Jumat, 27 April 2018
Begini Aturan Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan
Penerjemahan hanya dilakukan dalam bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia dan hanya berkaitan peraturan perundang-undangan.
Aji Prasetyo
0
Begini Aturan Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum dan HAM. Foto: SGP

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 13 Tahun 2018 tentang Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-undangan. Aturan ini diundangkan pada 16 April 2018 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Dirjen PP) Widodo Ekatjahyana.

 

Dalam pertimbangannya, aturan ini dibuat karena ada peningkatan kebutuhan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Aturan ini juga untuk mendukung rencana strategis di bidang politik, hukum, keamanan, dan kesejahteraan rakyat, serta kegiatan dunia usaha perekonomian, perlu mengatur penerjemahan resmi peraturan perundang-undangan.

 

"Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-undangan" demikian bunyi bagian menimbang huruf b dalam Permenkumham tersebut.

 

Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat Kemenkumham, Pambudi Hurip Yuwono mengatakan peraturan ini hanya dikhususkan untuk alih bahasa dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga, tidak bisa digunakan untuk hal lain seperti aturan penerjemah tersumpah dan lain sebagainya.

 

"Kalau masyarakat mengenal dua macam penerjemah, ada penerjemah tersumpah (interpreter) dan translator ya. Kalau di Permenkumham Nomor 13 itu, itu khusus untuk peraturan perundang-undangan saja. Misalnya, UU No. 12 Tahun 2011 mau diubah ke dalam bahasa Inggris," kata Pambudi kepada Hukumonline, Kamis (26/4/2018).  

 

Menurut Pambudi kalau penerjemah lain seperti translator (penerjemah bahasa tulisan ke sumber sasaran) dan interpreter (penerjemah bahasa lisan ke sumber sasaran) merupakan kewenangan Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham. Jadi, hal itu bukan kewenangan Ditjen PP  Kemenkumham membuat aturan tersebut.

 

"Enggak ada (peterjemah tersumpah), sepertinya enggak masuk kesana, kalau itu kan adanya di Ditjen AHU untuk legalitas penerjemahnya. Kalau peraturan perundang-undangan itu memang beda scope-nya. Ini bukan interpreter, tapi menerjemahkan bahasa UU ke dalam bahasa asing," terangnya.

 

Namun, Pambudi belum bisa menjelaskan apakah Permenkumham ini juga bisa menerjemahkan bahasa asing lain selain bahasa Inggris. Sebab, dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan Penerjemahan adalah pengalihbahasaan Peraturan Perundang-undangan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris.

 

Begitu pula saat ditanya apakah aturan ini bisa digunakan dalam persidangan yang terkadang mendengarkan penterjemah mengalihbahasakan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. "Maksudnya, ketika status penerjemah bisa dipakai beracara gitu ya? Nanti saya kabari, karena semangatnya untuk peraturan perundang-undangan saja," tegasnya.

 

Berikut beberapa pasal penting dalam Permenkumham ini:

Pasal 1  

Angka 2: Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Penerjemahan adalah pengalihbahasaan Peraturan Perundang-undangan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris.

Angka 3: Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-undangan adalah proses pengalihbahasaan Peraturan Perundang-undangan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris mulai dari tahap permohonan sampai dengan penandatanganan oleh Menteri.

Angka 4: Pemohon adalah menteri, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, pimpinan satuan kerja perangkat daerah provinsi, kabupaten/kota yang mengajukan permohonan penerjemahan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Ayat (1) Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-undangan ke dalam bahasa Inggris dilaksanakan oleh Menteri.

Ayat (2) Pelaksanaan Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 4

Ayat (2) Urgensi permohonan Penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pokok pikiran yang melatarbelakangi perlunya Penerjemahan untuk:

a. mendukung program strategis pemerintahan di bidang politik, hukum, keamanan, dan kesejahteraan rakyat; dan

b. mendukung dunia usaha perekonomian.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.