Kamis, 26 April 2018
Kolom
​​​​​​​Mekanisme Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Oleh: Donke Ridhon Kahfi*)
​​​​​​​Khususnya di 12 daerah berdasarkan Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2018.
RED
0
​​​​​​​Mekanisme Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Oleh: Donke Ridhon Kahfi*)
Donke Ridhon Kahfi. Foto: dok. pribadi

Latar Belakang

Permasalahan sampah kota di Indonesia masih harus menempuh jalan terjal untuk diselesaikan. Akan tetapi, penanganan pengelolaan dan pengolahan sampah yang baik merupakan hal yang sudah sangat mendesak mengingat semakin bertambahnya volume sampah setiap hari dengan bertambahnya pertumbuhan penduduk. Dengan demikian penanganan sampah membutuhkan suatu cara yang lebih baik.

 

Saat ini, penanganan sampah pada umumnya hanya meliputi kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pembuangan yang kurang memikirkan bagaimana pemrosesan akhir untuk memusnahkan sampah tersebut dengan cara yang lebih efektif, lebih ramah lingkungan dan dapat menghasilkan sesuatu hal yang bermanfaat seperti menghasilkan energi listrik.

 

Sebagai solusi atas pemrosesan akhir persampahan, konsep PLTSa yakni mengolah sampah menjadi sumber energi dan pemanfaatannya untuk menyuplai kebutuhan listrik menjadi salah satu opsi. Akan tetapi, pelaksanaan pembangunan PLTSa membutuhkan dana yang tidak sedikit yang akan sangat sulit didanai oleh APBN/APBD. Untuk itu, diperlukan suatu model bisnis yang tepat dan kebijakan yang dapat mendukung investasi.

 

Dengan demikian, Pemerintah mengeluarkan Perpres 35/2018 untuk melaksanakan percepatan pembangunan PLTSa dengan fokus pada 12 pemerintah daerah yang meliputi Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Tangerang, Tangsel, Bekasi, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Maksasar, Denpasar, Palembang, dan Manado.

 

Isu Fundamental Pembangunan PLTSa

  1. Pemilihan Teknologi

Dalam membangun PLTSa dapat memilih beberapa teknologi yang telah dikenal. Berdasarkan Pasal 33, Permen PU 03/2013 teknologi yang dapat dipilih adalah: 1) Metode Lahan Urug Terkendali, 2) Metode Lahan Urug Saniter dan 3) Teknologi Ramah Lingkungan.

 

Akan tetapi, berdasarkan Buku Panduan Sampah Menjadi Energi yang dikeluarkan oleh ESDM (Buku Panduan WTE), banyak faktor yang perlu dipertimbangkan sebagai penilaian untuk memilih teknologi yang ada. Dengan demikian diperlukan kajian lebih lanjut untuk menilai kesesuaian antara sampah yang ada dan teknologi yang akan dipilih. Perihal pemilihan teknologi dalam Perpres 35/2018 tidak secara eksplisit diatur. Dengan demikian kajian studi kelayakan yang akan menjadi dasar pertimbangan dari pemilihan teknologi PLTSa.

 

  1. Tipping Fee

Berdasarkan Buku Panduan WTE, Tipping Fee adalah kompensasi yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada pihak yang mengelola kegiatan pengelolaan sampah perkotaan. Dasar yang dapat dijadikan acuan untuk memberikan kompensasi diatur dalam UU No. 18/2008 yang menyatakan bahwa pemerintah pusat dan/atau daerah wajib membiayai kegiatan pengelolaan sampah yang berasal dari APBN/APBD.

 

Permasalahan Tipping Fee merupakan salah satu permasalahan yang krusial. Berdasarkan pengalaman penulis sejauh ini, sejumlah pemerintah daerah enggan memberikan Tipping Fee atau hanya dapat menganggarkan Tipping Fee yang sangat sedikit untuk dapat dibayarkan kepada pihak Badan Usaha.

 

Di samping itu, tidak ada formula baku untuk menghitung dan memberikan Tipping Fee memerlukan proses politik di DPRD dikarenakan terkait penggunaan anggaran daerah. Akan tetapi khusus untuk 12 kota, Perpres 35/2018 memberikan indikasi bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tarif Tipping Fee sebesar maksimum Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per ton.

 

  1. Feed in Tariff dan Pembelian Tenaga Listrik

Feed in Tariff atau Tarif Jual Listrik pada dasarnya di atur dalam Permen ESDM No.50/2017 Jo Kepmen ESDM No 1772 K/20. Berdasarkan peraturan ini, Tarif listrik untuk PLTSa adalah berdasarkan Biaya Pokok Produksi (BPP) yang berbeda–beda setiap daerahnya.

