Minggu, 22 April 2018
Srikandi Hukum 2018
Cerita Erna Ratnaningsih tentang Advokasi dan Peran Perempuan di Dunia Hukum
Setelah 14 tahun berkarir di Lembaga Bantuan Hukum, Erna menapaki karir di Komisi Kejaksaan. Ingin terus berkontribusi dalam pengambilan kebijakan publik.
Muhammad Yasin
0
Cerita Erna Ratnaningsih tentang Advokasi dan Peran Perempuan di Dunia Hukum
Erna Ratnaningsih

Janji bertemu dengan ibu dua anak itu terwujud menjelang siang, pertengahan April lalu. Kami bertemu di kantornya, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, di kawasan Jakarta Selatan. Ruang kerjanya tampak sederhana: kursi tamu, meja kerja, dan papan tulis berisi jadwal kegiatan. “Kantor ini adalah bekas rumah dinas Kepala Kejaksaan Tinggi,” sang tuan rumah memulai pembicaraan saat kami memasuki ruangannya.

 

Tuan rumah perbincangan itu adalah Erna Ratnaningsih. Perempuan kelahiran 14 Agustus ini tercatat sebagai Wakil Ketua Komisi Kejaksaan. Presiden Joko Widodo melantik Erna bersama delapan anggota Komisi Kejaksaan (2015-2020) lainnya di Istana Negara, 6 Agustus 2015. Dua di antara komisioner yang dilantik adalah perempuan. Selain Erna, ada Yuni Arta Manalu.

 

Berkiprah selama lebih kurang 14 tahun di lingkungan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), awalnya tak terbersit cita-cita atau keinginan Erna untuk masuk ke Komisi Kejaksaan. Prinsipnya sederhana, ia ingin berkiprah di dunia hukum yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Prinsip itulah yang terus diperjuangkan di LBH, meskipun pengurusnya terus berganti. Prinsip itu masih dipegang Erna begitu memutuskan keluar dari LBH melalui jalan yang semakin dekat ke pengambilan keputusan.

 

Semula berniat memasuki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, nasib menentukan lain. Sejak 2015, Erna berkantor di jalan Rambai Jakarta Selatan. Masuk ke Komisi ini tak ubahnya seperti jalan yang makin dekat dengan keinginan Erna untuk bisa berperan dalam pengambilan kebijakan. Dunia yang agak berbeda dari LBH. Di LBH, kebebasan berpendapat dan menyampaikan gagasan begitu dijunjung tinggi. Termasuk mengajukan kritik. Di Komisi Kejaksaan, ritmenya menjadi lain karena setiap komisioner harus taat pada kode etik dan perilaku. Ada rambu-rambu yang harus ditaati. Saat menerima laporan dari masyarakat misalnya, komisioner harus memahami rambu tidak boleh mengintervensi hal-hal teknis yang menjadi tugas jaksa.

 

Toh, Erna tetap menikmati tugasnya di Komisi Kejaksaan. Pengalamannya di dunia hukum semakin berwarna. Bahkan ada semacam estafet pada masalah-masalah yang perlu diadvokasi. Misalnya, bagaimana membangun perspektif jaksa-jaksa dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Selama belasan tahun di LBH, Erna banyak bersinggungan dengan masalah ini: menumbuhkan sensitivitas dan empati pada korban kekerasan dalam rumah tangga, misalnya. Atau, pada kasus perempuan yang menjadi korban kejahatan lalu menjadi ‘korban’ lagi karena stigmatisasi. Di Komisi Kejaksaan, Erna bisa berkomunikasi dengan para pengambil kebijakan, atau terkadang berhadapan langsung dengan jaksa-jaksa yang menangani kasus sejenis.

