Jumat, 13 April 2018
Pledoi Novanto Ungkap Aliran Dana e-KTP ke Koleganya
Hanya saja, Novanto tidak mengetahui langsung mengenai penerimaan aliran uang e-KTP tersebut.
Aji Prasetyo
0
Pledoi Novanto Ungkap Aliran Dana e-KTP ke Koleganya

Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Setya Novanto menyampaikan nota pembelaan atau pledoi pribadinya di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Ia menyebut surat tuntutan penuntut umum pada Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK) tidak relevan dan tidak sesuai dengan fakta persidangan.

 

Dalam pembelaannya, Novanto tidak pernah mengintervensi proses anggaran e-KTP yang berakibat menguntungkan dirinya dan orang lain sebagaimana surat tuntutan. Menurutnya, dari fakta sidang justru peran pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mempunyai peran sentral dalam anggaran ini.

 

Pada akhir November 2009, pemerintah mengusulkan perubahan yang akhirnya menjadi APBN murni. Usulan itu menurut Novanto dilakukan pemerintah melalui Kemendagri dengan mengirim surat kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas.

 

Ia melanjutkan pembiayaan e-KTP berasal dari pinjaman luar negeri dengan mengubah sumber pembiayaan dari Pinjaman Luar Negeri (PHLN) menjadi APBN murni dibutuhkan persetujuan DPR, di atas rancangan anggaran Pembiayaan Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional yang akan diajukan oleh Kemendagri. Baca Juga: Dituntut 16 Tahun, Setnov Juga Dicabut Hak Politiknya

 

Selanjutnya, awal bulan Februari 2010 guna mempermudah proses pembahasan anggaran tersebut, kemudian Irman dan Andi Agustinus Alias Andi Narogong membuat kesepakatan dengan Burhanuddin Napitupulu selaku Ketua Komisi II DPR, yang pada pokoknya pihak yang akan memberi fee kepada Anggota DPR untuk memperlancar pembahasan anggaran proyek penerapan e-KTP agar mendapat persetujuan DPR. Kesepakatan tersebut diketahui oleh Sdri. Diah Anggraeni selaku Sekretaris Jenderal Kemendagri.

 

"Seluruh fakta yang diuraikan diatas menunjukkan bagaimana peranan pemerintah dalam proses perubahan penganggaran. Sementara peran DPR RI melalui Komisi II hanya sebatas memberi persetujuan. Kesepakatan yang terjadi antara Sdr. Irman, Sdr. Andi Agustinus bersama Ketua Komisi II saat itu Sdr. Burhanuddin Napitupulu adalah di luar tanggung jawab saya. Apalagi kesepakatan tersebut dilakukan sebelum Sdr. Andi Agustinus memperkenalkan saya dengan Sdr. Irman di Hotel Grand Melia Kuningan," kata Novanto saat membacakan pledoinya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (13/4/2018).

 

Meski begitu, ia mengakui adanya berbagai pertemuan yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek e-KTP termasuk mengenai aliran uang ke DPR. Namun, ia menyebut hal itu sebagai bentuk keteledorannya karena tidak mengantisipasi jika sejumlah pertemuan itu pada akhirnya akan menyeret dirinya ke jeruji besi.  

 

Ia pun mengaku sangat menyesal mau melakukan pertemuan dengan Andi Agustinus, Irman dan Diah Anggraeni di Hotel Gran Melia, Jakarta. "Jika saja, saya tidak bersedia ditemui Andi Agustinus, Irman dan Diah Anggraeni di Hotel Grand Melia, mungkin saja saya tidak akan pernah terlibat jauh dalam proyek e-KTP. Apalagi melihat fakta persidangan sejak awal Sdr. Johanes Marliem dengan maksud tertentu dengan sengaja menjebak saya dengan merekam pembicaraan pada setiap pertemuan dengan saya," kata Novanto.

 

Bantah beneficial owner

Penuntut Umum dalam tuntutannya menyatakan uang yang ditransfer oleh Johannes Marliem kepada Made Oka Masagung dan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo merupakan uang untuk dan atas perintahnya. Padahal, pemilik sebenarnya (beneficial owner) atas uang-uang tersebut adalah dirinya. Sehingga, ketika uang tersebut telah diterima oleh Made Oka Masagung dan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, maka dianggap telah diterima oleh Novanto dengan mekanisme tidak langsung.

