Rabu, 18 April 2018
Kolom
Wapres, Jabatan Tidak Strategis yang Selalu Jadi Rebutan Oleh: Roziqin Matlap*)
​​​​​​​Dalam hal Presiden dan Wapres bersama-sama dipilih langsung melalui pemilu maka hal itu tidak menjadikan Presiden dan Wapres berbagi kekuasaan dengan seakan-akan masing-masing memegang separuh saham dari kekuasaan pemerintahan.
RED
0
Wapres, Jabatan Tidak Strategis yang Selalu Jadi Rebutan Oleh: Roziqin Matlap*)
Roziqin Matlap. Foto: Dokumen Pribadi

Akhir-akhir ini kita banyak membaca dan mendengar, para politisi dan pakar digadang-gadang menjadi Wakil Presiden (Wapres). Mereka pun sudah menyatakan minatnya menjadi Calon Wapres (Cawapres), baik yang dengan terang-terangan dengan deklarasi dan pasang spanduk di mana-mana, maupun yang masih malu-malu.

 

Sejumlah nama mengemuka di publik. Mulai dari politisi muda Agus Harimurti Yudhoyono, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Gubernur NTB TGB Muhammad Zainul Majdi, para ketua umum partai politik mulai dari Ketua Umum PPP Romahurmuzi, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, dan beberapa tokoh partai PKS. Bahkan anehnya, Ketua MPR Zulkifli Hasan, yang juga sekaligus Ketua Umum PAN, yang bisa memberhentikan Presiden, dan mantan Ketua MK Mahfud MD yang bisa memutus bersalah/tidaknya Presiden, juga berminat menjadi Wapres.

 

Entah apa yang dicari oleh mereka hingga harus mengeluarkan banyak tenaga dan biaya demi menjadi Cawapres. Secara normal, penghasilan Wapres masih kalah dari pengusaha, konsultan, advokat, direksi atau komisaris BUMN. Dari segi kekuasaan, Wapres juga tidak signifikan. Saya yakin, Cawapres yang pakar tata negara sekelas Yusril Ihza Mahendra dan Mahfud MD, paham betul hal ini.

 

Sebagian Cawapres dan masyarakat mungkin memandang, bahwa dengan kuatnya kedudukan dan kekuasaan Presiden, maka jabatan Wapres menjadi jabatan strategis. Namun demikian, jabatan Presiden merupakan jabatan tunggal, yaitu diisi oleh satu orang pemangku jabatan, yang disebut Presiden.

 

UUD 1945 tidak memberi kejelasan mengenai peran Wapres, hanya menyebutkan bahwa dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wapres. Wapres akan menggantikan Presiden ketika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. Dengan demikian, Wapres berguna kalau Presiden berhalangan tetap dengan cara Wapres otomatis menjadi Presiden.

 

Bila Presiden hanya sekadar berhalangan sementara, maka Wapres tidak otomatis bisa melaksanakan tugas Presiden, tetapi harus ada penugasan khusus untuk itu. Dengan demikian, peranan Wapres hanya seperti "ban serep". Selama Presiden tidak mengalami halangan tetap, selama itu pula Wapres hanya berfungsi membantu. Tetapi membantu dalam hal atau bidang apa, demikian pula sejauh mana kewenangan dan tanggung jawabnya, tidak terdapat  ketentuan yang jelas.

 

UUD 1945 tidak mengatur dan menentukan pembagian tugas antara Presiden dengan Wapres serta tidak memberikan rumusan-rumusan yang rinci mengenai kedudukan, tugas atau tanggung jawab Wapres, serta pola hubungan kerjasama atau pembagian tugas antara Presiden dan Wapres.

 

Di era Orde Baru, sempat ada Tap MPR No.VI/MPR/1973 yang diperbarui dengan Tap MPR No.III/MPR/1978 menyatakan bahwa hubungan kerja antara Presiden dan Wapres ditentukan oleh Presiden. Dengan kondisi demikian, kekuasaan Wapres benar-benar di bawah bayang-bayang Presiden, yang harus bertindak atas persetujuan Presiden.

 

Meski sebagai wakil, Wapres tidak dengan sendirinya menjadi wakil dari jabatan tertentu yang dikepalai atau dipimpin oleh Presiden, seperti misalnya Wapres tidak otomatis menjadi Wakil Panglima Tertinggi TNI, serta tidak otomatis bisa mengendalikan menteri atau lembaga yang dipilih atau diangkat presiden. Hal ini karena hak kekuasaan tersebut hanya melekat mutlak dalam diri Presiden seorang. Demikian pula, pada akhir masa jabatannya yang akan dituntut pertanggungjawabannya adalah Presiden itu sendiri.

