Senin, 16 April 2018
Begini Dampak Jika Pemerintah ‘Impor’ Dosen Asing
Mulai ketahanan nasional dan ketahanan nilai budaya. Rencana impor dosen menjadi bagian dari berlakunya Perpres No.20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Rofiq Hidayat
0
Begini Dampak Jika Pemerintah ‘Impor’ Dosen Asing
Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Foto: RES

Rencana pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenrstekdikti) “mengimpor” ratusan dosen dari negara lain ke Indonesia mendapat sorotan serius dari kalangan parlemen. Rencana kebijakan ini tak lepas karena berlakunya Peraturan Presiden (Perpres) No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang diteken Presiden Jokowi akhir Maret 2018. 

 

Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai Kemenristekdikti semestinya melakukan pemetaan terlebih dahulu sebelum mengambil kebijakan tersebut. Misalnya, data jumlah dosen asing yang dibutuhkan setiap perguruan tinggi di Indonesia. Sebab, masuknya dosen asing ke dalam negeri bisa berdampak dan berpengaruh terhadap nilai-nilai budaya dan dampak lain.

 

“Yakni dapat berdampak pada ketahanan nasional,” ujarnya di Komplek Gedung DPR, Senin (16/4/2018). Baca Juga: Perpres Penggunaan TKA Potensi Langgar Empat UU Ini

 

Bambang meminta agar Komisi X DPR, yang membidangi pendidikan, mesti mendorong Kemenristekdikti untuk membenahi sejumlah permasalahan dan pekerjaan rumah terkait kesejahteraan dosen (dalam negeri). Misal, fasilitas, sistem penggajian, sistem/model ketenagakerjaan dosen, ketimpangan Sumber Daya Manusia (SDM) dosen perguruan tinggi di perkotaan dan daerah-daerah di Indonesia.

 

Karena itu, Komisi X mesti memanggil Kemenristekdikti untuk meminta penjelasan secara soal rencana kebijakan tersebut termasuk tujuan dan landasan yang dipakai. “Ini agar rencana kebijakan tersebut tidak menimbulkan persoalan baru bagi dunia pendidikan dan riset di Indonesia,” kata Bambang mengingatkan.

 

Wakil Ketua Komisi X DPR, Sutan Adil Hendra menerangkan rencana kebijakan mendatangkan dosen asing ke Indonesia memiliki beberapa alasan alasan. Dampak positifnya, dosen asing dapat memacu peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar di kampus. Lembaga kampus di Indonesia dapat berstandar internasinoal terutama di bidang penelitian dan publikasi ilmiah.

 

Tak hanya itu, keberadaan dosen asing di tanah air dapat mengubah standar belajar mengajar hingga kualitas akademik menjadi lebih baik. Menurutnya, standar kegiatan belajar di kampus dalam negeri bakal sama dengan kampus di luar negeri, seperti kejujuran ilmiah dan metodologi. “Ada peningkatan kualitas akademik yang bisa kita contoh dalam rangka membangun perguruan tinggi dan transfer ilmu pengetahuan,” ujarnya.

 

Namun, ada dampak negatif dari kebijakan tersebut. Pertama, daya tahan bangsa Indonesia bakal dengan mudah dipelajari pihak asing secara mendalam. Hal dapat diketahui dari kegiatan penelitian yang dilakukan dosen asing bersama mahasiswanya. Sebab, hasil riset mereka dapat memetakan karakteristik wilayah, suku, dan sumber daya manusia, sumber daya alam secara lengkap.

 

“Ini berbahaya, karena ada penyusupan budaya. Karena itu, pemerintah mesti berhati-hati ketika mengambil kebijakan dosen impor ini,” ujar Sutan mengingatkan. 

 

Dampak negatif lain yang perlu diantisipasi atas melemahnya ketahanan nasional. Mulai pertahanan dan keamanan, pangan, sosial, budaya dan politik. Menurutnya, pemerintah mesti melakukan kajian mendalam secara komprehensif sebelum memutuskan kebijakan ini. “Jangan pertukaran pintu masuk infiltrasi yang merusak daya tahan bangsa dan memperlemah posisi tawar bangsa Indonesia di mata dunia,” ujar politisi Partai Gerindra itu. Baca Juga: Kalangan Parlemen Kritik Perpres Kemudahan Masuknya TKA

 

Anggota Komisi X DPR, Anang Hermansyah mempertanyakan urgensi rencana kebijakan ini. Menurutnya rencana tersebut menjadi bagian dari dampak pelaksaan Pasal 3 huruf e Perpres 20/2018. Pasal 3 huruf e menyebutkan, “Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:..e. lembaga sosial, keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan;”.

