Jumat, 27 April 2018
Kolom
Mengurai Penyimpangan Putusan Praperadilan yang Menetapkan Tersangka Oleh: Reda Manthovani*)
​​​​​​​Cara ampuh yang mesti dilakukan dalam rangka membenahi hukum acara praperadilan dengan segera melakukan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ketimbang tambal sulam.
RED
0
Mengurai Penyimpangan Putusan Praperadilan yang Menetapkan Tersangka Oleh: Reda Manthovani*)
Reda Manthovani. Foto: dok. pribadi

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerbitkan putusan praperadilan Nomor:24/Pid.Pra/2018/PN.JKT.SEL yang intinya, mengabulkan permohonan praperadilan terkait kasus dugaan korupsi Bank Century. Pemohon praperadilan yakni Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap termohon Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah itu dinilai tidak melanjutkan proses penyidikan kasus Century. Itu sebabnya dalam rangka mengetahui perkembangan tindaklanjut perkara tersebut, MAKI pun mengajukan praperadilan.

 

Melalui tangan hakim tunggal praperadilan Effendi Muchtar, putusan praperadilan tersebut membuat banyak pasang mata terbelalak. Simak saja, salah satu isi putusannya menyebutkan “Memerintahkan Termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan Penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap  Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk, (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama Terdakwa BUDI MULYA) atau melimpahkannya kepada Kepolisian dan atau Kejaksaan untuk dilanjutkan dengan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat”.

 

Putusan praperadilan tersebut mengundang beragam pandangan. Sebab putusan tersebut dipandang menimbulkan kontroversi. Bahkan dianggap sebagai dari sekian satu putusan praperadilan yang dianggap menyimpang secara fundamental di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menjadi pertanyaan, mengapa disebut putusan menyimpang secara fundamental?

 

Pertama, dalam rangka menjawaban atas pertanyaan di atas, maka perlu pula mengurai terlebih dahulu kronologis pengaturan praperadilan. Yakni sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, putusan Mahkamah Konstitusi maupun dalam Peraturan Mahkamah Agung. Mekanisme pengujian terhadap sah tidaknya upaya paksa berupa ‘tindakan penangkapan dan atau penahanan kemudian sah tidaknya penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan’  diatur dalam Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

 

Pasal 1 butir 10 KUHAP menyebutkan, Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

 

Kemudian, kewenangan praperadilan diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor:21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Inti putusan MK tersebut yakni, memperluas mekanisme pengujian praperadilan, dengan menambah objeknya berupa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

 

Dalam mengkompilasi pengaturan tentang praperadilan, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan  Mahkamah Agung (PERMA) No.4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Dalam PERMA 4/2016 khususnya Pasal 2 ayat (1) menyebutkan, “Obyek Praperadilan adalah: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan; b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”.

 

Dengan demikian, mengacu kepada ketiga peraturan perundang-undangan di atas, maka putusan praperadilan yang “menetapkan tersangka baru” tidak termasuk objek pemeriksaan hakim praperadilan.

 

Kedua, merujuk  Pasal 9 International Covenant on Civil Political Rights (ICCPR)  menegaskan landasan perlindungan hak asasi tersangka atas pelaksanaan upaya paksa berupa tindakan penangkapan (arrested) dan penahanan (detained) serta penerapan prinsip "promptly and speedy trial" bagi tersangka.

 

Nah, setiap upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum, hakikatnya merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka. Upaya paksa tersebut mesti dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku alias due process of law.

 

Lantas bagaimana mengawasi dan menguji upaya paksa yang dianggap bertentangan dengan hukum? Solusi mekanisme yang dilahirkan pada masa pembuatan UU No.8/1981 adalah membentuk lembaga praperadilan yang diberi wewenang untuk menguji sah atau tidaknya upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum.

 

Dengan pemahaman demikian, hakim praperadilan  hanya memiliki kewenangan menguji (examinating judge) terhadap pelaksanaan upaya paksa dan bukan untuk mewajibkan penyidik/penuntut umum “melakukan upaya paksa” dengan menetapkan tersangka. Pengujian terhadap upaya paksa harus dimaknai  secara formal administratif. Sebaliknya,  tidak dalam pemahaman melakukan pengujian terhadap substansi keabsahan bagaimana memperoleh suatu alat bukti yang menjadi kewenangan dari hakim pengadilan yang melakukan pemeriksaan  atas perkara pokoknya.

 

Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (2) dan (4) PERMA No.4/2016 telah menegaskan bahwa pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Yakni, ada tidaknya dua alat bukti yang sah. Serta, tidak memasuki materi perkara dan dipimpin oleh Hakim Tunggal. Sebab, sifat pemeriksaannya singkat dan hanya memeriksa aspek formil.