 

Akan tetapi khusus untuk 12 daerah, tarif nya adalah sebagai berikut:

  • Untuk besaran kapasitas sampai dengan 20 MW, tarifnya sebesar USD13,35 yang terinterkoneksi pada jaringan tegangan tinggi, menengah atau rendah;
  • Untuk besaran kapasitas lebih dari 20 MW yang terinterkoneksi pada jaringan tegangan tinggi, menengah atau rendah, tarifnya sebesar USD14,54 – (0.07 x besaran kapasitas PLTSa yang dijual ke PT PLN (persero))

 

Sebagai catatan, baik berdasarkan Permen ESDM 50/2017 maupun Perpres 35/2018, PT PLN wajib untuk membeli listrik dari PLTSa. Adapun prosedur pembelian listrik oleh PLN dimulai dari Penugasan Menteri ESDM kepada PLN untuk membeli listrik PLTSa setelah Pemda memberikan informasi dokumen (a) surat penetapan dan profil pengembang PLTSa yang ditunjuk; (b) lokasi dan kapasitas PLTSa; (c) rencana COD.

 

  1. Pembiayaan Pembangunan PLTSA

Pada dasarnya, fasilitas PLTSa dapat dibiayai melalui APBN/D, Penugasan BUMN/D atau Kerjasama dengan Badan Usaha. Akan tetapi seperti telah disinggung di atas, pembiayaan pembangunan proyek PLTSa akan sulit dilaksanakan dengan hanya mengandalkan sumber dari APBD bahkan jika dibantu APBN sekalipun. Dengan demikian opsi yang dapat dilalui adalah dengan penugasan kepada BUMN/D atau Kerjasama dengan Badan Usaha.

 

Hal ini sejalan dengan percepatan pembangunan PLTSa di 12 daerah di mana berdasarkan Pasal 6 Perpres 35/2018, percepatan pembangunan PLTSa, Pemerintah Daerah dapat menugaskan BUMD atau melakukan kompetisi Badan Usaha. Dalam hal tidak ada BUMD atau Badan Usaha yang mampu atau berminat, maka Pemerintah Daerah dapat mengusulkan penugasan kepada BUMN.

 

Pendanaan lain yang diperlukan untuk melaksanakan percepatan PLTSa dapat bersumber dari APBD dan dapat didukung APBN/sumber lain yang sah.

 

  1. Mekanisme Kerjasama dengan Badan Usaha

Dalam hal kompetisi Badan Usaha, Pasal 6 (3) Perpres 35/2018 mengamanatkan untuk mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah atau ketentuan kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur.

 

Dengan demikian, dalam hal proyek PLTSa akan dibangun dan didanai oleh pihak Badan Usaha, maka, amanat ini mengacu kepada Perpres 38 Tahun 2015 Jo Perka LKPP 19 Tahun 2015. 

 

  1. Kewajiban Pemda

Sebagai prasyarat pengadaan, Pemda wajib mempersiapkan (a) pra-studi kelayakan yang setidaknya mencakup volume dan komposisi sampah tersedia, kondisi dan ketersediaan lahan, ketersediaan sumber air, pengolahan residu, jadwal proyek, komitmen pendanaan, sosial budaya, hukum, dan teknologi; (b) memastikan ketersediaan sampah sesuai keekonomian PLTSa; (c) memastikan metode pengolahan sesuai Renstra persampahan daerah; dan (d) memastikan ketersediaan lokasi sesuai RTRW Pemda.

 

  1. Perijinan

Dalam hal perijinan, pengelola sampah dan pengembang PLTSa wajib mendapat izin lingkungan dan pengusahan tenaga listrik sesuai peraturan perundang–undangan yang berlaku. Dengan demikian, Pemda dan Kementrian/Lembaga terkait perlu memberikan dukungan sesuai kewenangannya.

 

Kesimpulan

Dengan diterbitkannya Perpres 35/2018 memberikan harapan kepada suatu kemajuan dan kepastian untuk penanganan sampah di Indonesia, terlebih khusus di 12 daerah sebagai proyek awal. Akan tetapi, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dan beberapa isu yang harus diluruskan. Isu – isu tersebut antara lain:

  1. Untuk daerah lain selain 12 daerah yang telah disebutkan dalam Perpres 35/2018, dalam hal menginginkan untuk membangun PLTSa, apakah dimungkinkan untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana tercantum dalam perpres ini?
  2. Dalam hal penugasan ke BUMN, apakah setiap BUMN memiliki kesempatan yang sama untuk ditugaskan atau hal ini mengarah kepada PLN saja?

 

*)Donke Ridhon Kahfi SH MSc merupakan Praktisi Hukum di DKNS Lawyers.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.