Senin, 23 April 2018
Srikandi Hukum 2018
Muji Kartika Rahayu: ‘Bunga’ yang Tumbuh di Cadasnya Batu Aktivisme
Yang sulit itu kan menghadapi manusia yang mentalnya lebih rendah daripada masalahnya. Bagaimana kita mau menyelesaikan kasusnya sedang dia lebih rendah dari kasusnya.
M Dani Pratama Huzaini
0
Muji Kartika Rahayu: ‘Bunga’ yang Tumbuh di Cadasnya Batu Aktivisme
Muji Kartika Rahayu. Foto: RES

“Orang menyuap Hakim dan Jaksa itu menurut saya pengecut karena dia tidak sanggup masuk ke perdebatan hukum yang substantif.” Demikian Muji Kartika Rahayu kepada hukumonline saat diminta merefleksikan pandangannya melihat dunia advokat dan praktik  di sekitar profesi ini. Tentu ini hanya satu bagian dari sekian banyak cara orang mendefinisikan profesi advokat.

 

Perempuan yang kerap disapa Kanti ini begitu kritis menyampaikan pandangannya saat ditanya mengenai harapan terhadap dunia hukum dan profesi advokat. Bukan tidak beralasan, Kanti muda mengawali karir di dunia advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya pos Malang. Tempat yang sama di mana aktivis Hak Asasi Manusia, Munir Said Thalib  tumbuh dan mengkonsep gagasan-gagasan kritisnya terhadap HAM dan ketidakadilan sosial.

 

Ditemui di tengah kesibukannya bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (20/3), Kanti sedikit menggali pengalaman masa kecilnya untuk menemukan di mana benih-benih sikap kritis tumbuh dalam dirinya. “Bibit-bibit pemberontakan sejak kecil sudah ada,” ujarnya.

 

Perempuan kelahiran Blitar ini sejak kecil telah menunjukkan ketidaksepakatannya terhadap budaya patriarki yang berlaku di lingkungan tempat ia tumbuh. “Ibu memperlakukan kakak saya yang laki-laki lebih istimewa dari pada anak-anak perempuan, ya saya protes. Kenapa bapak disebut dengan bapaknya anak laki-laki? Menurut saya itu nggak benar.”

 

Hal ini terus terbawa ke bangku sekolah. Kanti menunjukkan ketidaksetujuannya dengan metode mengajar guru ketika menyuruh seisi kelas untuk mengerjakan Lembar Kerja Siswa (LKS). Menurut Kanti kecil, cara demikian tidaklah tepat karena hanya menghabiskan waktu.

 

‘Berkah’ Susah Bangun Pagi

Kanti mengawali karir di dunia advokat saat menempuh mata kuliah magang Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Bermula dari magang inilah Kanti menjadikan LBH Surabaya sebagai tempat beraktivitas sehari-hari selain kuliah. Alasan Kanti bertahan awalnya sederhana, “aku malas bangun pagi.”

 

Ia membayangkan jika tidak berprofesi sebagai advokat, opsinya adalah bekerja kantoran dengan ritme kerja yang monoton. Ia memilih LBH sebagai tempat berlabuh untuk menghindari kesulitan mencari pekerjaan. Pilihan ini menjadikan Kanti tidak pernah memiliki pengalaman melamar pekerjaan. “Ijazahku itu tidak pernah kupakai sama sekali,” ujar Kanti.

 

Satu hal menarik dari pengalaman selama di LBH Surabaya adalah ketika “dipaksa” lulus kuliah oleh seniornya di LBH jika ingin melanjutkan proses di LBH Surabaya. Berkat desakan tersebut akhirnya Kanti menyelesaikan studi setelah lima tahun menjadi mahasiswa. “Jadi terus saja di LBH sampai 2004,” ujar perempuan yang terakhir menduduki jabatan di LBH Surabaya sebagai wakil direktur ini.

 

Delapan tahun di LBH Surabaya, Kanti memutuskan untuk pindah ke Jakarta. 2005, Kanti bergabung ke Indonesian Corruption Watch (ICW). Jadi pengacara di ICW, Kanti menangani berbagai persoalan terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ia banyak melakukan pendampingan terhadap orang-orang yang menjadi wishtleblower dan pelapor korupsi yang tidak ingin identitasnya diketahui.