 

Jadi, ada upaya meneruskan advokasi terhadap masalah-masalah hukum yang menimpa perempuan. Di Komisi Kejaksaan atau di LBH, ada semangat yang sama untuk membawa penegakan hukum pada rel yang benar dengan cara mendengar korban, melakukan investigasi, mengawasi penyimpangan, dan menyuarakan upaya koreksi terhadap pelanggaran. “Prinsipnya sama, mencari kebenaran dan keadilan,” begitulah Erna menggambarkan estafet advokasi itu.

 

Baca:

 

Erna menjalani peran advokasi di lembaga berbeda itu dengan semangat yang sama. Bukan tanpa tantangan, bukan tanpa hambatan. Tetapi pengalaman selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Solo dan belasan tahun di LBH menempa Erna menjadi orang yang berusaha bekerja keras menyelesaikan persoalan. Ingatannya kembali ke saat-saat kuliah di Fakultas Hukum UNS, 1991-1995. Sewaktu kuliah beberapa kali ikut memberikan pelatihan keterampilan dan advokasi kepada warga di lokalisasi di Solo. Organisasi ekstrakampus yang dia ikuti mendorong Erna untuk membuat program kepedulian masyarakat. Dari sanalah Erna belajar banyak hal: berempati pada orang lain, kemandirian secara ekonomi, dan melawan stigma negatif.

 

Sebagian perempuan yang terjerumus ke dalam prostitusi bukanlah keinginan mereka, melainkan karena menjadi korban perdagangan orang. Sebagian dari mereka juga terjerumus karena ada ketergantungan secara ekonomi kepada laki-laki pasangan hidup. “Dari sana saya melihat pentingnya kemandirian perempuan, dan melihat pentingnya terus memberikan kontribusi kepada masyarakat,” ujar mahasiswa program doktor ilmu hukum Universitas Brawijaya itu.

 

Lulus kuliah, Erna pernah mengikuti tes menjadi pegawai negeri sipil di instansi pemerintah. Pada saat penerimaan, ada oknum petugas yang meminta uang. Permintaan itu dibahas di keluarga. Kakak tertuanya menentang pemberian uang itu. Jika seseorang sudah memulai mememasuki pekerjaan dengan cara-cara yang tidak benar, seterusnya juga mungkin tidak akan benar. “Kalau di awal dimulai dengan uang, hasilnya juga tidak akan baik,” tegas kakaknya yang bekerja di Badan Pusat Statistik.

 

Gagal masuk pegawai negeri sipil, Erna tak patah semangat. Justru pengalaman mengadvokasi masyarakat kembali terngiang saat senior almamaternya yang sudah bekerja di LBH mengajak Erna bergabung. Tawaran itu sejalan dengan jiwa advokasi yang sudah dipupuk semasa kuliah. Jadilah ia bergabung ke LBH Jakarta sejak 1997. Di gedung demokrasi di Jalan Diponegoro 74 itulah Erna ditempa selama bertahun-tahun untuk menjadi seseorang yang peduli pada penderitaan, peduli pada kebenaran, dan empati pada mereka yang terpinggirkan. Beranjak dari pengacara publik hingga akhirnya menduduki Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (2010-2012).

 

Sewaktu bekerja di LBH itu pula Erna mendapatkan kesempatan untuk kuliah di luar negeri. Sempat tertunda setahun karena memenuhi permintaan Bang Buyung –Adnan Buyung Nasution—Erna menyelesaikan kuliah magisternya di University of Canberra. Di negeri Kanguru ini, Erna tetap meneguhkan semangat belajar. Setelah lulus, Erna menjadi salah satu dari 30 finalis yang menerima Distinguished Alumni Awards for Professional Achievement (2011). Erna satu-satunya finalis yang bukan warga negara Australia.

