Selasa, 17 April 2018
Sanksi Hukum Bagi Panitia dan Penari Pertunjukan Tarian Erotis
Acara tersebut masuk dalam pelanggaran peraturan dan perundang-undangan terkait pornografi yang bisa menimbulkan keresahan secara meluas.
M. Agus Yozami
0
Sanksi Hukum Bagi Panitia dan Penari Pertunjukan Tarian Erotis
Ilustrasi: BAS

Belakangan terakhir, masyarakat dihebohkan dengan video pertunjukan tarian erotis di Jepara, Jawa Tengah. Acara tarian itu dalam rangka perayaan ulang tahun salah satu klub motor, Sabtu (14/4). Aparat Kepolisian Resor Jepara, Jawa Tengah, telah menetapkan tiga tersangka sebagai buntut atas pertunjukan tersebut.

 

"Selain ditetapkan tersangka, dua panitia serta penyedia penari erotis juga kami tahan," kata Kapolres Jepara AKBP Yudianto Adhi Nugroho, seperti dilansir Antara di Jepara, Senin (16/4).

 

Awalnya, kata dia, penahanan dilakukan terhadap dua panitia perayaan ulang tahun klub motor Nmax, kemudian tim Resmob Polres Jepara menangkap agen penari erotis. Kabar terbaru, tiga penari erotis juga telah menyerahkan diri ke polisi, Selasa (17/4). Ketiganya juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

 

Informasinya, kata dia, para penari tersebut berasal dari Semarang. "Begitu acara ulang tahun yang diwarnai acara sexy dancer dibubarkan, para penarinya juga ikut pergi," ujarnya.

 

Sementara, aparat yang bertugas di lapangan fokus pada panitia kegiatan. Yudianto mengatakan para tersangka yang ditetapkan dari unsur panitia, saat rapat sebagai inisiator dan ada yang mendanainya.

 

"Bahkan, ada yang ikut menyediakan tempat dan menyemprotkan air saat aksi penari berlangsung," ujarnya.

 

Ia mengatakan izin yang diajukan kepada kepolisian tertulis orgen tunggal dan pentas dangdut. Akan tetapi, lanjut dia, saat sesi pencucian kendaraan bermotor, justru diselingi sexy dancer. (Baca Juga: Pemerintah Blokir 6 DNS Penyedia Konten GIF Berbau Pornografi di WhatsApp)

 

Akibat peristiwa tersebut, para tersangka dikenakan Pasal 33 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sedangkan penarinya bakal dikenakan Pasal 34 UU Pornografi.

Pasal 33

Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). 

Pasal 34

Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

 

Peristiwa tersebut juga memunculkan aksi keprihatinan berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Jepara dengan menggelar demo untuk menolak pornografi serta mengecam adanya pertunjukan tarian erotis di Pantai Kartini Jepara saat perayaan ulang tahun salah satu klub motor pada Minggu (15/4).

 

Semnatar itu, Ketua Yayasan Kartini Indonesia Hadi Priyanto di Jepara, mengaku sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pornoaksi di Pantai Kartini pada Sabtu (14/4) yang sangat tidak layak dan patut ditonton. (Baca Juga: Awas, Ini Jerat Hukum Bagi Penyebar Video Porno)

 

Aksi tersebut bertolak belakang dengan semangat emansipasi dan kesetaraan yang dicita-citakan RA Kartini. Kaum perempuan di Kabupaten Jepara, kata dia, juga ikut menandatangani spanduk penolakan aksi pornografi di Jepara, Senin (16/4).

 

"Kami juga menyayangkan adanya pertunjukan tarian erotis yang kebetulan pada hari yang sama tengah umat Islam sedang merayakan libur nasional yang bertepatan dengan peringatan Isra Miraj," ujarnya.

 

Ia menganggap acara tersebut masuk dalam pelanggaran peraturan dan perundang-undangan terkait pornoaksi yang bisa menimbulkan keresahan secara meluas. Hal itu, lanjut dia, sama sekali tidak mendidik bagi keluarga, khususnya anak-anak dan generasi penerus.

 

Kebebasan berekspresi, lanjut dia, tidak berarti sebebas-besarnya tanpa menghiraukan dan menghormati pandangan masyarakat dan etika umum. (ANT)

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.