 

“Jadi orang-orang yang dipecat dan sebagainya karena dia melakukan tindakan-tindakan antikorupsi di lembaganya,” kenang mantan kepala kantor LBH Surabaya Pos Malang tersebut.

 

Kanti menghabiskan waktu dua tahun di ICW, sampai 2007. Setelah itu ia banyak berkutat  dalam penanganan kasus pembunuhan terhadap aktivis HAM, Munir. “Kalau dulu ingat ada Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM), saya fokus di situ. Jadi ngurusi (pembunuhan) Munir saja. Setelah itu baru aku ke KRHN (Konsorsium Reformasi Hukum Nasional) 2008,” jelasnya.

 

KRHN merupakan salah satu dari sekian banyak wadah tempat bernaung para aktivis hukum di ibukota. KRHN dibentuk dengan tujuan agar menjadi salah satu “sekoci” Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). “Semangatnya, suatu saat kalau misalnya kapal yang namanya YLBHI ini harus dikaramkan oleh rezim karena situasi waktu itu memang gila yah, masih ada tempat-tempat yang lain. Masih ada sekoci-sekoci yang lain,” terang Kanti.

 

KRHN yang memiliki fokus pada reformasi konstitusi, ikut terlibat dalam proses amandemen Konstitusi. Menurut Kanti, KRHN merupakan salah satu yang leading dalam amandemen konstitusi, berlangsung sampai terbentuknya Mahkamah Konstitusi (MK). “Itu rakernya (MK) yang pimpin mas BW (Bambang Widjoyanto) dan yang membantu KRHN,” terang Kanti.

 

Nasib KRHN saat ini tidak terlalu jelas lagi karena anggota telah memiliki kesibukannya masing-masing. “Sekarang masih di KRHN, tapi karena kuliah akhirnya jadi kurang terurus lagi. Sekarang kantornya ada di kantorku. Setelah itu fokus ke lawyering. Bahkan KRHN sudahlama nggak terurus,” ujar Kanti.

 

Baca:

 

Pengalaman Sebagai Advokat

Kepada hukumonline Kanti meceritakan, hampir dalam semua perkara yang ia tangani sebagai advokat, selalu berujung dengan baiknya relasi antara dirinya dengan klien. Hubungan profesional pekerjaan berubah menjadi serekat keluarga. “Saya dengan Novel (Baswedan) misalnya, sudah kayak keluarga. Datang ke rumah yah mainan sama anak-anak dan istrinya.” (Baca juga: Kasus Dihentikan, Pengacara Novel: Ini Cara yang Benar)

 

Selain menjadi penasihat hukum Novel, Kanti dan teman-temannya pernah pula menjadi penasihat hukum mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjoyanto saat ditersangkakan kepolisian. Selain karena BW adalah salah satu seniornya di LBH, Kanti melihat hubungan yang terbangun adalah lebih dari sekadar itu. “Jadi relasi yang seperti itu yang menurut saya sangat berharga.”

 

Salah satu pengalaman yang tidak mengenakkan selama menjadi pengacara adalah ketika menangani sebuah kasus kemudian Kanti malah hendak digugat oleh kliennya. Hal ini berawal ketika Kanti diserahkan oleh BW untuk memberikan bantuan hukum kepada seorang perempuan.

 

“Tapi kemudian ujung-ujungnya dia bermasalah sampai mau menggugat saya. Cukup traumatik yah. Kenapa sih saya harus ketemu klien yang seperti ini? Dia mau melaporkan saya ke polisi, menggugat balik, segala macam itu,” kenang Kanti.

 

Di luar itu, semua hubungan yang terjalin antara Kanti dengan kliennya cukup berkesan, baik klien yang pernah ia tangani sewaktu di LBH, maupun sewaktu di ICW. Kanti meyakini dalam hal memberikan bantuan hukum, seorang advokat harus memberikan yang terbaik, sehingga jika ada persoalan di kemudian hari, masalah itu bukan datang dari advokat. “Kalau ada orang yang sakit hati dan sebagainya mungkin dia ada masalah sama dirinya sendiri. Tapi mostly semua menjadi pertemanan,” ujarnya.