 

 

Terus belajar dan belajar adalah cara Erna untuk meng-upgrade pengetahuan sekaligus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Bekal ini dibutuhkan bukan saja untuk mendukung tugas-tugasnya di Komisi Kejaksaan, tetapi juga untuk kegiatan mengajar. Ibu dari Adyatma Prana Mulia dan Fachrial Rizky Syahputra ini memanfaatkan waktu untuk mengajar hukum tata negara di Universitas Bina Nusantara. Tahun lalu, ia menulis makalah ‘Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemerintah Daerah dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Deregulasi Pemerintah’ untuk Konperensi Nasional Hukum Tata Negara di Jember, Jawa Timur. Ini makin melengkapi pengalamannya mengikuti konperensi di dalam atau di luar negeri, terutama berkaitan dengan bantuan hukum dan hak asasi manusia.

 

Ketertarikan pada kedua isu itu pula yang sempat mendorong Erna mengikuti seleksi di Komnas HAM, sebelum masuk ke Komisi Kejaksaan. Ia gagal di fit and proper test. Selama belasan tahun Erna mendalami isu-isu hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan isu perempuan. Ia membuat Buku Saku Hak-Hak Perempuan dalam Perceraian, dan Buku Saku Hak-Hak Anak, keduanya diterbitkan LBH Jakarta (2005).

 

Ada banyak perempuan yang berperan dalam perjalanan karirnya, tetapi yang tak kan terlupakan adalah peran ibu kandungnya dan Nursyahbani Katjasungkana. Yang pertama berperan besar mendidik Erna sejak kecil; yang kedua mengajarkan Erna advokasi isu-isu perempuan sewaktu di LBH. “Mama mengajari anak-anaknya mengaji secara langsung,” cerita Erna. Meskipun sang mama hanya ibu rumah tangga biasa, tetapi perhatiannya pada pendidikan anak-anak sangat besar. “Mama sangat disiplin, dan tidak membeda-bedakan anak-anaknya laki-laki atau perempuan,” sambungnya.

 

Nursyahbani Katjasungka adalah perempuan kedua yang banyak berperan dalam perjalanan karir Erna. Peran Nursyahbani terutama ketika Erna masih aktif di LBH: membuka mata terhadap beragam persoalan yang dihadapi perempuan; menunjukkan bukti pengabdian dan kerja nyata. “Dia orang yang dari dulu konsen memperjuangkan hak-hak perempuan dan mendorong perempuan berkarir dan menduduki jabatan-jabatan publik, yang melayani masyarakat,” puji Erna.

 

Ketika sudah diangkat menjadi komisioner Komisi Kejaksaan, Erna juga terus berusaha mendorong agar jaksa-jaksa perempuan mau berkiprah. Satu nilai lebih jaksa perempuan dalam menangani kasus adalah sensitivitas pada penderitaan korban. Meskipun tak ada program khusus mengenai hal ini, Erna meyakini semakin lama semakin terbuka peluang bagi jaksa perempuan untuk berkiprah. Saat ini, jumlah jaksa perempuan diperkirakan hanya sepertiga dari seluruh jaksa di Indonesia, tetapi sudah banyak perempuan yang menduduki jabatan strategis.

 

Senada itu pula harapan Erna di peringatan Hari Kartini tahun 2018. Ia berharap perempuan, khususnya yang berkecimpung di bidang hukum, terus berusaha membekali diri dengan kemampuan dan kualitas agar bisa memberikan kontribusi di tempat masing-masing bekerja. Entah bekerja di LBH, di kepolisian, di kejaksaan, di KPK, di peradilan, advokat, maupun di lembaga dan profesi lain. Perempuan harus menunjukkan kemampuan terbaik di lembaga mana pun mereka ditempatkan.

 

Dan ketika masa tugasnya di Komisi Kejaksaan berakhir suatu saat, Erna tetap meneguhkan komitmen untuk menjaga marwah advokasi, kepedulian dan keberpihakan pada kebenaran dan keadilan. Sebuah asa yang akan bersemai bersama perjalanan karir perempuan yang kini memakai jilbab itu; sebuah perjalanan yang mendapat dukungan dari anggota keluarganya. 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.