Senin, 16 April 2018
Koalisi Anti Mafia Tambang: Tolak Gugatan Terhadap Ahli Perhitungan Kerugian Negara
Pasal 66 UU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan, Setiap orang yang memperjuangkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat yang didasarkan iktikad baik tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”.
M. Agus Yozami
0
Koalisi Anti Mafia Tambang: Tolak Gugatan Terhadap Ahli Perhitungan Kerugian Negara
Basuki Wasis, ahli yang diajukan oleh KPK dalam menghitung Kerugian Negara dalam dampak lingkungan, digugat mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, yang divonis 12 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor. Foto: ICW

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) akhirnya memvonis mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam 12 tahun penjara. Hakim juga mewajibkan Nur Alam membayar denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, Nur Alam diharuskan membayar uang pengganti Rp2,7 miliar. Namun perkara ini belum berhenti. Selain mengajukan banding, dia juga menggugat secara perdata kepada Basuki Wasis, ahli yang diajukan oleh KPK dalam menghitung kerugian negara dalam dampak lingkungan.

 

Basuki Wasis adalah dosen IPB dan ahli perhitungan kerugian dampak lingkungan. Dirinya diminta oleh KPK untuk menjadi ahli dalam perkara korupsi Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT Anugerah Harisma Barakah (AHB) dengan terdakwa Nur Alam.

 

Basuki Wasis mengungkapkan bahwa perkara korupsi ini mengakibatkan kerugian negara yang berasal dari musnahnya atau berkurangnya ekologis/lingkungan pada lokasi tambang di Pulau Kabaena sebesar Rp2.728.745.136.000. Keterangan Ahli inilah kemudian, yang menjadi dasar bagi Nur Alam untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong.    

 

Selain meminta kesaksian ahli Basuki Wasis, KPK juga meminta BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk melakukan perhitungan kerugian negara. BPKP berkeyakinan bahwa perkara ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.596.385.454.137. Sehingga, jika dihitung secara keseluruhan, kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp4.325.130.590.137.

 

Dalam siaran pers yang diterima hukumonline, Senin (16/4), Koalisi Anti Mafia Tambang yang terdiri dari YLBHI - ICW - WALHI - FWI - ICEL - JIKALAHARI - TII – SENARAI – JATAM menyatakan sangat mendukung prinsip penghitungan kerugian lingkungan dalam kasus-kasus korupsi di sektor sumber daya alam.

 

Menurut koalisi, jika melihat sejarah penanganan perkara di KPK kasus ini merupakan kasus dengan nilai kerugian Negara terbesar yang ditangani sepanjang tahun 2018. Meskipun di hakim di pengadilan Tipikor hanya mempertimbangkan kerugian Negara yang dihitung oleh BPKP, kasus ini merupakan capaian prestasi KPK.

 

“Vonis terhadap Nur Alam menjadi catatan bahwa ini merupakan pertama kalinya, KPK menangani korupsi tambang dengan menggunakan delik kerugian dampak lingkungan,” kata Muhamad Isnur perwakilan koalisi dari YLBHI.   

 

(Baca Juga: Disparitas Putusan dan Tuntutan Nur Alam)

 

Menurut Isnur, kondisi mengancam agenda pemberantasan korupsi dan perjuangan Lingkungan Hidup. Dia berpandangan, seorang ahli tidak bisa diancam karena kesaksiannya yang dia sampaikan di persidangan. Dia pun menduga ini bagian dari serangan balik terhadap partisipasi publik dalam lingkungan hidup atau dikenal Strategic Lawsuit Agains Pubic Partisipation (SLAPP). 

 

Pasal 66 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jelas menyatakan “Setiap orang yang memperjuangkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat yang didasarkan iktikad baik tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”

 

“Maka bila gugatan ini diterima, akan menjadi teror bagi siapa saja yang akan menjadi ahli di persidangan,” ujar Isnur. 

