Senin, 23 April 2018
Srikandi Hukum 2018
Yati Andriyani: Nahkoda Perempuan Pertama di Markas KontraS
Serangan terhadap KontraS, pembunuhan Munir, kegigihan para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM menempa Yati untuk terus bersama KontraS.
Ady Thea DA
0
Yati Andriyani: Nahkoda Perempuan Pertama di Markas KontraS
Yati Andriyani. Foto: RES

Bagi mereka yang selama ini bergelut di bidang advokasi hak asasi manusia, terutama yang terlibat mengurusi orang hilang dan korban kejahatan, nama KontraS sudah tidak asing lagi. Organisasi non pemerintah yang berdiri tahun 1998, fokus di bidang pembelaan dan advokasi HAM. Sepak terjang KontraS dalam mendukung pemajuan dan pemenuhan HAM di Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Sejak terbentuk di awal reformasi sampai sekarang KontraS masih gigih memperjuangkan hak-hak para korban pelanggaran HAM berat masa lalu.

 

“Itulah tujuan didirikannya KontraS, untuk membela kepentingan korban pelanggaran HAM berat,” kata Koordinator KontraS, Yati Andriyani dalam sebuah perbincangan dengan  hukumonline, pertengahan Maret lalu.

 

Yati memulai perjalanannya di KontraS dari bawah, hingga akhirnya menempati orang nomor wahid. Ia memimpin Badan Pekerja KontraS Jakarta periode 2017-2020. Dalam catatan hukumonline, ia menjadi perempuan pertama yang menjadi Koordinator Badan Pekerja KontraS.

 

Yati bercerita, tidak pernah terbesit di pikirannya suatu hari kelak akan memimpin organisasi yang dibentuk 20 tahun lalu itu. Ia mulai berkenalan dengan KontraS sejak reformasi bergulir sekitar 1997-1998. Situasi ketika itu membuat Yati ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Seperti gayung bersambut, suatu hari ada diskusi di kampusnya, UIN Syarif Hidayatullah, pematerinya aktvisi HAM kawakan, mendiang Munir Said Thalib. Materi diskusi saat itu membahas kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis pro demokrasi.

 

Tak lama berselang Yati bergabung dengan beberapa organisasi kampus yaitu Komite Mahasiswa dan Pemuda Anti Kekerasan (Kompak) dan Studi dan Aksi Perempuan (Seroja). Keaktifan Yati di dua organisasi itu membuat dia sering berinteraksi dengan KontraS. Advokasi dan kampanye yang dilakukan KontraS banyak melibatkan organisasi mahasiswa. Tahun 2002 Yati bergabung menjadi relawan KontraS.

 

Tugas pertama yang diterimanya sebagai relawan yaitu memantau persidangan kasus pelanggaran HAM berat Timor Leste di pengadilan HAM ad hoc (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat). Sekembalinya ke kantor KontraS di Jalan Mendut Jakarta Pusat, Yati melihat kantor itu luluh lantak, berantakan karena habis diserang oleh kelompok massa. “Peristiwa itu semakin meyakinkan saya kalau saya harus membantu KontraS,” ujarnya.

 

Tak hanya itu, ada kejadian lain yang membuat Yati makin teguh berjuang bersama KontraS, yaitu 7 September 2004, setibanya di kantor KontraS, dia melihat suasana hening. Setelah melihat sekeliling ternyata ada tulisan di papan pengumuman KontraS yang bunyinya ‘Masih menunggu konfirmasi kematian Munir.’ Padahal ketika itu Yati berniat membantu KontraS untuk menggelar rapat internal di luar kota.

 

Kematian Munir tidak membuat Yati kecut untuk terus membela korban pelanggaran HAM. Menurutnya berbagai peristiwa yang dialami itu, ditambah kegigihan para korban pelanggaran HAM dan keluarganya telah menempa Yati untuk terus berjuang bersama KontraS sampai sekarang.

 

Tidak mudah menjadi aktivis HAM, apalagi situasi politik hukum saat ini belum berkontribusi signifikan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Sudah 20 tahun sejak reformasi, tapi penyelesaian bermacam kasus itu tak kunjung pasti.

