Senin, 16 April 2018
Kolom Hukum J. Satrio
Woeker Ordonantie 1938 Jilid I
​​​​​​​Berdasarkan pengalaman, ketentuan Woekerbesluit 1916 ternyata tidak berhasil secara efektif mengurangi praktik riba dan karenanya telah diubah dan dituangkan dalam Woekerordonantie 1938.
RED
0
Woeker Ordonantie 1938 Jilid I
J. Satrio

Pengantar

Kita ternyata mempunyai undang-undang yang mengatur tentang riba, yang terkenal dengan sebutan Undang-Undang Riba atau Woekerordonantie. Undang-undang tersebut, sepanjang penulis tahu, belum dicabut, sehingga kalau hal itu benar, maka sampai sekarang undang-undang itu masih tetap berlaku.

 

Mula-mula ada Woekerbesluit 1916 yang berlaku di Nederlands Indie yang ternyata dalam pembentukannya, telah menimba pengalaman dari cara mengatasi riba yang telah dilakukan di Jerman (baca disertasi Tan Kian Lok, De Woekerordonantie 1938). Mula-mula diciptakan peraturan yang melarang orang memperjanjian bunga uang yang terlalu tinggi, sehingga dikeluarkanlah peraturan yang menetapkan bunga maksimal atas pelepasan uang, yang merupakan pembatasan atas kebebasan berkontrak.

 

Namun pengalaman menunjukkan, bahwa ketentuan maksimal bunga uang dengan mudah dapat diselundupi dengan cara (pelepas uang) menolak meminjamkan uang, tetapi bersedia untuk membelikan barang yang dibutuhkan oleh orang yang mau meminjam uang (untuk membeli barang tertentu) dan menjual kepadanya secara cicilan dengan harga yang sangat tinggi, tetapi dengan bunga yang normal. Yang nampak, bunganya normal, tetapi harganya sudah dinaikkan tinggi sekali. Kita melihat, membatasi tingkat suku bunga ternyata tidak efektif memerangi riba.

 

Dalam undang-undang riba Jerman, unsur “meminjamkan uang” dan “suku bunga”, dilepas dan diganti dengan perumusan yang lebih luas.

 

Beberapa elemen penting yang ada adalah:

  • ada ketidakseimbangan yang sangat menyolok antara prestasi dan kontra prestasi.
  • harus ada penyalahgunaan atas kecerobohan, kekurangpengalaman dan keadaan tersesak pihak lawan janjinya.
  • mendapatkan keuntungan kekayaan yang luar biasa melampaui nilai prestasinya sendiri, sehingga menibulkan suatu perbandingan yang sangat pincang dan mencolok antara pretasi dan kontraprestasinya.

 

Dengan perumusan yang lebih luas, maka riba meliputi baik “riba kredit“ maupun  “riba barang“.

 

Woekerbesluit 1916

  1. Perumusan Woekerbesluit 1916.

Apabila dalam suatu perjanjian, salah satu pihak telah menyalahgunakan kecerobohan, kekurangpengalaman atau keadaan terdesak lawan janjinya, untuk memperjanjikan suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dengan mana kewajiban lawan janjinya yang timbul dari perjanjian itu adalah sedemikian melebihi dari kewajiban dirinya, sehingga dengan mengingat akan keadaan, ketidakseimbangan kedua prestasi secara timbal balik itu adalah luar biasa, maka hakim, atas permintaan dari pihak yang dirugikan, dapat mengurangi kewajiban dari pihak itu atau membatalkan perjanjian, dan pada keputusannya sekaligus mengatur akibatnya bagi para pihak berdasarkan kepatutan, dalam arti bahwa, dalam hal ada pembatalan perjanjian, para pihak sedapat mungkin dikembalikan dalam keadaan seperti sebelum mereka menutup perjanjian.

 

  1. Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan.

Unsur penting:

  • menyalahgunakan keadaan ceroboh, kurang pengalaman dan keadaan terdesak lawan janjinya.
  • memperjanjikan suatu keuntungan yang luar biasa (tidak lumrah) melebihi kewajiban dirinya sendiri.

Kewajiban pembuktian:

  • pihak yang rugi harus membuktikan:

    • ia bersikap ceroboh, kurang pengalaman atau dalam keadaan terdesak.
    • lawan janjinya menyalahgunakan keadaan itu.
  • ada kertidak seimbangan prestasi timbal balik yang luar biasa (tidak lumrah).

 

Woekerordonantie 1938

Berdasarkan pengalaman, ketentuan Woekerbesluit 1916 ternyata tidak berhasil secara efektif mengurangi praktik riba dan karenanya telah diubah dan dituangkan dalam Woekerordonantie 1938.

 

Woekerordonantie 1938

Pasal 1: “Keputusan Raja 17 Juli 1916 no. 23 (Ind. Staatsb. No. 643) ditarik kembali.”

Pasal 2:

“(1) Apabila dalam suatu perjanjian, antara kewajiban timbal balik para pihak, sejak semula ada perbedaan nilai yang sedemikian rupa, sehingga, dengan memperhatikan keadaan yang ada, ketidak seimbangan kewajiban itu adalah luar biasa (tidak lumrah), maka Hakim dapat, atas permintaan dari pihak yang dirugikan atau demi jabatannya, mengurangi kewajiban pihak tersebut atau membatalkan perjanjiannya, kecuali bisa dibuktikan,  bahwa pihak yang dirugikan telah menyadari sepenuhnya akibat dari perjanjian yang ia tutup dan ia tidak telah bertindak secara ceroboh, kurang pengalaman atau dalam keadaan terdesak.

(2) Pembuktian dengan saksi-saksi diperbolehkan.

(3) Sebelum memberikan suatu keputusan, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Hakim harus memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menerangkan keadaan, yang bisa membenarkan ketidak seimbangan yang luar biasa (tidak lumrah) antara kewajiban timbal balik para pihak.

(4)  Apabila  Hakim memberikan keputusan sebagai yang dimaksudkan dalam ayat 1, maka dalam keputusannya atas perkara, ia sekaligus mengatur akibatnya bagi para pihak berdasarkan kepada kepatutan, dalam arti, dalam pembatalan perjanjian sedapat mungkin para pihak dikembalikan dalam keadaan sebelum ditutupnya perjanjian.”

 

Apa kelebihan dan perbaikan yang ada dalam Woekerordonantie 1938 dibandingkan Woekerbesluit 1916?

 

J. Satrio

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.