Senin, 23 April 2018
Srikandi Hukum 2018
Astriyani: Menghibahkan Diri untuk Reformasi Peradilan yang Lebih Baik
Uang tidak menjadi prioritas Astriyani dalam memilih pekerjaan, melainkan passion untuk menggeluti isu peradilan serta pekerjaan yang membuat ilmunya bermanfaat bagi banyak orang.
CR-25
0
Astriyani: Menghibahkan Diri untuk Reformasi Peradilan yang Lebih Baik
Astriyani. Foto: Istimewa

Bagi sebagian mahasiswa hukum, menjadi seorang peneliti bukanlah pilihan utama. Selain erat dengan image beban kerja berat dan gaji tak sepadan, tentu saja ada banyak pilihan lain dengan gaji yang jauh menggiurkan seperti lawyer, in house, hakim, jaksa atau lainnya. Bahkan tak jarang mahasiswa hukum yang hanya menjadikan pekerjaan peneliti sebagai jumping stone untuk kariernya ke depan. Lain halnya dengan ibu 4 anak ini yang justru jatuh cinta semenjak bergabung sebagai peneliti setelah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI).

 

Hampir 15 tahun lamanya, Astriyani yang akrab disapa Aci bertahan sebagai seorang peneliti hukum. Berawal dari sekadar “iseng” melamar pekerjaan di Lembaga Advokasi dan Independensi Peradilan (LeIP), hingga akhirnya diterima bekerja di Leip pada tahun 2003 telah mengantarkan Aci sebagai seorang peneliti hukum yang kompeten terhadap isu-isu peradilan.

 

Buah dari konsistensi Aci dalam menekuni isu peradilan tampak dari mulai banyaknya permintaan pandangan dari berbagai stakeholder seperti Kemenkumham, Kantor Staff Presiden, BPHN, Bappenas dan lain-lain soal perencanaan anggaran di sektor hukum, penyusunan program di sektor peradilan hingga berbagai riset soal permasalahan yang dihadapi institusi peradilan.

 

Untuk melihat bagaimana hasil risetnya bekerja, wanita kelahiran 1980 ini tak segan-segan melakukan advokasi langsung ke lapangan. Seperti riset yang dilakukan Aci pada tahun 2009 tentang Pengawasan Hakim yang saat itu ditindaklanjuti Mahkamah Agung (MA) dalam bentuk Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat yang mencakup investigasi dugaan pelanggaran perilaku hakim, penjatuhan disiplin, penerimaan pengaduan, dan sebagainya.

 

Pada tahun 2013, Aci mendapat salah satu perkara tidak diadili secara adil (fair trial) di sebuah pengadilan di daerah Jakarta, bahkan prosedur penanganan pengaduan yang sudah dicetuskan LeIP bersama MA sejak tahun 2009 itu tidak diterapkan pada pengadilan yang bersangkutan. Di situlah Aci merasa tertantang untuk meng-excercise sistem yang telah ia buat. Berbekal bukti-bukti kuat yang telah terkumpul selama proses berjalannya perkara tersebut, Aci mendampingi pihak yang berperkara untuk mengajukan pengaduan ke Badan Pengawasan.

 

“Saat itu saya dampingi pihak yang berperkara untuk bikin pengaduan, saya beritahu cara melengkapi bukti untuk mendukung pengaduan yang disampaikan, terus saya temenin untuk masukin pengaduan ke badan pengawasan,”kata Aci kepada hukumonline akhir Maret lalu.

 

Rasa puas tak terhingga saat diketahui bahwa hasil risetnya berbuah manis, yakni Mahkamah Agung menindaklanjuti pengaduan yang ia sampaikan. Sebagai dampak dari pengaduan tersebut, diketahui kemudian bahwa aparatur pengadilan yang bersangkutan telah dikenai hukuman disiplin dengan dimutasi ke daerah Jawa Timur. Padahal seharusnya aparatur pengadilan tersebut akan memperoleh sejenis promosi kenaikan jabatan.

 

“Itu yang membuat saya agak terhibur, mekanisme yang selama ini saya kerjakan ternyata berjalan! rasa kepuasan seperti inilah yang saya rasa tidak dapat tergantikan oleh gaji yang besar sekalipun,”kenang Aci.

 

Perempuan yang pernah menjabat sebagai konsultan Tim Pembaharuan dan Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI (2008-2010) ini turut berbangga bahwa sistem yang sudah ia buat kala itu masih berjalan dan bahkan mengalami kemajuan hingga saat ini. Salah satu pengembangan sistem pengawasan yang baru-baru ini diintrodusir MA adalah metode pengawasan ‘Mystery Shopper’, Aci-pun turut terlibat dalam riset mengenai metode baru ini.

 

Berbeda dengan metode pengawasan sebelumnya yang sangat konvensional, jelas Aci, metode mystery shopper dirancang agar aparatur peradilan yang nakal dapat diciduk melalui penyamaran yang dilakukan oleh tim bawas bekerjasama dengan pelapor. Namun pelacakan kecurangan melalui skema undercover ini hanya dapat dilakukan ketika laporan awal pengaduannya cukup berdasar. “Lebih tepatnya, metode mystery shopper ini seperti OTT ala Bawas MA,” jelas Aci.