 

Yati melihat aktivis HAM perempuan sering dipandang sebelah mata. Masih ada stereotipe yang dilekatkan kepada perempuan, misalnya ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan perempuan. Perempuan dianggap lebih mengedepankan perasaan ketimbang rasionalitas. Bahkan maskulinitas masih dijadikan ukuran keberhasilan untuk menilai pemimpin. Padahal setiap individu punya cara sendiri bagaimana memimpin dengan baik. Pemimpin yang baik akan memberikan dampak positif bagi orang lain dan berkelanjutan.

 

Baca:

 

Melawan Impunitas

Selama di KontraS, Yati mencatat ada beberapa kasus yang terus diingat. Salah satunya keberhasilan KontraS mendorong Komnas HAM menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat seperti peristiwa 1965-1966, Talangsari Lampung, serta penculikan dan penghilangan paksa. Walau proses penyidikan kasus tersebut sampai sekarang belum berjalan, setidaknya ada laporan resmi lembaga negara atas terjadinya berbagai peristiwa itu. “Artinya sampai kapan pun negara berkewajiban untuk menyelesaikan,” ujarnya.

 

Perkara lain yang tidak bisa dilupakan Yati yaitu kasus penyerangan Lapas Cebongan Yogyakarta oleh Group II Kopassus. Menurutnya itu penyerangan terbuka dan brutal yang dilakukan sekelompok aparat militer pasca runtuhnya orde baru. KontraS sempat melakukan investigasi terhadap peristiwa itu, dan harus berpindah hotel demi keselamatan mereka. Walau ketika itu kondisi kesehatannya kurang baik, Yati tetap bertekad untuk menyelesaikan investigasi perkara tersebut.

 

Kasus yang menyentuh hati menurut Yati ketika KontraS ikut serta aparat kepolisian menggrebek pabrik panci (kuali) di Tangerang yang diduga melakukan perbudakan. Yati gemetar saat melihat sejumlah pekerja yang kondisinya sangat kusam sehingga sulit dikenali, mereka ditempatkan dalam sebuah kamar, ada juga yang sakit dan luka-luka, bahkan ada yang menempati WC. Kejadian itu sontak membuat Yati marah sekaligus sedih, dan menangis, seolah tidak percaya ada orang yang tega melakukan perbuatan itu. Ironisnya lagi lokasi peristiwa tidak jauh dari Jakarta yang merupakan ibukota Indonesia.

 

Yati juga terharu saat hasil investigasi KontraS diterima Jaksa Agung sehingga menunda rencana eksekusi terhadapa terpidana mati, Ruben Pata Sambo. Hasil investigasi KontraS menunjukkan proses hukum dan penanganan kasus Ruben berjalan tidak adil. Yati melakukan investigasi itu tidak mudah karena para saksi hanya mau diwawancara pada saat malam, mereka menilai siang hari tidak aman. Dengan mengendarai sepeda motor di malam hari, Yati menyambangi satu per satu saksi yang ada di wilayah Toraja.

 

Harapan Yati, Indonesia harus berani menyelesaikan beban masa lalunya. Politik impunitas harus dihentikan. Dunia hukum sekaligus peradaban sebagai bangsa tidak akan pernah maju dan naik kelas selama kita hidup memanggul beban tersebut. Penuntasan kasus pelanggaran HAM itu perlu dilakukan agar Negara bisa memastikan para pembunuh, penculik, dan pelanggar HAM tidak mengulangi kejahatannya di masa depan.

 

“Hukum harus ditegakan di atas kepentingan politik apapun, bukan sebaliknya kepentingan politik yang menyetir hukum. HAM bukan barang diplomasi, teoritik dan mekanisme semata, HAM adalah keseharian yang melekat pada hak warga negara, yang harus diwujudkan dengan standar yang jelas,” papar yati.

 

 

Bermula dari Rasa Tidak Percaya Hukum

Yati yang menyandang gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) ini pada awalnya tidak percaya terhadap instrumen hukum. Menurutnya praktik hukum yang berjalan saat ini belum mampu memberikan keadilan. Bahkan banyak kasus yang melibatkan aparat hukum. Di lingkaran keluarga inti Yati kebetulan juga tidak ada yang berdarah hukum.