 

Pernyataan itu dianggap Novanto tidak relevan karena dalam persidangan uang dengan total US$3,8 juta tidak pernah berpindah tangan kepada dirinya. Rinciannya, telah dikembalikan kepada Anang S. Sudiharjo sebesar US$2 juta, uang diberikan kepada Irvanto US$315 ribu melalui rekening Muda Ichsan Harahap. "Sisa uang tersebut berjumlah US$ 1,485 juta saat saya dikonfrontir dengan Sdr. Irvanto disampaikan ke beberapa anggota Komisi II DPR melalui Sdr. Agun Gunanjar yang penyerahannya disaksikan Sdr. Irvanto," ungkapnya.

 

"Setelah mengantarkan uang kepada Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, kemudian amplop uang tersebut masing-masing diberi kode minuman, yaitu Merah dengan kode minuman McGuires, Biru dengan kode minuman Vodka dan Kuning dengan kode Chivas Regal," sambungnya. Baca Juga: Status Beneficial Owner dan Sanggahan Pengacara Novanto

 

Menyeret sejumlah nama

Novanto juga menceritakan, pada 21 Maret 2018 malam, sebelum ia diperiksa sebagai terdakwa, ia dikonfrontir dengan Irvanto yang menjelaskan kepada penyidik bahwa yang bersangkutan hanya bertindak sebagai kurir. Pernyataan itu dituangkan olehnya dalam surat permohonan sebagai Justice Collaborator (JC) yang juga telah diserahkannya kepada majelis.

 

Novanto menyebut dalam suratnya itu, berdasarkan keterangan Irvanto ada sejumlah anggota dewan yang diduga menerima uang. Mereka diantaranya Olly Dondokambey, Tamsil Linrung, Mirwan Amir, Melchias Markus Mekeng dan Ganjar Pranowo yang masing-masing sebesar US$500 ribu. Selain itu, ada nama Arif Wibowo dan Jafar Hapsah masing-masing US$250 ribu.

 

Pada Jumat 6 Maret 2018, ia kembali dikonfrontir dengan Irvanto terkait penerimaan uang. Dan hasilnya keponakannya tersebut menceritakan kronologis secara lengkap pemberian uang pada 2010 kepada beberapa anggota DPR. Bahkan, menambah nama yang diduga menerima aliran uang haram itu.

 

Pertama, diterima dari Andi Agustinus sejumlah US$1 juta, kemudian Irvanto diminta oleh Andi untuk mengantarkan kepada Melchias Markus Mekeng dan Markus Nari. "Namun menurut Irvanto uang tersebut semuanya diserahkan langsung kepada Sdr. Melchias Markus Mekeng di ruang Fraksi Golkar Lantai 12 Gedung DPR RI," terang Novanto.

 

Kemudian uang US$100 ribu kepada Jafar Hapsah, US$500 ribu kepada Chairuman Harahap yang diantar langsung Irvanto ke kediaman Chairuman. Irvanto juga menemani Made Oka Masagung saat memberikan uang US$1 juta kepada Chairuman di Hotel Mulia, Jakarta.

 

"Sebesar US$1 juta untuk anggota Komisi II DPR RI melalui Sdr. Agun Gunandjar. Irvanto menyerahkan sendiri ke rumah yang bersangkutan. Menemani Sdr. Made Oka Masagung pada saat menyerahkan uang sebesar Sin$500 ribu juga untuk Komisi II DPR RI melalui Sdr. Agun Gunandjar di Senayan City," ungkap Novanto.

 

"Diterima dari Sdr. Andi Agustinus sebesar US$700 ribu, kemudian Sdr. Irvanto menyerahkan langsung kepada Sdr. Ade Komaruddin," sambungnya.

 

Namun Novanto menegaskan dirinya memang tidak mengetahui langsung mengenai penerimaan tersebut. “Sekali lagi saya tegaskan bahwa apa yang saya sampaikan adalah yang saya ketahui. Pertama, saya hanya mendengar dari Made Oka Masagung saat berkunjung ke rumah saya di Jalan Wijaya bersama Andi Narogong. Kedua, pada saat di konfrontir dengan Sdr. Irvanto Hendra Pambudi di depan penyidikan pada tanggal 21 Maret 2018,” jelasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.