati diatur dalam Undang-Undang. PAH I MPR RI saat itu berpandangan bahwa MA, DPR, dan Presiden masing-masing lebih baik diberikan eksklusivitas mengenai cara pemilihan Hakim Konstitusi (Setjen & Kepaniteraan MKRI, 2008: 396-397)

 

Oleh karena itu, berdasarkan maksud asli (original intent) para pembentuk konstitusi, pembentukan Pansel calon Hakim Konstitusi sama sekali bukan merupakan tafsir tunggal dan conditio sine qua non untuk mengimplementasikan prinsip “transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel” dalam pemilihan calon Hakim Konstitusi dan patut diingat bahwa seluruh Hakim Konstitusi generasi pertama (baik pilihan MA, DPR, maupun Presiden) jelas tidaklah dipilih melalui ‘bantuan’ Pansel. Dengan demikian, pembentukan Pansel sebelum MA, DPR, atau Presiden memiliih Hakim Konstitusi harus senantiasa bersifat fakultatif, bukan imperatif-normatif.

 

Dalam hal MA, DPR, atau Presiden tetap berkeinginan untuk membentuk Pansel sebagai “alat bantu” sebelum menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk memilih Hakim Konstitusi, Penulis menawarkan beberapa catatan signifikan, antara lain:

  1. Figur yang paling ideal menjadi Pansel seharusnya adalah para mantan Hakim Konstitusi karena mereka jelas telah memiliki pengalaman menjadi Hakim Konstitusi;
  2. Pansel tidak berasal dari anggota/komisioner lembaga tinggi negara selain MA, DPR, dan Presiden, sebab selain lembaga tinggi negara tersebut bukanlah representasi partisipasi masyarakat, hal ini juga (berpotensi) mendegradasi kewibawaan lembaga tinggi negara tersebut karena telah dijadikan ‘alat bantu’ oleh MA, DPR, atau Presiden dalam memilih calon Hakim Konstitusi;
  3. Pansel hendaknya tidak didominasi oleh figur yang memiliki orientasi dan preferensi politik, suku, agama, almamater pendidikan, serta pengalaman organisasi kemahasiswaan/kemasyarakatan yang relatif seragam, sebab hal ini rentan menghasilkan determinasi subjektivitas Pansel dalam menyeleksi calon Hakim Konstitusi serta borpetensi menciptakan stigma bahwa Pansel sekedar ‘penggelar karpet merah’ atau ‘tim sukses’ atau justru sebagai ‘silent killer’ bagi figur-figur tertentu untuk menjadi atau tidak menjadi Hakim Konstitusi; dan
  4. Pansel hendaknya tidak membuat dan mengumumkan “peringkat/ranking” secara terbuka, sebab hal ini berpotensi mereduksi atau setidak-tidaknya menyandera kewenangan konstitusional yang dimiliki MA, DPR, atau Presiden untuk memilih Hakim Konstitusi serta berpotensi mereduksi pula hak konstitusional warganegara yang memenuhi syarat yang ditetapkan Konstitusi dan Undang-Undang untuk menjadi Hakim Konstitusi;

 

Opsi lain yang relatif lebih praktis namun cukup strategis bagi popularitas Presiden Joko Widodo untuk memilih Hakim Konstitusi pengganti Maria Farida Indrati adalah memilih kembali mantan Hakim Konstitusi yang masih berpeluang terpilih kembali untuk periode kedua. Tradisi Presiden Joko Widodo memilih (kembali) mantan Hakim Konstitusi setidaknya pernah dilakukannya saat memilih I Dewa Gede Palguna untuk menggantikan Hamdan Zoelva sebagai Hakim Konstitusi pilihan Presiden.

 

Figur seperti Hamdan Zoelva, Moh. Mahfud MD, atau Ahmad Fadlil Sumadi (sekiranya mereka bersedia) merupakan figur yang sangat strategis dan jelas berpengalaman untuk dipilih oleh Presiden Joko Widodo sebagai Hakim Konstitusi. Jika alternatif ini yang dipilih maka besar kemungkinan Presiden Joko Widodo akan terbebas dari stigma politisasi dalam memilih Hakim Konstitusi, khususnya stigma court-packing dalam rangka mengamankan kebijakan-kebijakan strategis pemerintah dan memuluskan langkahnya untuk menjadi calon Presiden dalam Pilpres 2019, sebagaimana yang pernah dilakukan antara lain oleh Presiden James Madison, Presiden Abraham Lincoln, dan Presiden Franklin Delano Roosevelt terhadap konfigurasi Mahkamah Agung Amerika Serikat (Willam H. Rehnquist, 2002).

 

Secara sederhana, court-packing dimaknai sebagai segala daya dan upaya yang dapat dilakukan pihak yang berkepentingan untuk mempengaruhi dan bahkan menentukan komposisi dan konfigurasi (majelis) hakim di pengadilan agar dapat mengamankan kepentingannya (Barry Cushman: 2013). Court-packing ini dapat terjadi di negara manapun, tidak terkecuali Indonesia, bahkan dalam konteks pemilihan Hakim Konstitusi di Indonesia (baik melalui “pintu senayan”, “pintu medan merdeka utara”, maupun “pintu Istana Presiden”), praktik court packing yang sangat dikecam keras oleh Willam H. Rehnquist (mantan ketua MA Amerika Serikat) ini dapat pula dilakukan tidak hanya oleh 3 lembaga pengusul tersebut, melainkan juga oleh suatu ‘kekuatan besar’ (inivisible hand) di luar ketiganya, meskipun secara kasat mata seolah-olah nampak terlihat tetap dipilih oleh MA, DPR, atau Presiden.

 

Oleh karena itu, pilihan Presiden Joko Widodo terkait pengganti Maria Farida Indrati sebagai Hakim Konstitusi akan menjadi salah satu momentum strategis untuk membuktikan kepada publik bahwa Presiden Joko Widodo dapat secara independen dan imparsial memilih sosok negarawan penjaga konstitusi untuk 5 tahun ke depan. Bukan sekadar memasukkan ‘agen Istana Presiden’ ke gedung Mahkamah Konstitusi, khususnya guna mengamankan hajat politik Pilpres 2019.

 

Jika hal ini dapat dilakukan maka Presiden Joko Widodo akan terbebas dari stigma untuk melakukan atau dijadikan alat oleh kekuatan besar (inivisible hand) di luar Istana Presiden dalam rangka court-packing terhadap Mahkamah Konstitusi sehingga Hakim Konstitusi yang terpilih betul-betul merupakan sosok negarawan yang matang, bukan sekedar orang yang beruntung hanya karena dekat dengan ‘pintu Istana Presiden’.

 

*)Reza Fikri Febriansyah adalah Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Direktur III & Peneliti pada Kolegium Jurist Institute (pendapat pribadi).

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.