 

Baca:

 

Tantangan Membangun Citra Sebagai Peneliti

Masa-masa awal berkarier sebagai peneliti junior bukanlah perkara yang mudah bagi Aci. Mulai dari keharusan mengejar tuntutan kantor hingga bekerja larut malam, penugasan penelitian ke pelosok daerah sampai persoalan gaji yang tidak sepadan dengan beban kerja. Konsekuensi dimarahi oleh senior-pun sangat terbuka lebar ketika tidak cermat dan teliti dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang akan ditawarkan kepada stakeholder. Hal ini dipandang Aci wajar, mengingat kualitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan akan berbanding lurus dengan integritas LeIP di mata stakeholders.

 

Bahkan saat telah berkeluarga, Aci kerap kali terpaksa harus pulang hingga larut malam untuk menyelesaikan tugas kantor. Beruntungnya, suami dan keluarga Aci sangat mendukung keinginan keras Aci untuk menebar manfaat terhadap perkembangan dunia peradilan di Indonesia. Pernah frustasi terhadap kebobrokan institusi peradilan pada tahun 2013, sempat membuat Aci merasakan ‘patah hati’ terhebat hingga hampir memutuskan untuk meninggalkan profesi peneliti.

 

Kejadian itu berawal saat Aci mendampingi keluarganya di Pengadilan. Ia menyaksikan secara langsung betapa pengadilan saat itu jauh dari prinsip fair trial, memberikan perlindungan hukum bagi warga negara, pengadilan yang efisien dan berbagai prinsip yang telah ia advokasikan selama menghibahkan dirinya di dunia penelitian. Sontak Aci merasa bahwa apa yang sudah ia perjuangkan selama ini tidak menghasilkan apa-apa.

 

Alih-alih membenarkan keputusan Aci untuk meninggalkan dunia peneliti, sang suami justru memberikan support tak terhingga kepada Aci dalam melalui masa-masa berat itu. Hingga keluarlah perkataan sang suami yang sangat menyentak bagi Aci hingga membuatnya berpikir ulang meninggalkan profesi ini adalah, “jangan menyesal, kalau nanti anak-anak kita sudah besar dan situasi peradilan masih sama”.

 

Sempat Dipandang Sebelah Mata

Trust dan integritas yang saat ini diketuai Aci dan lembaga yang menaunginya tidak dibangun dengan cara yang instan. Wanita yang baru dilantik menjadi Direktur Eksekutif LeIP pada Januari 2016 ini mengaku pernah dipandang sebelah mata oleh beneficiaris saat melakukan lobi dan advokasi, kejadian itu tepatnya saat Aci masih baru-barunya bekerja sebagai peneliti.

 

Hal yang dipertanyakan beneficiaris ketika itu adalah kredibilitas lembaga ini secara subtantif dan keilmuan, mengingat peneliti-peneliti yang ada di LeiP saat itu masih terbilang sangat muda, bahkan Direktur Eksekutif LeiP yang sedang menjabat saat itu belum berumur 30 tahun.

 

Baru didirikan pada tahun 1999, LeIP pada tahun 2003 belum memiliki trust sebesar sekarang di mata stakeholders, terang Aci. “Sehingga saat kita memberikan rekomendasi kebijakan, mereka sering mempertanyakan, apa motif kita membantu mereka? Dan apakah ada sesuatu di belakang kita yang mencoba mengambil keuntungan soal perkara tertentu yang sedang berjalan?”. Itulah mengapa membuktikan integritas dan kapabilitas dalam masa-masa perintisan awal LeIP ini menjadi tantangan terbesar bagi institusi dan para peneliti pada masa itu.

 

Konsistensi membangun trust dan integritas yang tiada akhir diperjuangkan para peneliti LeIP yang pada akhirnya membuahkan hasil ketika beneficiaries mulai menyadari bahwa setiap rekomendasi yang dihasilkan dibuat secara serius dan tidak ada agenda tertentu di balik itu semua, selain keinginan berkontribusi dalam pembaharuan peradilan.

 

Jadi kalau dulu dicurigai dan dipandang sebelah mata, sekarang malah dicari-cari,” kenang Aci.

 

Kontribusi dalam Pembarahuan Sistem Peradilan

Bagi Aci, suatu pembaharuan di sektor peradilan memang tidak dapat dilakukan secara terpisah, artinya, harus ada peran yang dibagi-bagi. Ada yang berperan sebagai pressure group dengan mengkritisi Mahkamah Agung serta memberikan tekanan-tekanan untuk melakukan perubahan. Di samping itu juga harus ada orang-orang yang berperan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis penelitian. Kedua peran itu penting dan harus selalu ada yang mengisi. “Dan saya mengambil peran yang kedua,” ujar perempuan 37 tahun ini.