 

Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden selain dibantu oleh Wapres, dibantu juga oleh menteri. Namun demikian, kedudukan, tugas dan tanggung jawab para menteri lebih jelas dan nyata dibandingkan Wapres karena menteri menjalankan kekuasaan pemerintah (pouvoir executief) dalam praktik dengan memimpin departemen yang menangani masalah tertentu.

 

Karena tidak pentingnya jabatan Wapres, jabatan Wapres pernah dikosongkan dan pemerintahan dapat berjalan secara efektif tanpa masalah, yaitu pada masa Presiden Soekarno selepas ditinggal M. Hatta (1956-1966); pada masa-masa awal pemerintahan Presiden Soeharto (tahun 1968-1973), dan pada masa Presiden Habibie (1998-1999).

 

Dalam sistem parlementer pun, tidak dikenal adanya jabatan Wapres. Sementara itu, dalam sistem presidensiil di mana pun, posisi Wapres memang tidak signifikan, dan dalam situasi normal ia tidak memiliki tanggung jawab politik. Bahkan di Amerika Serikat, sebagai kampiunnya demokrasi dan kiblat pemerintahan presidensiil, terdapat lelucon mengenai jabatan Wapres yang disampaikan oleh Thomas R.  Marshall, Wapres AS di bawah pemerintahan Presiden Woodrow Wilson  (1913-1921). "Once there were two brothers. One ran away to sea, the  other was  elected vice President, and nothing was ever heard  of  them again."

 

Saat perancangan UUD 1945, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) memang sempat mengusulkan adanya dua Wapres sebagai pembantu Presiden, tetapi kemudian ketentuan tersebut dihapus pada detik-detik terakhir tanggal 18 Agustus 1945 sehingga hanya ada satu Wapres dengan alasan agar lebih efisien. Dalam sejarah ketatanegaraan, Indonesia pernah memiliki dua Wakil Perdana Menteri. Beberapa negara di Asia lainnya seperti Iran, Cina, Mesir, dan Libanon juga memiliki dua Wapres. Namun semua peran tersebut tidak signifikan.

 

Peran Wapres Indonesia berbeda antara satu masa dengan yang lain, dan sebagian besar Wapres tidak memiliki peran penting. Peran Wapres paling terlihat ada pada awal kemerdekaan dan pada masa revolusi 1945-1949 di mana jabatan Wapres yang dipegang M Hatta terbukti sangat besar peranannya; tidak saja dalam pengendalian administrasi kenegaraan dan pembangunan ekonomi, melainkan juga dalam bidang politik.

 

Namun hal itu merupakan suatu pengecualian di masa revolusi. Hubungan kerjasama antara Presiden dan Wapres dalam masa revolusi sangat erat sampai keduanya dijuluki dwitunggal. Kedua pemimpin itu melaksanakan tugas kepresidenan dengan saling mengisi dan melengkapi satu sama lain.

 

Peran M Hatta yang strategis di bidang politik antara lain mengeluarkan Maklumat Wapres No. X pada 16 Oktober 1945 yang menjadi dasar bagi pembentukan KNIP sebagai lembaga legislatif. Maklumat tersebut dikeluarkan oleh Hatta sendiri selaku wapres dengan tidak mengatasnamakan Presiden. Selain itu, M Hatta juga mengeluarkan Maklumat Wapres 3 November 1945 mengenai anjuran membentuk partai-partai politik. Namun, sejarah mencatat hubungan kerjasama antara keduanya retak karena adanya ketidakcocokan antara Presiden dan Wapres.

 

Wapres yang punya kekuasaan secara luas dan perannya memiliki dasar hukum lebih jelas ada pada masa Wapres Megawati di masa Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Di tengah tekanan politik yang tinggi dan keterbatasan yang dimiliki Presiden Gus Dur, Gus Dur akhirnya mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 121 Tahun 2000 tentang Penugasan Presiden kepada Wakil Presiden untuk Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari. Keppres tersebut sekaligus sebagai langkah kompromi karena Megawati merupakan Ketua Umum PDI Perjuangan, partai pemenang pemilu 1999.

