Selasa, 17 April 2018
3 Substansi Ini Membuat Pembahasan RUU Terorisme Berlarut
​​​​​​​Mulai dari definisi terorisme, pelibatan TNI dan penanganan korban terorisme.
Ady Thea DA
0
3 Substansi Ini Membuat Pembahasan RUU Terorisme Berlarut
Diskusi soal pembahasan RUU Terorisme di kantor Komnas HAM, Senin (16/4). Foto: RES

Pemerintah dan DPR perlu tambahan waktu untuk membahas revisi UU No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Ketua Pansus RUU Terorisme, Muhammad Syafii, mengatakan pembahasan RUU Terorisme sudah di tahap tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin). Targetnya, finalisasi RUU Terorisme itu selesai 24 April 2018, tapi pihak pemerintah minta waktu tambahan sehingga penyelesaian baru bisa dilakukan pada masa sidang berikutnya.

 

Politisi partai Gerindra itu mencatat sedikitnya ada 3 substansi dalam RUU Terorisme yang perlu disempurnakan. Pertama, soal definisi teror, teroris, terorisme, dan tindak pidana terorisme. Masih terjadi perdebatan untuk mencari definisi yang tepat untuk terorisme. Penentuan defenisi ini harus dilakukan secara hati-hati sehingga tegas dan jelas.

 

Kedua, substansi mengenai pelibatan TNI. Syafii mengatakan, Pasal 7 UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI mengatur keterlibatan TNI mengatasi aksi terorisme masuk dalam operasi militer selain perang (OMSP). Pelaksanaannya diatur berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Dalam RUU Terorisme hal itu diamanatkan untuk dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Penyusunan Perpres itu tidak boleh lebih dari setahun sejak RUU Terorisme disahkan.

 

“Dalam melakukan penyusunan Perpres itu Presiden harus konsultasi lebih dulu dengan DPR. Jika pemerintah menerbitkan Perpres tanpa konsultasi dengan DPR maka Perpres itu batal demi hukum,” kata Syafii dalam diskusi di kantor Komnas HAM Jakarta, Senin (16/4).

 

Ketiga, perlindungan korban. Syafii mengatakan, dalam pembahasan RUU Terorisme DPR mengusulkan agar pemerintah menanggung semua korban terorisme mulai dari peristiwa bom Bali sampai yang terbaru yakni bom di terminal Kampung Melayu. Tapi pihak pemerintah menolak karena khawatir dana APBN tidak cukup. Bagi DPR pemerintah bertanggungjawab terhadap seluruh korban terorisme dan harus memberi perhatian. “Ini beberapa persoalan yang membuat RUU Terorisme tak kunjung terbit,” urainya.

 

Inspektur Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI, Kolonel CHK Edy Imran, mengatakan sekalipun pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme tidak dimasukan dalam RUU Terorisme, TNI punya kewenangan untuk melakukan itu karena bagian dari tugas pokok TNI. Pasal 7 UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyebut TNI sebagai komponen utama dalam mengatasi ancaman militer termasuk aksi teror bersenjata yang dilakukan jaringan terorisme. Begitu pula Pasal 7 UU TNI mengatur keterlibatan TNI mengatasi terorisme dalam mekanisme OMSP.

 

Edy mengingatkan UU TNI mengatur OMSP melalui keputusan politik negara, hal ini perlu diperjelas agar tidak menimbulkan kebingungan. Kemudian keterlibatan TNI dalam RUU Terorisme diatur dalam Pasal 43J, ketentuan ini memberi ruang bagi TNI untuk mengatur lebih teknis pelaksanaannya dalam bentuk Perpres dan Peraturan Panglima TNI. Secara umum, keterlibatan TNI mengatasi terorisme berada di bawah koordinasi BNPT.

 

“Kami (TNI) tidak bisa langsung menangani aksi terorisme, yang menilai nanti BNPT apakah TNI diperlukan atau tidak. Kami juga tidak akan masuk dalam ranah penegakan hukum,” papar Edy.

 

Menurut Edy, pelibatan TNI dalam menangani terorisme akan ditentukan berdasarkan tingkat ancaman. BNPT yang mengatur dan menentukan tingkat ancaman itu, misalnya ketika aparat kepolisian tidak sanggup, maka TNI diterjunkan. Selain itu TNI akan bergerak untuk pencegahan melalui koordinator wilayah di setiap daerah dan intelijen TNI.

 

Baca:

 

Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf, menjelaskan mekanisme OMSP perlu diatur lebih lanjut dan rinci. Mengatasi terorisme merupakan salah satu dari 14 OMSP yang ada dalam UU TNI. Pelaksanaan OMSP melalui keputusan politik negara yakni pemerintah meminta pertimbangan kepada DPR, bukan persetujuan. Jika pelibatan TNI itu mau dimasukan dalam RUU Terorisme, maka ketentuannya harus mengacu aturan dalam pasal 7 UU TNI. “Layaknya OMSP ini diatur dalam PP atau UU,” usulnya.

 

Peraturan tentang OMSP itu menurut Al tidak hanya mengatur soal mengatasi terorisme tapi juga mencakup seluruh OMSP. Ini penting untuk memudahkan pemerintah karena tidak perlu menerbitkan banyak aturan untuk setiap OMSP.

 

Komisioner Komnas HAM, M Choirul Anam, menyarankan agar Perpres pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme itu isinya bukan pencegahan karena dikhawatirkan akan menggiring TNI melakukan kerja di luar tugas pokoknya. Lebih baik Perpres itu mengatur tentang hal lain yang menjadi tugas pokok TNI misalnya mengidentifikasi obyek vital yang berpotensi disasar kelompok teroris. “TNI itu fungsinya nanti menangani terorisme bersenjata, nah itu yang perlu dijelaskan defenisinya, perlu dirumuskan kategorinya,” urainya.

 

Kejahatan terorisme juga tidak tepat jika disebut kejahatan luar biasa (extraordinary crime), menurut Anam lebih cocok disebut kejahatan serius (serious crime). Kejahatan luar biasa bisa berlaku untuk masa sebelum UU itu diterbitkan dan sasarannya juga khusus, begitu pula pelaku dan korbannya. Seperti genosida, termasuk kejahatan luar biasa. Untuk kejahatan serius biasanya digunakan untuk kejahatan yang penanganannya tidak bisa dilakukan sebagaimana kebiasaan, misalnya kejahatan narkotika.

 

Selain itu Anam mengingatkan agar RUU Terorisme menentukan dimana tempat penahanan setelah terduga pelaku terorisme ditangkap. Hal ini harus diatur sehingga akuntabilitasnya jelas. Kemudian, aparat harus memiliki bukti permulaan yang cukup sebelum melakukan penangkapan. Untuk jangka waktu penyadapan selama setahun, Komnas HAM menilai itu terlalu lama. “Ini penting untuk mencegah penyalahgunaan dan mengutamakan akuntabilitas,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.