Sabtu, 14 April 2018
Orasi Ilmiah di FIA UI, Boediono Singgung Penataan Institusi Hukum dan Politik
Cengkeraman politisi dan kelompok bisnis terhadap birokrasi akan berdampak buruk dalam jangka panjang.
Muhammad Yasin
0
Orasi Ilmiah di FIA UI, Boediono Singgung Penataan Institusi Hukum dan Politik
Budiono ketika menyampaikan orasi ilmiah di kampus UI Depok, Jum'at (13/4). Foto: MYS

Wakil Presiden Republik Indonesia 2009-2014, Boediono, percaya bahwa reformasi birokrasi tak bisa dilepaskan dari penataan institusi-institusi publik lain seperti institusi hukum dan politik. Birokrasi, politik, dan hukum saling terkait dan saling berinteraksi mempengaruhi satu sama lain. Kinerja yang satu dipengaruhi institusi lainnya. Negara-negara yang mewarisi lembaga hukum yang sudah tertata memperlihatkan kemudahan melakukan reformasi birokrasi. Di negara berkembang, perkembangan institusi hukum, politik, dan birokrasi relatif sama.

 

Demikian antara lain poin penting Orasi Ilmiah yang disampaikan Boediono dalam rangka Dies Natalis ke-3 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia di kampus UI Depok, Jum’at (13/4) kemarin. “Jauh lebih mudah untuk membangun birokrasi bila institusi-institusi politik dan hukum sudah tertata,” ucapnya di hadapan ratusan civitas akademika.

 

Hadir dalam acara itu termasuk dihadiri Rektor Universitas Indonesia Muhammad Anis, mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, dan Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Eko Prasojo. Di hadapan peserta Boediono menyampaikan Orasi Ilmiah berjudul ‘Reformasi Birokrasi untuk Pembangunan’.

 

(Baca juga: 3 Kompetensi Kunci yang Wajib Dimiliki ASN)

 

Dalam orasinya, Wakil Presiden 2009-2014 itu mengutip pengalaman sejumlah negara seperti Jepang, Singapura, dan Korea Selatan untuk menunjukkan bahwa betapa pentingnya reformasi birokrasi menopang keberhasilan pembangunan. Selain itu ada fokus pembangunan, yang bertumpu pada pendidikan massal, penataan birokrasi, dan pembangunan jaringan infrastruktur yang memadai. “Birokrasi yang efektif adalah syarat wajib, necessary condition, bagi berhasilnya pembangunan,” tegas Boediono.

 

Reformasi birokrasi adalah program yang telah dijalankan secara massif di Indonesia, ditandai dengan penataan kelembagaan dan hukum. Lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan bagian dari reformasi birokrasi tersebut, selain remunerasi dan penataan sejumlah lembaga sampiran negara (state auxiliary organ). Menurut Boediono, langkah atau program apapun yang dilakukan, keberhasilan reformasi birokrasi terutama ditentukan dua syarat.

 

Pertama, komitmen politik yang kuat pada tingkat tinggi untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkesiambungan. Inilah yang membedakan negara-negara berkembang dari negara yang berhasil menata birokrasi seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Boediono percaya pendidikan, birokrasi, dan jaringan infrastruktur adalah kunci pembangunan asalkan ada komitmen politik dari atas. “Ketiga bidang itu adalah kunci kemajuan bangsa dalam jangka panjang,” tegasnya.

 

(Baca juga: Hasil Kajian FIA-UI, Peran KASN Perlu DIperkuat)

 

Kedua, adanya rencana strategis yang realistis dan terfokus, serta dilaksanakan secara konsisten. Pada tahun 2010 sebenarnya telah disusun Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 beserta rencana operasionalnya. Rencana ini sudah dijalankan, pada tahap awal diterapkan di Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, dan Sekretariat Negara. Proses ini terus bergulir ke lembaga lain hingga 36 Kementerian/Lembaga di akhir masa pemerintahan SBY-Boediono. Namun Boediono mengakui harus ada perbaikan yang dilakukan. “Eksprimen tersebut membuktikan bahwa proses reformasi yang sistematis dan berencana bisa dijalankan,” sambungnya.

 

Bureaucratic Capture

Dalam orasinya, Boediono berpendapat bahwa salah satu gejala yang sangat penting ditangani dalam menata birokrasi adalah bureaucrartic capture. Fenomena ini sangat umum terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Gejala bureaucratic capture ini bisa dilihat dari banyaknya kasus hukum yang terjadi. Gejala ini timbul sebagai konsekuensi dari interaksi yang tidak sehat antara birokrasi dengan institusi politik dan institusi bisnis. Birokrasi yang masuk dalam perangkap tidak lagi menjadi pendorong pembangunan, sebaliknya menjadi penghambat pembangunan.

 

Dalam sistem politik multipartai bisa terjadi partai berusaha ‘menguasai’ cabang-cabang birokrasi melalui penempatan kadernya di posisi-posisi penting. Jika masuknya kader partai itu menjadi kompetisi politik dan merembes ke birokrasi, maka birokrasi akan menjadi korupsi sistemik. “Birokrasi menjadi ranah perebutan bukan hanya suara, tetapi juga dana,” ucap Boediono.

 

Bureaucratic capture tak hanya bisa dilakukan politisi, tetapi juga kelompok bisnis. Tujuannya bukan merebut suara, melainkan dana. Kelompok bisnis secara langsung masuk ke birokrasi untuk mempengaruhi proses tender proyek-proyek pemerintah; atau secara tidak langsung dan lebih halus dengan mempengaruhi diterbitkannya kebijakan dan peraturan yang menguntungkan bisnis mereka. Jika proses mempengaruhi kebijakan ini terus dibiarkan, dampaknya akan terasa dalam jangka panjang terhadap birokrasi. “Korupsi sistemik terjadi dan birokrasi tidak akan pernah menjadi perangkat pembangunan bangsa yang efektif.

 

Rektor UI Muhammad Anis dan Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Eko Prasojo, mengatakan pentingnya reformasi dilakukan untuk menopang pembangunan. Reformasi birokrasi adalah suatu keniscayaan. Kampus akan memberikan kontribusi untuk pengambilan kebijakan. Kampus bisa berperan untuk apa yang disebut Boediono ‘meningkatkan kemampuan birokrasi dalam proses pengambilan kebijakan’.

 

Apalagi dalam perkembangan teknologi dan informasi saat ini. Kampus sangat bisa mengambil peran, memberikan masukan-masuk ilmiah dalam pengambilan kebijakan dan membangun reformasi birokrasi menggunakan teknologi informasi. Kampus bisa melahirkan sumber daya yang handal untuk masuk birokrasi. “Penerapan e-government mensyaratkan adanya birokrat-birokrat dengan kemampuan dan keterampilan baru," kata Boediono.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.