Sabtu, 14 April 2018
Dua Isu Penting dalam Revisi UU Ketenagakerjaan
Outsourcing dan pesangon kerap menjadi persoalan yang dihadapi pekerja dan pengusaha.
Ady Thea DA
0
Dua Isu Penting dalam Revisi UU Ketenagakerjaan
Demo buruh di Jakarta. Foto: RES

Wacana revisi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah bergulir sejak lama. Setiap rencana itu digulirkan, sering menimbulkan gejolak di masyarakat terutama penolakan dari kalangan buruh. Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri, menilai buruh dan pengusaha menginginkan sejumlah ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan itu dibenahi. Harapan itu juga tak jauh beda dengan pemerintah.

Menurut Hanif bidang ketenagakerjaan butuh reformasi menyeluruh, salah satu tujuannya agar Indonesia memiliki pekerja berketerampilan di atas standar dengan jumlah yang besar. Saat ini jumlah angkatan kerja di Indonesia sekitar 128 juta orang dan 60 persennya lulusan SD sampai SMP. Mayoritas angkatan kerja itu memiliki keterampilan tergolong menengah ke bawah. Padahal yang perlu diperbanyak saat ini tenaga kerja dengan pengetahuan dan keterampilan menengah ke atas.

Revisi UU Ketenagakerjaan dilakukan sebagai upaya untuk menggulirkan reformasi itu. Hanif menyebut butuh terobosan untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan yang berkembang sekarang. Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) yang terdiri dari unsur pekerja, pengusaha, dan pemerintah telah menyepakati revisi UU Ketenagakerjaan menjadi salah satu agenda kerja.

Arah menuju revisi UU Ketenagakerjaan itu menurut Hanif masih berproses. Pemerintah menjalin dialog dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mencari solusi atas berbagai isu ketenagakerjaan. Pendekatan yang dilakukan mengutamakan solusi yang sifatnya win-win atau tidak ada pihak yang dirugikan.

Hanif mencatat sedikitnya ada dua isu yang selama ini jadi persoalan bagi buruh dan pengusaha yaitu penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain atau dikenal dengan istilah outsourcing dan pesangon. “Problem konvensional yang selama ini menjadi diskusi kalangan buruh dan pengusaha itu harus dicari jalan keluarnya,” kata Hanif kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/4).

Tapi Hanif tidak mau menjelaskan lebih banyak mengenai perkembangan revisi UU Ketenagakerjaan karena saat ini masih di bahas dengan pemangku kepentingan termasuk di LKS Tripnas. Menurutnya proses revisi UU Ketenagakerjaan masih panjang, intinya ke depan Indonesia butuh ekosistem ketenagakerjaan yang lebih baik. Jumlah pekerja dengan keterampilan yang berkualitas tinggi harus didorong agar lebih banyak dan tersebar merata di seluruh daerah.

Selain itu Hanif menekankan iklim hubungan industrial yang kondusif harus tercipta agar setiap orang bisa mendapat kesempatan untuk meningkatkan dan memperbarui keterampilannya. Sehingga mampu untuk terus bekerja sampai pensiun. Selaras itu kesempatan kerja terus ditingkatkan baik jumlah dan kualitasnya.

Hukumonline mencatat ketentuan mengenai outsourcing yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan sudah lebih dari sekali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dari berbagai gugatan itu MK memutuskan pada intinya tidak melarang praktik outsourcing. Dalam putusan bernomor 27/PUU-IX/2011 MK menekankan perlunya perlindungan terahdap hak-hak pekerja outsourcing melalui dua model.

Pertama,  hubungan kerja antara perusahaan outsourcing dan buruh menggunakan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Kedua, jika hubungan kerja itu dijalin berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), harus menerapkan prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja (TUPE) yang bekerja pada perusahaan outsourcing.

Lewat pengalihan tindakan perlindungan itu buruh outsourcing tetap mendapat hak-haknya sekalipun perusahaan pemberi kerja tidak lagi memberikan pekerjaan pemborongan atau penyediaan jasa pekerja terhadap perusahaan outsourcing tempat buruh itu bekerja. Jika pekerjaan yang diperintahkan kepada buruh itu masih ada dan perusahaan outsourcing berganti, perusahaan outsourcing yang baru itu harus melanjutkan kontrak kerja buruh yang bersangkutan sekaligus masa kerjanya.

(Baca juga: Putusan MA Soal Outsourcing Penjualan Tiket Pesawat Jadi Perdebatan).

Begitu pula dengan ketentuan terkait pesangon, MK pernah memutus gugatan yang bersinggungan dengan pesangon salah satunya putusan No.100/PUU-X/2012. Putusan itu menganulir pasal 96 UU Ketenagakerjaan yang mengatur daluarsa terhadap tuntutan pembayaran upah buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja setelah lewat dua tahun sejak timbulnya hak.

Ketentuan itu berpotensi menghilangkan hak pesangon bagi buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) jika pengusaha tidak memenuhi kewajiban itu dan buruh tidak menuntutnya sampai lewat 2 tahun. Tapi MK telah menganulir ketentuan pasal 96 UU Ketenagakerjaan tersebut. Sekarang ketentuan yang mengatur mengenai daluarsa itu sudah tidak berlaku.

Anggota Badan Pekerja LKS Tripnas unsur buruh, Mirah Sumirat, mengatakan awalnya LKS Tripnas menyepakati untuk melakukan evaluasi terhadap UU Ketenagakerjaan. Kalangan buruh tidak anti untuk merevisi UU Ketenagakerjaan, tapi revisi itu harus dilakukan secara menyeluruh, jangan parsial. UU Ketenagakerjaan sudah layak untuk diubah total.

Evaluasi yang mengarah pada revisi UU Ketenagakerjaan itu menurut Mirah masih berproses di Badan Pekerja LKS Tripnas. Terakhir, pihak Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan sudah melakukan presentasi kepada LKS Tripnas mengenai draft RUU Ketenagakerjaan. Dalam presentasi itu Mirah mengingat ada sejumlah isu yang dipaparkan diantaranya berbagai putusan MK terkait UU Ketenagakerjaan. “Kami masih mendalami dan meminta pendapat dari berbagai pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan termasuk akademisi dan ahli,” katanya di Jakarta, Kamis (12/4).

Mirah mengatakan proses menuju revisi UU Ketenagakerjaan ini butuh waktu yang cukup lama dan harus hati-hati apalagi sudah masuk tahun politik. Agenda terdekat yang akan dilakukan LKS Tripnas dalam rangka revisi UU Ketenagakerjaan yakni meminta pemaparan draft RUU Ketenagakerjaan dari pihak pengusaha dan buruh. Sayangnya, agenda itu belum ditentukan waktunya karena LKS Tripnas masih sibuk mengerjakan agenda kerja lain.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.