 

Sayang, Keppres 121 akhirnya menjadi bumerang bagi Presiden Gus Dur, di mana wewenang Wapres menjadi “liar”, terlebih dengan adanya dukungan dari DPR dan MPR untuk menjatuhkan Gus Dur. Sejarah mencatat, Gus Dur harus lengser dan digantikan oleh Wapres Megawati hingga akhir masa jabatannya.

 

Peran besar Wapres cukup signifikan lainnya ada pada masa Wapres M Jusuf Kalla, atau akrab dipanggil JK, pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Wapres saat itu antara lain sempat mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Wapres Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Nasional Penanganan Bencana Aceh, suatu produk hukum yang tidak dikenal hingga sekarang; memainkan peran penting dalam proses perundingan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka; mengeluarkan surat mengenai pengusulan sejumlah calon pejabat eselon I kepada jajaran menteri-menteri; meminta kepada para menteri untuk tidak menganggap penting rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan lain-lain. Saking kuatnya peran Wapres JK, hubungan kerja Presiden SBY dan Wapres JK seringkali dianggap masyarakat berada dalam rivalitas. Bahkan sebagian menyebut JK sebagai the real president.

 

Kontroversi di masyarakat berkembang ketika Presiden SBY melakukan teleconference memimpin sidang kabinet dari luar negeri padahal di Indonesia ada Wapres yang sudah diserahi mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan sehari-hari selama Presiden melakukan perjalanan ke luar negeri.

 

Hubungan kerja antara kedua pemimpin tersebut kembali menjadi perdebatan di masyarakat karena adanya tindakan Presiden membuat Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R) yang dikhawatirkan akan mereduksi tugas, hak dan wewenang Wapres dan menteri serta dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan dwitunggal Presiden SBY dan Wapres JK dan akan membuat jarak antara kabinet dan Presiden.

 

Selebihnya, peran Wapres Indonesia lebih pada seremonial belaka, seperti membuka acara, memimpin delegasi, melantik pejabat tertentu, meresmikan proyek dan sebagainya. Bahkan peran JK di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, juga tidak signifikan. Terlebih selama Orde Baru, peran Wapres sangat kecil dan tampak sekali bahwa kedudukan Wapres harus tunduk kepada Presiden, yang saat itu memiliki posisi sangat dominan, bahkan ketika berhadapan dengan DPR dan MPR.

 

Dalam hal Presiden dan Wapres bersama-sama dipilih langsung melalui pemilu maka hal itu tidak menjadikan Presiden dan Wapres berbagi kekuasaan dengan seakan-akan masing-masing memegang separuh saham dari kekuasaan pemerintahan. Meskipun keduanya memiliki andil yang sama saat pemilu, atau bahkan Wapresnya lebih berperan dalam pemilu, namun kekuasaan keduanya berbeda. Tampaknya, euforia ini pula yang melanda JK di periode pertama bersama SBY, sebagai Presiden dan Wapres pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat secara bersama-sama, sehingga merasa memiliki kekuasaan berimbang dengan Presiden.

 

Dalam sistem pemerintahan Indonesia peran Wapres hanya membantu Presiden, sedangkan titik sentral kekuasaan seluruhnya ada pada Presiden. Jika ada pembagian tugas yang diberikan kepada Wapres, bukanlah pemisahan atau pembagian kekuasaan Presiden tetapi pelimpahan sebagian kewajiban Presiden kepada Wakilnya, sedangkan kekuasaan tetap utuh dipegang Presiden.

 

Secara alamiah, memang tidak dimungkinkan Wapres memiliki posisi dominan, karena hal itu akan menyebabkan terjadinya dualisme kepemimpinan, atau yang biasa dikenal sebagai matahari kembar. Sejarah membuktikan bahwa peran Wapres yang terlalu dominan seperti pada M Hatta dan Megawati, menjadikan keduanya berpisah di tengah jalan. Nasib lebih baik ada pada SBY, di mana JK menyelesaikan jabatan Wapres hingga akhir masa jabatan, dan baru bersaing dengan SBY di pemilu berikutnya.

 

Dengan peran Wapres yang tidak signifikan demikian, maka menjadi pertanyaan mengapa posisi tersebut terus menjadi rebutan dari masa ke masa. Penulis tidak bisa membayangkan bila ada Cawapres di Indonesia yang sejak awal berharap bisa menggantikan Capres terpilih nantinya di tengah jalan, karena alasan Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya.

 

*)Roziqin Matlap adalah Dosen hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), dan Peneliti LBH Ansor Pusat

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.