 

Ikhtiar penyelesaian

Upaya hukum dalam rangka mengoreksi putusan praperadilan menyimpang secara fundamental, apakah  dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali? Nah, dalam rangka menentukan suatu putusan praperadilan menyimpang secara fundamental atau tidak, hal tersebut bergantung pengawasan MA. Pengaturan tersebut  diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PERMA 4/2016. Fungsi pengawasan MA tersebut berupa tindakan monitoring terhadap perilaku para hakim dalam menjalankan tugas/kewenangannya, permintaan keterangan tentang teknis pemeriksaan, pemberian petunjuk dan teguran/peringatan dilakukan setelah adanya putusan praperadilan yang dianggap menyimpang secara fundamental.

 

Ironisnya, PERMA 4/2016 tidak mengurai dan menjelaskan secara gamblang frasa ‘putusan praperadilan yang dianggap menyimpang secara fundamental’. Sehingga makna frasa “putusan praperadilan yang dianggap menyimpang secara fundamental” adalah putusan yang dilakukan diluar koridor objek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) PERMA No.4/2016 yang mengatur persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan pemeriksaannya singkat, serta pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.

 

Putusan praperadilan tidak mengenal upaya hukum biasa dan luar biasa. Dalam praktiknya, KUHAP memang melarang upaya hukum biasa dan banding dalam praperadilan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal  83 ayat (1) KUHAP.  Putusan MK No:65/PUU-IX/2011 telah memperkuat larangan banding dengan menghapus pengecualian atas diperbolehkannya mengajukan banding dalam mekanisme praperadilan yang diatur dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP. 

 

Peninjauan Kembali (PK) pun dilarang terhadap putusan praperadilan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (1)  PERMA 4/2016 yang menyebutkan bahwa Putusan Praperadilan tidak dapat diajukan peninjauan kembali”.  Sayangnya, Perma No.4/2016 tidak memberikan jalan keluar atau solusi tindaklanjut dari putusan yang dianggap menyimpang secara fundamental. Padahal disisi lain, putusan praperadilan tidak diberikan peluang untuk upaya hukum baik banding, kasasi maupun PK. Cara ampuh yang mesti dilakukan dalam rangka membenahi hukum acara praperadilan dengan segera melakukan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

 

Daya Paksa Putusan Praperadilan

Prinsipnya, KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak mengatur adanya sanksi bagi pihak yang tidak melaksanakan putusan praperadilan tersebut. Sehingga putusan praperadilan terkesan tidak memiliki daya paksa eksekusi. Terlebih, terhadap putusan praperadilan yang dianggap menyimpang secara fundamental.

 

Putusan Hakim tunggal Praperadilan Effendi Muchtar di PN Jaksel yang juga dipandang menyimpang secara fundamental adalah putusan No:117/PID.Prap/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Oktober 2017 dimana beberapa amarnya  menyatakan sebagai berikut:

  • Penetapan P.21 dinyatakan TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.
  • Penahanan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT.
  • Memerintahkan Termohon untuk segera mengeluarkan Pemohon dari tahanan.

 

Penyimpangan yang terjadi dalam putusan di atas. Pertama, P.21 bukan objek praperadilan dan konten dari P.21 terkait substansi perkara bukan aspek formil. Kedua, penahanan yang dilakukan oleh hakim PN Jakarta Utara juga bukan objek praperadilan. Ketiga, memerintahkan Termohon (penyidik) untuk mengeluarkan pemohon dari tahanan adalah salah alamat oleh karena pihak yang menahan pemohon adalah hakim PN Jakarta Utara.

 

Terhadap putusan praperadilan Hakim tunggal Praperadilan Effendi Muchtar di PN Jaksel No:117/PID.Prap/2017/PN.Jkt.Sel tersebut, pihak termohon (penyidik/penuntut umum) tidak mematuhinya dan perkara pokoknya terus dilanjutkan oleh majelis hakim di PN Jakarta Utara.

 

Seharusnya, Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan terhadap kedua putusan praperadilan di PN Jakarta Selatan No:117/PID.Prap/2017/PN.Jkt.Sel dan Nomor:24/Pid.Pra/2018/PN.JKT.SEL yang diputus oleh Hakim Effendi Muchtar mengingat kedua putusan tersebut cenderung menyimpang secara fundamental dan memberikan solusi yang tegas.

 

KPK seharusnya tidak menetapkan tersangka baru berdasarkan putusan praperadilan kecuali di dasarkan atas adanya minimal dua alat bukti yang sah. Oleh karena lembaga praperadilan secara filosofi hanya berwenang menguji (examinating judge) terhadap pelaksanaan upaya paksa oleh penyidik dan bukan untuk mewajibkan penyidik “melakukan upaya paksa” dengan menetapkan tersangka.

 

*)Dr. Reda Manthovani,.SH,.LLMadalah Tenaga Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.