 

Isnur menegaskan, koalisi mengecam gugatan Nur Alam sebagai Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara untuk mencabut gugatannya dan fokus pada upaya hukum banding yang sedang berjalan. Namun jika yang bersangkutan tetap pada gugatannya maka koalisi anti mafia tambang siap mendukung Basuki Wasis, demi menjaga gerakan pemberantasan korupsi dan penyelamatan lingkungan hidup. 

 

Tuntutan Koalisi Anti Mafia Tambang:

  1. Pengadilan Negeri Cibinong Tidak Menerima/Menolak Gugatan Nur Alam terhadap Basuki Wasis;
  2. KPK melakukan banding terhadap putusan pengadilan tipikor untuk mempertahankan perhitungan kerugian Negara yang sudah jelas terjadi dan dihitung berdasarkan metode yang dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu, dalam gugatan perdata terhadap Basuki Wasis kami meminta agar KPK menjadi turut tergugat intervensi. Ini penting bagi KPK, sehingga bisa menjadi preseden dan dapat digunakan dalam perkara korupsi lainnya yang mengakibatkan kerusakan lingkungan;
  3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus terlibat dalam pembelaan dan perlindungan terhadap Basuki Wasis.; 
  4. Koalisi Anti Mafia Tambang juga menghimbau seluruh pegiat anti korupsi dan Pejuang-pejuang lingkungan hidup untuk bersama mendukung dan bergerak membantu Basuki Wasis.

 

Sebelumnya, Pusat Kajian Anti Korupsi se-Indonesia menyatakan siakp bahwa akademisi merupakan insan yang tidak lepas dari kaidah ilmiah dalam setiap tindakan dan ucapannya, karena akademisi memiliki kebebasan akademik dalam konteks usaha-usaha akademis (based on research and scientifict evidence) yang secara bebas untuk mengungkapkan penemuan riset dan penelitannya dengan bebas tanpa ada rasa takut dan ancaman yang menyertainya.

 

(Baca Juga: Baca Juga: Gubernur Sultra Ditahan, Pengacara Permasalahkan Kerugian Negara)

 

Permasalahan Basuki Wasis menggambarkan terancamnya kebebasan akademik, di mana yang bersangkutan sebagai ahli kerusakan tanah digugat oleh Nur Alam. Gugatan ini dilakukan untuk menjatuhkan kredibilitas ahli yang berhasil myakinkan hakim mengadili pada kasus kerusakan lingkungan sebagai basis penghitungan kerugian negara.

 

Sama halnya dengan Koalisi Anti Mafia Tambang, Pusat Kajian Anti-Korupsi se-Indonesia menilai temuan dari Basuki Wasis bisa dianggap sebagai temuan penting atas proses hukum atas kerusakan lingkungan yang sampai saat ini jarang dikabulkan oleh majelis hakim. “Padahal dampak atas praktik kerusakan lingkungan menyebabkan kerugian negara yang berlipat ganda,” kata perwakilan Pusat Kajian Anti-Korupsi se-Indonesia, Satria Wicaksana (PUSAD UMSurabaya) dalam rilis. 

 

Desakan Pusat Kajian Anti-Korupsi se-Indonesia mendesak kepada penegak hukum:

  1. Seluruh elemen diharap untuk tidak lagi mengkriminalisasi akademisi, karena kesaksian berdasarkan based on research and scientifict evidence yang secara bebas untuk mengungkapkan penemuan riset dan penelitannya dengan bebas tanpa ada rasa takut dan ancaman yang menyertainya.
  2. KPK segera mengajukan banding atas putusan Nur Alam.
  3. KPK segera menetapkan 20 koorporasi HTI di Riau tersangka menyuap dan merugikan negara senilai 3 Triliunsaat mengajukan IUPHHKHT dan BKT/RKTdi atas hutan alam di Pelalawan dan Siak Tahun 2001-2007 dengan menggunakan perhitungan kerugian ekologis.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.