 

Anang membandingkan jumlah dosen asing yang bakal didatangkan dengan komposisi jumlah mahasiswa dan dosen di perguruan tinggi negeri dan swasta. Anang menyebut pada 2014/2015 jumlah mahasiswa di perguruan tinggi negeri sebanyak 1,9 juta. Sedangkan di perguruan tinggi swasta sebanyak 3,9 juta. Sedangkan jumlah dosen di perguruan tinggi negeri sebanyak 63.704 orang dan perguruan tinggi swasta sebanyak 108.067 dosen.

 

Anang mengakui perbandingan antara jumlah mahasiswa dengan dosen mengalami ketimpangan. Data tersebut mengalami perubahan sejak terbitnya kebijakan Kemensitekdikti yang terbilang ketat terhadap perguruan tinggi yakni terkait perekrutan dosen profesional dengan mendorong nomor induk dosen nasional.

“Tetapi, bila terdapat kekurangan jumlah dosen di bidang tertentu misalnya, solusi tidak melulu dengan mengimpor dosen asing dari negara luar,” kritiknya.

 

Kaji ulang

Wakil Ketua DPR Fadli Zon berpandangan serupa seraya meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan ini. Sebab, bila kebijakan ini diambil tanpa kajian bakal menimbulkan persoalan baru terutama terkait bidang studi yang memang sudah ada di Indonesia. Kecuali, kata dia, apabila bidang studinya belum ada di Indonesia dan belum memiliki ahlinya tentu hal ini tidak menjadi persoalan.

 

Tetapi kalau di Indonesia ini sudah ada ahlinya, ini akan jadi masalah. Tentu, ini akan mengeser juga peluang dosen-dosen kita untuk maju,” kritiknya.

 

Menurutnya, yang perlu dilakukan pemerintah itu meningkatkan mutu dan kualitas para dosen dalam negeri. Caranya, mengirimkan para dosen itu mengikuti kegiatan pertukaran dosen dengan negara luar. Atau menyekolahkan para dosen ke negara luar. “Jadi bukan membuat kebijakan yang justru akan menurunkan kesempatan dosen kita untuk maju dan ada seharusnya menjadi lapangan pekerjaan dan institusi kelembagaan strategis bagi dosen kita.”

 

Anang pun akhirnya menawarkan persyaratan ketat agar dosen asing bisa masuk ke Indonesia. Dia mengusulkan dosen asing mesti menguasai soal wawasan kebangsaan Indonesia dan empat pilar yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika. Baginya, menjadi profesi dosen di perguruan tinggi memiliki fungsi strategis dalam upaya menyiapkan generasi terbaik bangsa ini.

 

Menurut Anang, dampak impor dosen asing tak hanya persoalan menurunkan kesempatan dosen di bidang tertentu, tetapi dikhawatirkan berdampak pada ketahanan nasional, ketahahan nilai budaya. “Aspek ini perlu dipertimbangkan. Bagaimana dengan dosen asing untuk aspek tersebut,” ujar politisi Partai Amanat Nasional itu.  

 

Karena itu, Anang menilai pemerintah semestinya melakukan kajian mendalam terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan membuka “kran” masuknya dosen asing ke Indonesia untuk mengajar. Meskipun tak menampik ada dampak positif, namun potensi dampak negatif lain perlu dipertimbangkan pemerintah. “Saya kira dampak turunannya juga harus kita pikirkan,” ujar Anang yang juga mantan musisi ini.

 

Seperti diketahui, Menristekdikti M Nasir pernah mewacanakan pemerintah bakal mendatangkan sekitar 200-an dosen asing dari berbagai negara ke Indonesia. Tujuannya, untuk mendongkrak reputasi pendidikan nasional, khususnya di bidang riset dan teknologi. Karenanya, dosen asing yang bakal didatangkan difokuskan pada bidang sains dan teknologi.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.