 

Keseriusan Aci menghibahkan dirinya sebagai peneliti untuk membenahi sistem peradilan di Indonesia patut diacungi jempol. Tak tanggung-tanggung, Keterlibatan Aci bersama tim di antaranya telah berhasil mengembangkan blue print Pengadilan Khusus Anti-Korupsi pada Tahun 2004, mengembangkan blue print Pengadilan Khusus Hak Asasi Manusia di Tahun 2005, Asistensi penyusunan Keputusan Hakim Agung tentang Penerapan Sistem Kamar di Indonesia (2011), terlibat dalam penyusunan SK Ketua MA soal Mekanisme Penanganan Keluhan Publik di Pengadilan (SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 76 Tahun 2009), turut serta dalam penyusunan SK Wakil Ketua MA non-yudisial tentang Pedoman Layanan Informasi di MA (SK WKMA Non-Yudisial No. 1 Tahun 2009) dan berderet prestasi lainnya.

 

 

Dilirik Pemberi Beasiswa

Tak disangka, Serangkaian pengalaman penelitian dan advokasi yang telah dilakukan Aci selama bertahun-tahun tersebut ternyata dianugerahi nilai jual yang sangat tinggi di tahun 2014, tepatnya saat hendak melamar beasiswa S2 dari pemerintah Australia (Australia Awards Schoolarship/AAS) yang ditaksir bernilai lebih dari Rp1 miliar.

 

“Profil saya dipertimbangkan lebih dibandingkan kandidat yang lain mungkin karena profesi dan kontribusi yang selama ini saya jalani,” ujar Aci.

 

Sebelumnya, Aci juga sempat ditolak untuk mendapatkan beasiswa yang sama pada tahun 2005. Hal itu wajar, terang Aci, mengingat profilnya kala itu belum cukup menjanjikan donatur beasiswa soal kontribusi yang sudah dan mungkin akan sustain ia lakukan ke depannya. Di Tahun 2014, saat track record kontribusi Aci sudah dapat dikatakan ‘gemilang’ dalam bidang peneliti dan advokasi peradilan, barulah Aci berhasil meraih beasiswa idamannya itu.

 

“Mungkin di situ pemberi beasiswa mulai melihatjika saya diberi kesempatan untuk belajar di Australia, maka saya bisa berkontribusi lebih besar buat masyarakat,” ujar lulusan Master of Public Policy di Melbourne University itu.

 

Tidak sampai di situ, keistimewaan lain yang diperoleh Aci dari pemberi beasiswa adalah diberikan keringanan untuk mengambil program kuliah lebih pendek, yakni dari 2 tahun dengan kredit poin 200 kemudian didiskon menjadi program yang cukup 1 tahun saja dengan total kredit poin 100.

 

Adapun alasan donatur beasiswa memberikan keringanan bagi Aci tak lepas dari aspek pertimbangan atas riset-riset yang pernah ia lakukan. Pasalnya, pihak AAS menganggap bahwa sejumlah riset dan advokasi kebijakan yang pernah dilakukan Aci dapat mengkonversi sejumlah kredit tertentu dari jurusan itu.

 

Jadi mereka consider banget pekerjaan-pekerjaan saya sebelumnya sebagai pertimbangan akademis ketika memutuskan saya boleh mendapatkan keistimewaan seperti itu,”terang Aci.

 

Pesan untuk Para Wanita Peneliti dan Advokasi

Harus selalu jeli melihat apa yang bisa diperbaiki dan bisa dikontribusikan merupakan unsur pertama yang harus diperhatikan seorang peneliti, pesan Aci yang sudah terbiasa meneliti permasalahan sampai ke akarnya. Kedua, jangan lelah untuk menyusun rekomendasi yang baik, bagus, berkualitas dan berbasis data. Ketiga adalah tahapan yang paling menantang dalam meneliti adalah bersedia marathon dalam melakukan advokasi atas rekomendasi kebijakan yang sudah dihasilkan.

 

Dalam ranah advokasi, kemampuan untuk meyakinkan beneficiaries bahwa ia memiliki masalah di suatu bidang mutlak harus dikuasai seorang peneliti. Selain itu ia juga dituntut harus mampu menjelaskan apa-apa saja yang menjadi akar permasalahan yang mengakibatkan timbulnya masalah itu. Selanjutnya, kata Aci, seorang peneliti juga harus mampu menemukan dan menjelaskan cara penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi oleh para beneficiaries.

 

Mengambil pelajaran dari sosok seorang Kartini juga dirasa penting bagi Aci. Kesadaran Kartini akan pentingnya pendidikan tidak berhenti untuk dirinya saja, tapi berupaya mewujudkan sesuatu untuk perempuan di sekitarnya. Di tengah rasa frustasi karena perjodohan yang mengharuskan Kartini membatalkan beasiswa S2 di negeri Belanda, malah justru berhasil merintis sekolah untuk memberdayakan para wanita pada masanya.

 

“Dia punya rasa frustasi tertentu, tapi di tengah rasa frustasi itu dia tetap bisa doing something important buat orang-orang sekitar,”ujar Aci.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.