Selasa, 17 April 2018
Atasi Masalah Pembebasan Lahan, Jokowi Bakal Terbitkan Perpres
Sebelumnya, telah ada UU tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Namun, UU tersebut lebih diperuntukkan bagi proyek-proyek strategis nasional yang telah ditetapkan.
M. Agus Yozami
0
Atasi Masalah Pembebasan Lahan, Jokowi Bakal Terbitkan Perpres
Presiden Jokowi. Foto: RES

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum sekaligus mendukung kemudahan pembebasan lahan. Presiden ingin persoalan pembebasan lahan tidak lagi menjadi hambatan utama bagi pembangunan infrastruktur yang mendukung kepentingan umum.

 

"Nantinya ini akan keluar lagi Perppres yang memudahkan tidak hanya yang masuk di Proyek Strategis Nasional, tetapi yang tidak juga sama saja. Artinya semua strategis," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti dilansir Antara, saat meninjau Bandara Kertajati yang masih dalam proses penyelesaian di Majalengka, Selasa (17/4).

 

Ia ingin persoalan pembebasan lahan tidak lagi menjadi hambatan utama bagi pembangunan infrastruktur yang mendukung kepentingan umum. Sebelumnya, telah ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Namun, UU tersebut lebih diperuntukkan bagi proyek-proyek strategis nasional yang telah ditetapkan.

 

Oleh karena itu, Presiden kemudian merasa perlu untuk menerbitkan Perpres demi mendukung kemudahan pembebasan lahan bagi proyek strategis lainnya. Presiden mengatakan, tidak semua proyek masuk dalam proyek strategis nasional, namun proyek strategis juga tetap harus berjalan.

 

Hal itu disampaikan terkait ada beberapa proyek yang dikeluarkan dari daftar proyek strategis nasional menjadi proyek strategis. "Bukan dikurangi, ada usulan baru, usulan baru yang kita tidak masukan tapi ada yang lama yang kita potong. Tetapi dalam artian, proyek itu tetap berjalan. Tapi tidak harus semuanya masuk ke Proyek Strategis Nasional. Tapi tetap berjalan," tuturnya.

 

Mantan Gubernur DKI itu memastikan proyek-proyek tersebut akan tetap mendapatkan dukungan kemudahan dari pemerintah. "Karena kemudahannya setelah ini sama saja, baik yang masuk maupun enggak masuk sama," ujarnya.

 

Seperti diketahui, salah satu kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019, yakni melakukan akselerasi peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam menghadapi era pasar bebas. Akselerasi tersebut, antara lain mempercepat pelaksanaan proyek strategis nasional seperti sektor infrastruktur. Kenyataannya, pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur menjadi salah satu masalah krusial yang sangat menentukan realisasi proyek.

 

(Baca Juga: Ini Poin Inpres Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional)

 

Kasubdit Pemanfaatan Tanah Pemerintah, Ditjen Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Aslan Noor, mengatakan bahwa dalam pengadaan tanah untuk infrastruktur, aspek hukum menjadi faktor kesuksesan yang signifikan. Berdasarkan pemaparannya dalam workshop hukumonline bertajuk "Permasalahan dan Solusi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur" pada awal Juni 2016, setidaknya ada tiga aspek-aspek hukum yang harus diperhatikan dalam pengadaan tanah untuk infrastruktur.

 

1. Prinsip Keseimbangan

Di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ditegaskan bahwa tanah wajib tersedia bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2012 mengatur bahwa pemerintah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum. Tak hanya itu, pendanaannya pun dijamin oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

 

Nyatanya, acapkali proyek pembangunan mangkrak akibat penolakan masyarakat untuk melepaskan hak atas tanahnya. Ruas tol Kemayoran–Kampung Melayu, Sunter–Rawa Buaya, Batu Ceper, Pasar Minggu–Casablanca maupun pembangunan PLTU Batang menjadi contoh nyata pembangunan infrastruktur yang menghadapi kendala dalam pengadaan lahan.

 

“UU No. 12 Tahun 2012 menganut prinsip keseimbangan. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Tetapi mungkin, kurang tersosialisasikan bahwa masyarakat juga memiliki kewajiban untuk melepaskan haknya,” ujar Aslan.

 

(Baca Juga: Wow!!! Ganti Rugi Lahan Harus Lebih Tinggi dari NJOP?)

 

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2012 mengamanatkan kepada pihak yang memiliki hak atas tanah wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Hanya saja, ia menjelaskan bahwa pelepasan hak itu tidak serta merta. Setidaknya harus ada pemberian ganti kerugian atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

 

2. Keterlibatan Masyarakat

Ada empat tahapan yang harus dilalui dalam proses pembebasan lahan untuk infrastruktur. Pertama, pihak perencana proyek harus secara rinci memberikan data lokasi yang akan digunakan kepada Pemerintah Provinsi. Kedua, melakukan konsultasi publik. Ketiga, penetapan lokasi. Keempat, Kementerian ATR/BPN melakukan pengadaan tanah yang dilakukan dengan melakukan penilaian, musyawarah hingga pelepasan.

 

Dalam rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pengadaan tanah dari tahap perencanaan sampai dengan tahap penyerahan hasil, keterlibatan masyarakat menjadi unsur yang penting. Dalam tahap persiapan pengadaan tanah, hasil konsultasi publik menentukan apakah lokasi yang direncanakan bisa dieksekusi atau instansi harus menentukan lokasi lain.

 

“Kalau ada keberatan dari konsultasi publik yang dilakukan, harus ada konsultasi publik ulang. Kalau kemudian ada gugatan, jika dikabulkan pengadilan maka pengadaan tanah tidak bisa dilakukan di lokasi itu,” tambahnya.

 

3. Pemberian Ganti Rugi

Pasal 9 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2012 menjamin bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil. Menurut Aslan, ganti kerugian adalah pemberian konpensasi yang sepadan, bahkan lebih maju agar bekas pemilik bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Sehingga, menurutnya wajar jika konpensasi yang diterima oleh bekas pemilik tidak hanya sebatas harga pasar tanah yang dimilikinya.

 

“Di balik kewenangan pemerintah untuk mebebaskan areal bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum terkandung kewajiban untuk membuat kehidupan yang lebih baik bagi bekas pemegang haknya seperti diatur Pasal 1 angka 1 Pepres No. 36 Tahun 2005 jo. Pasal 1 angka 3 Pepres No. 65 Tahun 2006,” tandasnya.

 

Namun, sering kali dalam proses negosiasi antara panitia pengadaan lahan dengan masyarakat tak tercapai kesepakatan. Ia mengatakan, untuk mengantisipasi masalah yang bisa menghambat pelaksanaan pembangunan dapat ditempuh upaya konsinyasi. Konsinyasi atau ganti kerugian dari pemerintah yang dititipkan ke pengadilan negeri setempat, diatur di dalam Pasal 42 UU No. 2 Tahun 2012.

 

“Konsinyasi berlaku bagi warga yang menolak ganti kerugian sesuai hasil musyawarah. Konsinyasi tidak berarti merampas hak atas tanah. Jadi, membutuhkan pendekatan lebih lanjut dari panitia agar tidak menjadi kendala,” ujarnya. (ANT)

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.