 

Hal yang mendorong Yati untuk terjun di dunia hukum lebih kepada rasa empati dan kemanusiaan. Kemudian ditambah situasi yang berkembang tahun 1997-1998 membuat Yati semakin ingin berbuat sesuatu bagi korban pelanggaran HAM, tentunya memperjuangkan keadilan. “Awalnya saya tidak mau mengikuti PKPA, tapi KontraS menjadikan itu sebagai syarat agar bisa mendampingi korban di pengadilan,” ujarnya.

 

Menurut Yati penyelesaian kasus pelanggaran HAM tidak bisa mengandalkan instrumen hukum. Lebih dari itu, pendekatan hukum yang dilakukan harus dibarengi oleh pendekatan politik. Yati yakin jika sekadar mengggunakan instrumen hukum yang ada saat ini kasus pelanggaran HAM tidak akan tuntas. Bagi Yati hal paling penting dalam melakoni hidup sebagai aktivis HAM yakni dukungan dari keluarga. Yati mengaku beruntung karena punya pasangan hidup yang sangat mendukung kegiatannya. Orang tua pun mengerti atas pilihan yang diambil Yati dalam berkarir.

 

Bahkan Yati menyesal karena kesibukannya sebagai aktivis tidak sempat menemani ayahnya yang sakit dan kemudian wafat. Saat itu Yati menjalankan tugas ke luar negeri. Kesempatan terakhir Yati untuk mengantar ayahanda ke peristirahatan terakhir harus pupus karena tidak memungkinkan bagi dirinya ketika itu untuk kembali ke Indonesia. “Ayah saya adalah salah satu orang yang paling mendukung pilihan-pilihan saya,” tukas perempuan yang pernah mondok di pesantren di Sukabumi itu.

 

Baca:

 

Resilience

Yati menggambarkan perempuan dengan kata resilience atau ketahanan. Dalam situasi sulit dan kritis, biasanya perempuan yang maju paling depan. Selain itu tahan banting jika sudah meyakini pilihannya. Perjuangan perempuan yang seperti itu sifatnya tidak sementara tapi terus berkelanjutan. Ada kerelaan untuk berkorban dan mampu menarik simpati publik dengan berbagai latar belakang.

 

Seperti yang terjadi di seputaran tahun 1998, melalui gerakan Suara Ibu Peduli, kaum perempuan sebagai pendobrak perlawanan terhadap rezim orde baru lewat caranya sendiri. Misalnya, memprotes kenaikan harga yang sangat tinggi, dan kelangkaan susu. Begitu pula kaum perempuan yang terus gigih memperjuangkan penuntasan pelanggaran HAM seperti Sumarsih, Suciwati, Maria Sanu, dan Ruyati. Bahkan dua kantor cabang KontraS yang berada di daerah yang potensi konfilknya tinggi pernah dipimpin oleh perempuan yakni Aceh dan Papua.

 

Yati berpendapat hari Kartini yang diperingati setiap 21 April sebagai penanda, momentum, dan simbol penting bagi gerakan persamaan perempuan dan nilai-nilai kemanusiaan. Hal itu harus dimaknai secara kontekstual, melampaui capaian Kartini di masa hidupnya. Misalnya, perempuan zaman now harus mampu memerdekakan dirinya dari ketidakadilan dan diskriminasi. Perempuan juga dapat berkontribusi memerdekakan korban, dan masyarakat luas dari ketidakadilan. Upaya itu bisa dilakukan kaum perempuan melalui banyak cara sesuai latar belakang masing-masing.

 

Yati berpesan kepada perempuan yang bergelut di bidang hukum untuk terus mengasah keterampilan, pengetahuan, hati, nurani dan keberanian. Itu penting dilakukan guna meraih integritas. Perempuan tidak perlu silau dengan materi, posisi, dan jabatan. “Integritas dan kepedulian pada sisi kemanusiaan akan membuat anda dihargai. Tentu itu tidak mudah, saya juga masih terus belajar untuk melakukan itu,” pungkasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.