 

Selain itu, Kanti mengisahkan dalam satu kesempatan ia menangani perkara yang sedang bersindang di salah satu Pengadilan Negeri di Wilayah Jakarta. Ia membaca ada gelagat yang tidak wajar dari sikap oknum panitera di Pengadilan. Benar saja, Kanti dimintai sejumlah uang oleh oknum panitera tersebut.  Merasa hal tersebut tidak benar, Kanti melalui teman-temannya di LeIP (Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan), lantas melaporkan tindakan tersebut ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Tak disangka, laporan Kanti tersebut menjadi pilot project Bawas MA untuk melakukan pengawasan secara langsung.

 

“Jadi mereka mengirim orang untuk melakukan surveillance. Orang Bawas senang banget sampai mengatakan cari lagi dong mbak pengacara yang kayak kamu. Yang kalau dimintai uang lapor ke Bawas,” ujar Kanti.

 

Kanti cukup prihatin dengan praktik serupa yang dilakukan oleh oknum di pengadilan. Jika pengadilan di Jakarta saja sudah demikian, bagaimana dengan pengadilan di daerah-daerah? Pengalaman tersebut cukup berbekas buat Kanti, namun bagi dia sendiri tidaklah terlalu mengganggu. “Bagi saya sudah hambar saja karena sudah lewat juga yah. Momentum kritisnya sudah lewat,” ujar Kanti.

 

Ia berfikir, sepanjang masih berpegang kepada prinsip moral maka menghadapi hal serupa bukanlah sesuatu yang sulit. “Ngadepin orang kayak gini nggak sulit. Karena tidak ada standar moral atau hukum yang kita langgar sama sekali. Yang sulit itu kan menghadapi manusia yang mentalnya lebih rendah daripada masalahnya. Bagaimana kita mau menyelesaikan kasusnya sedang dia lebih rendah dari kasusnya.”

 

 

Mendefinisikan Perempuan

Kanti berpandangan bahwa dalam beberapa hal perempuan memiliki kesamaan dengan laki-laki, namun dalam beberapa hal lain ada perbedaan. Terkait perbedaan ini bahkan terjadi pada sesama perempuan. Ia menilai lahirnya wacana tentang gender adalah akibat dari konstruksi sosial yang tidak tepat menempatkan perbedaan dan persamaan tadi. “Jadi apa-apa yang berbeda dianggap sama. Apa-apa yang sama dianggap berbeda.”

 

Ia mengkritisi penggunaan terminologi yang tidak substantif yang dialamatkan kepada kaum perempuan. “Menyebut perempuan tangguh dalam konteks ngerjain perempuan. Karena ada kerjaan dan butuh diselesaikan oleh perempuan, maka mereka akan bilang perempuan itu tanguh, perempuan itu kan rajin, perempuan itu kan teliti. Terus dalam urusan-urusan politik, dia akan bilang perempuan itu tahu apa tentang politik. Jadi gitu-gitu lho. Perempuan menjadi objek ya.”

 

Menurut Kanti, di ranah publik atau privat, perempuan seringkali didudukkan sebagai objek. Mereka ditentukan oleh laki-laki, persis seperti apa yang ditolak oleh aktifis feminis dan gender yang menginginkan adanya otonomi perempuan dalam memilik dan menentukan sesuatu. “Mau jadi apapun itu karena pilihannya dia. Karena dia memilih untuk menjadi itu. Kamu mau menikah karena kamu mau. Bukan karena orang lain yang menghendaki perkawinan itu. Kamu mau jadi ibu rumah tangga nggak masalah, pengangguran nggak masalah. Jadi semua itu karena kesadaran dia,” ujar Kanti.

 

Ia menurutkan bahwa ciri khas dari gerakan-gerakan pemikiran modern dalam filsafat saat ini, menempatkan manusia sebagai subjek. Sehingga fokusnya adalah manusia. Dalam karakter ini, hal yang dilawan sesungguhnya adalah penempatan manusia sebagai objek dari alam semesta, seperti doktrin yang menyatakan manusia harus tunduk kepada takdir.

 

“Begitupun ketika bicara tentang perempuan. Melahirkan bagi perempuan buka takdir, itu pilihan. Begitu pun juga dengan menikah. Takdirnya perempuan itu sama dengan laki-laki. Lahir, mati, dan sebagainya,” pungkas peraih gelar M. Fil di Bidang Filsafat Hukum STF Driyarkara ini.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.